Rey Arifin, Bukan Calon Bupati Malang

Saya, Rey Arifin. Rey Arifin Bukan Calon Bupati Malang.

Saya hanya ingin menyampaikan 'Beranikah' Calon Bupati Malang melakukan Transparansi Publik mengenai :

1. Berapa jumlah hartanya ?
2. Berapa modal yang ia keluarkan sebagai Calon Bupati Malang?
3. Berapa nilai kekayaan yang dia harapkan selama menjabat sebagai Bupati Malang?

Selengkapnya : Transparansi Publik, Beranikah Bakal Calon Bupati Malang melakukan itu?

Bila semuanya 'Ujung-Ujungnya Duit', maka, dari total 2,7 juta jiwa Penduduk Kabupaten Malang, semuanya hanya mau dibodohi oleh Para Calon Bupati yang bermain uang untuk sebuah kekuasaan.

Sehingga jangan ditanya, bila selama menjabat hanya uang yang difikirnya. Hanya kepentingan pribadi saja yang menjadi fokusnya.

Semua Warna di Kabupaten jadi warna partai. Slogan Kabupaten pun jadi Slogan Pribadi, bukan Slogan semata-mata untuk Kabupaten Malang.

Jangan ditanya bila semua berakhir seperti itu. Sebab, inilah kebodohan kita. Kita hanya diam saja ketika uang berbicara. Ya kan?

Dari saya.....
Rey Arifin
Bukan Calon Bupati Malang

Anda Warga Kabupaten Malang? Ditunggu komentarnya di facebook saya atas status ini, klik di sini...

Salah satu postingan saya diprotes penulis asli :)


Pembaca blog saya yang budiman, beberapa hari yang lalu, salah satu postingan saya diprotes oleh penulis asli. Saya telah memposting ulang sebuah artikel namun telah saya ganti beberapa kata dan kalimatnya, sehingga telah saya sempurnakan, oleh sebab itu saya tidak mencantumkan sumber. Sebab ini artikel rewrite bukan copas 100%

Sebuah artikel ini akhirnya booming sehingga penulis asli merasa kesal mungkin karena dia yang mempunyai ide. Dia pun menulis ancaman di fanpage facebook saya seperti yang nampak di atas ini.

Namun perlu saya sampaikan :

1. Ketika saya copas, maka saat itu saya ingin berbagi hal bermanfaat kepada orang lain melalui web blog saya ini.
2. Saya pun sering mengganti beberapa kalimat dan kata, saya sempurnakan, agar sesuai dengan nuansa blog saya, tidak copas 100%. Semakin banyak materi yang saya edit memungkinkan saya tidak mencantumkan sumber websitenya, sebab sudah menjadi artikel rewrite.

Demikian :)

Bagi Anda yang masih merasa dirugikan dari aktifitas yang dianggap plagiat, termasuk publikasi materi lain di blog ini yang merasa merugikan Anda, saya siap bertemu langsung dengan Anda.

Demikian, bahwasanya bila ada setiap kalimat diatas yang sama dengan artikel atau sebuah buku, atau kitab lain, berarti merupakan suatu kebetulan belaka.

Transparansi Publik, Beranikah Bakal Calon Bupati Malang melakukan itu?

Menurut data Kemendagri jumlah Seluruh Warga Kabupaten Malang sejumlah 2.764.969 jiwa / 2,7 juta jiwa lebih.

Maaf, dari sekian banyak jumlah Warga Kabupaten Malang berapa persen ya, yang masih 'bodoh' ?

Maaf, maaf banget... saya simpel saja, silahkan sampaikan kepada Bakal Calon Bupati Malang, belum, belum Calon Bupati lho ya? Belum Bupati, tapi kepada Bakal Calon Bupati yang sudah punya ancang-ancang menjadi Bupati.

Beranikah Bakal Calon Bupati Malang melakukan Transparansi Publik !

Transparansi Publik artinya mereka menyampaikan dengan sungguh-sungguh apa saja yang telah dia lakukan sebelum menjabat, saat menjabat, dan sampai kapan pun ketika dia masih berhubungan dengan masyarakat. Artinya, mantan pejabat juga harus dilihat bagaimana perkembangan hidupnya. Bagi mereka yang berani membuka semua data itu ke publik maka dia paling layak diberi beban menjadi Bupati Malang.

Kalau Anda fikir menjadi Pejabat itu mudah, sampaikan segera!

Simpel saja, Bapak Ahok telah berhasil membuktikan bahwa bisa sampaikan transparansi publik, meski saat ini beliau 'sendiri' dan sedang tanpa 'kendaraan'. Maka, ketika Anda berfikir mencalonkan diri sebagai Bupati mustahil independen, Anda boleh mencontoh beliau, Pak Ahok, bagaimana 'hitung-hitungan' dimulai.

Pak Ahok sempat mempublish jumlah kekayaannya di media-media besar, dipublish juga di website pribadi sampai nota gaji yang telah diterima. Beliau juga sempat mempublish rapat kantor melalui internet, tepatnya via YOUTUBE.

Bila memang akan Anda mengajukan diri menjadi Bupati Malang, :) dan Anda sedang ingin mengabdi di Kabupaten Malang tidak untuk memperkaya diri, memperkaya keluarga, memperkaya kelompok/golongan/partai Anda, sampaikan ini sebagai Transparansi Publik :

1. Berapa jumlah Harta Anda saat ini? Semua aset bergerak, tak bergerak, rekening bank lokal, bank asing, harta yang mau Anda cuci (titipkan) di keluarga atau orang terdekat Anda, berapakah semua itu? :)

2. Berapa modal yang ia keluarkan sebagai Calon Bupati Malang? Ini penting, sebab publik akan tahu berapa modal yang dia habiskan selama mencalonkan diri.

3. Berapa nilai kekayaan yang dia harapkan selama menjabat sebagai Bupati Malang? Ini penting, sebab publik akan tahu dari modal yang dia keluarkan dan ketika dia telah menjabat berapa lama dia ingin balik modal berikut keuntungan secara finansial. Publik tidak akan dibodohi sebab semuanya transparant.

4. Sampaikan Visi & Misi Anda

Semua hal diatas ini bisa dipublish secara lengkap dan nyata tanpa rekayasa di sebuah web atau blog, dan sampaikan secara lisan melalui rekaman video, silahkan upload di Youtube..

Saya kira 4 hal itu saja sudah cukup. :) Bila memang seorang Bupati Malang tidak ingin membodohi masyarakat Kabupaten Malang yang saya sampaikan lagi sejumlah 2.764.969 jiwa, agar kami benar-benar tidak menjadi malang (merana).

Sampaikan itu di Youtube. Bila Anda belum paham Youtube (MEDIA GRATIS TANPA PERLU BAYAR KE PERUSAHAAN MEDIA UNTUK PROSES TRANSPARANSI), ya Anda bisa gunakan facebook, atau bisa lagi menggunakan kamera HP yang bisa Anda perbanyak CDnya di toko komputer atau apalah, yang jelas sampaikan dengan sebenarnya tanpa ada tekanan balas budi dengan perusahaan MEDIA. :)

Syarat menjadi Bupati Malang yang sudah tertuang di RUU PILKADA dan telah disempurnakan di PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 sebenarnya simpel :) hanya saja Undang-Undang sepertinya dibuat dengan bahasa yang lebih rumit dengan dalih EYD, namun masyarakat kecil semakin sulit memahami ^_^

Silahkan dibaca sendiri di bawah ini nanti bila Anda ingin membacanya dengan detail. Dan untuk PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 sudah disampaikan oleh KPU Pusat secara UMUM melalui websitenya : http://www.kpu.go.id/koleksigambar/PERPPU_Nomor_1_Tahun_2014.pdf

Intinya begini, saya harap akan banyak Bakal Calon Bupati Malang yang mau mendaftarkan diri menjadi Calon Bupati Malang, sekali lagi :) saya kira dari jumlah jiwa sebanyak 2.764.969 jiwa, masak hanya satu atau dua saja yang pantas menjadi Bupati ? :3

Ya, intinya ini menurut pemahaman saya :

Syarat Menjadi Calon Bupati Malang :
1. WNI
2. Beragama nyata dengan hati nurani
3. Memahami maksud dari UUD dan PANCASILA
4. Berpendidikan minimal SMA/SMK/SMEA sederajat.
5. Tidak boleh rangkap jabatan.
6. Berusia minimal 25 tahun

Kalau Anda memang ingin mengabdi, jangan bodohi masyarakat, karena hanya mereka yang berhati nurani yang pantas menjadi Bupati kami, agar kami tak lagi menjadi 'malang', tapi kami bangga meski kami di Kabupaten Malang dan mungkin kami 'malang', tapi kami sedang tidak dibodohi dan diperalat saja.

Monggo dibaca :)

Rey Arifin, Bukan Calon Bupati Malang

RUU Pilkada ada dibawah ini, yang sudah disempurnakan ada di sini, saya puyeng bacanya : http://www.kpu.go.id/koleksigambar/PERPPU_Nomor_1_Tahun_2014.pdf

RUU PILKADA

Syarat pencalonan itu ada di pasal 13 ayat 1 RUU Pilkada. Ada 28 syarat yang diatur. Salah satu yang paling jadi sorotan adalah poin t, yang memuat aturan soal kekerabatan seorang calon dengan pejabat aktif. Kabarnya, poin ini akan dihilangkan.

Berikut syarat calon kepala daerah yang di draft RUU Pilkada tanggal 8 September 2014 yang diperoleh detikcom, Senin (15/9/2014) :

Pasal 13

(1) Warga negara Republik Indonesia yang dapat ditetapkan menjadi calon gubernur, bupati dan wali kota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

d. telah mengikuti uji publik kompetensi dan integritas;

e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati/walikota;

f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;

g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana maker dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana lebih dari 5 (lima) tahun dan mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa dirinya pernah menjadi terpidana serta tidak akan mengulang tindak pidananya.

h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memiliki laporan pajak pribadi;

n. belum pernah menjabat sebagai gubernur, bupati, dan/atau walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;

o. tidak berstatus sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dari daerah lain;

p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain.

q. tidak berstatus sebagai penjabat gubernur/penjabat bupati/penjabat walikota;

r. memiliki visi, misi dan program strategis mengacu pada RPJPD;

s. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat didaerahnya;

t. tidak memiliki ikatan perkawinan atau garis keturunan 2 (dua) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana;

u. berhenti sementara dari jabatannya bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota petahana sejak pendaftaran sampai dengan penetapan calon terpilih oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota;

v. berhenti sementara/non aktif dari jabatannya bagi pimpinan DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sejak pendaftaran sampai dengan penetapan calon terpilih oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota;

w. memberitahukan pencalonannya sebagai gubernur dan bupati/walikota kepada Pimpinan DPR, DPD, atau DPRD bagi anggota DPR, DPD, atau DPRD;

x. berhenti dari jabatan organik/jabatan struktural maupun fungsional bagi anggota TNI/Polri dan PNS;

y. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;

z. melampirkan Kartu Tanda Penduduk Electronik (KTP El) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK); dan

aa. menyerahkan daftar riwayat hidup.

bb. tidak berstatus sebagai anggota Panlih gubernur, bupati, dan wali kota.

PROFIL KABUPATEN MALANG

(sumber peta : http://www.malangkab.go.id/imgnews/peta%20kabupaten%20malang.jpg)

Profil | Sejarah | Arti Logo | Nilai Budaya

Profil

Nama Resmi : Kabupaten Malang
Ibukota : Kepanjen
Provinsi : Jawa Timur
Batas Wilayah :
Utara: Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto
Selatan: Samudera Indonesia
Barat: Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri
Timur: Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang

Luas Wilayah : 3.530,65 Km2
Jumlah Penduduk : 2.764.969 Jiwa

Wilayah Administrasi : Kecamatan : 33, Kelurahan : 12, Desa : 378
Website : http://www.malangkab.go.id/

(Permendagri No.66 Tahun 2011)

Sejarah

Ketika kerajaan Singhasari dibawah kepemimpinan Akuwu Tunggul Ametung yang beristrikan Ken Dedes, kerajaan itu dibawah kekuasaan Kerajaan Kediri. Pusat pemerintahan Singhasari saat itu berada di Tumapel. Baru setelah muncul Ken Arok yang kemudian membunuh Akuwu Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes, pusat kerajaan berpindah ke Malang , setelah berhasil mengalahkan Kerajaan Kediri. Kediri saat itu jatuh ke tangan Singhasari dan turun statusnya menjadi kadipaten. Sementara Ken Arok mengangkat dirinya sebagai raja yang bergelar Prabu Kertarajasa Jayawardhana atau Dhandang Gendhis (1185 - 1222).

Kerajaan ini mengalami jatuh bangun. Semasa kejayaan Mataram, kerajaan-kerajaan di Malang jatuh ke tangan Mataram, seperti halnya Kerajaan Majapahit. Sementara pemerintahan pun berpindah ke Demak disertai masuknya agama Islam yang dibawa oleh Wali Songo. Malang saat itu berada di bawah pemerintahan Adipati Ronggo Tohjiwo dan hanya berstatus kadipaten. Pada masa-masa keruntuhan itu, menurut Folklore, muncul pahlawan legendaris Raden Panji Pulongjiwo. Ia tertangkap prajurit Mataram di Desa Panggungrejo yang kini disebut Kepanjen (Kepanji-an). Hancurnya kota Malang saat itu dikenal sebagai Malang Kutho Bedhah.

Bukti-bukti lain yang hingga sekarang merupakan saksi bisu adalah nama-nama desa seperti Kanjeron, Balandit, Turen, Polowijen, Ketindan, Ngantang dan Mandaraka. Peninggalan sejarah berupa candi-candi merupakan bukti konkrit seperti :

Candi Kidal di Desa Kidal Kec. Tumpang yang dikenal sebagai tempat penyimpanan jenazah Anusapati.
Candi Singhasari di Kec. Singosari sebagai penyimpanan abu jenazah Kertanegara.

Candi Jago / Jajaghu di Kec. Tumpang merupakan tempat penyimpanan abu jenazah Wisnuwardhana.
Pada zaman VOC, Malang merupakan tempat strategis sebagai basis perlawanan seperti halnya perlawanan Trunojoyo (1674 - 1680) terhadap Mataram yang dibantu VOC. Menurut kisah, Trunojoyo tertangkap di Ngantang. Awal abad XIX ketika pemerintahan dipimpin oleh Gubernur Jenderal, Malang seperti halnya daerah-daerah di nusantara lainnya, dipimpin oleh Bupati.

Bupati Malang I adalah Raden Tumenggung Notodiningrat I yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda berdasarkan resolusi Gubernur Jenderal 9 Mei 1820 Nomor 8 Staatblad 1819 Nomor 16. Kabupaten Malang merupakan wilayah yang strategis pada masa pemerintahan kerajaan- kerajaan. Bukti-bukti yang lain, seperti beberapa prasasti yang ditemukan menunjukkan daerah ini telah ada sejak abad VIII dalam bentuk Kerajaan Singhasari dan beberapa kerajaan kecil lainnya seperti Kerajaan Kanjuruhan seperti yang tertulis dalam Prasasti Dinoyo. Prasasti itu menyebutkan peresmian tempat suci pada hari Jum`at Legi tanggal 1 Margasirsa 682 Saka, yang bila diperhitungkan berdasarkan kalender kabisat jatuh pada tanggal 28 Nopember 760. Tanggal inilah yang dijadikan patokan hari jadi Kabupaten Malang. Sejak tahun 1984 di Pendopo Kabupaten Malang ditampilkan upacara Kerajaan Kanjuruhan, lengkap berpakaian adat zaman itu, sedangkan para hadirin dianjurkan berpakaian khas daerah Malang sebagaimana ditetapkan.

Arti Logo

1. MERAH PUTIH = Perisai Segi Lima
2. MERAH = Tulisan Kabupaten Malang
3. KUNING EMAS = Garis tepi atap kubah
4. HIJAU = Warna dasar kubah
5. HIJAU = Gunung Berapi
6. PUTIH = Asap
7. PUTIH DAN HITAM = Keris
8. PUTIH = Buku terbuka
9. BIRU TUA = Laut
10. PUTIH = Gelombang laut ( Jumlah 19 )
11. KUNING EMAS = Butir padi ( Jumlah 45 )
12. PUTIH = Bunga kapas ( Jumlah 8 )
13. HIJAU = Daun kapas ( Jumlah 17 )
14. KUNING EMAS = Bintang bersudut lima
15. PUTIH DAN HITAM = Pita terbentang dengan sesanti Satata Gama Kartaraharja
16. KUNING EMAS = Rantai ( Jumlah 7 )

Jiwa Nasional Bangsa Indonesia yang suci dan berani, dimana segala usaha ditujukan untuk kepentingan Nasional berlandaskan Falsafah Pancasila dilukiskan dengan PERISAI SEGI LIMA dengan garis tepi tebal berwarna MERAH PUTIH.

KUBAH dengan garis tepi atapnya berwarna KUNING EMAS dan warna dasar HIJAU mencerminkan papan atau tempat bernaung bagi kehidupan rohani dan jasmani diruang lingkup Daerah Kabupaten Malang yang subur makmur

BINTANG BERSUDUT LIMA berwarna KUNING EMAS, mencerminkan Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan Falsafah Pancasila yang Luhur dan Agung.

UNTAIAN PADI berwarna KUNING EMAS, DAUN KAPAS berwarna HIJAU serta BUNGA KAPAS berwarna PUTIH mencerminkan tujuan Masyarakat adil dan makmur.

DAUN KAPAS berjumlah 17 (Tujuh Belas), BUNGA KAPAS berjumlah 8 (Delapan), GELOMBANG LAUT berjumlah 45 (Empat Puluh Lima) mencerminkan semangat perjuangan Proklamasi 17 Agustus 1945.
 
RANTAI berwarna KUNING EMAS mencerminkan Persatuan dan Keadilan GUNUNG BERAPI berwarna HIJAU mencerminkan potensi Alam Daerah Kabupaten Malang sedangkan ASAP berwarna PUTIH mencerminkan semangat yang tak pernah kunjung padam.

LAUT mencerminkan kekayaan alam yang ada di daerah Kabupaten Malang sedangkan warna BIRU TUA mencerminkan cita-cita yang abadi dan tak pernah padam.

KERIS yang berwarna HITAM dan PUTIH mencerminkan Jiwa Kepahlawanan dan Kemegahan sejarah Daerah Kabupaten Malang.

BUKU TERBUKA berwarna PUTIH mencerminkan tujuan meningkatkan kecerdasan rakyat untuk kemajuan.

Sesanti SATATA GAMA KARTA RAHARJA mencerminkan Masyarakat adil dan makmur materiil dan spirituil disertai dasar kesucian yang langgeng (abadi).

Nilai Budaya

TARI TOPENG DAN MACAPAT

Tari topeng ini telah lama dikenal oleh masyarakat Malang dan dahulu tari ini merupakan tradisi yang tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Setiap orang yang mengadakan upacaraatau pesta, selalu diawali dengan tari Beskalan.

Tari ini memiliki maksud sebagai pembuka dalam acara tersebut. Sejalan dengan perkembangan jaman dan teknologi, Tari Topeng yang merupakan Identitas dari malang mulai ditinggalkan. Banyak kaum muda yang sudah enggan untuk melanjutkannya karena, merasa bahwa tari tersebut kunodan ketinggalan jaman. Hanya sebagaian kecil yang mau meneruskanya, itupun karena orang tua mereka ataupun dekan dengan penari topeng.

Kini tari topeng hanya memiliki sedikit penari yang bisa memainkanya, dan umur merekapun sudah terlalu tua untuk menari dengan baik. Menyikapi hal ini beberapa seniman topeng membuat suatu tempat pendidikan tari.Seperti diDusun Kedungmonggo, Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, berdiri sebuah padepokan kesenian tari topeng Malangan Asmorobangun, yang di pimpin oleh Karimun.

Laki-laki yang sudah umurnya menginjak kepala delapan ini,telah lama malang melintang di dunia tari.Atas kesadarannya akan tari topeng yang kian hari semakin ditinggalkan generasi muda, dibuatlah padepokan itu. Dengan usaha yang gigih tidak mengenalwaktu, Karimun yang biasa dipanggil Mbah Mun ini,memberikan ilmu tari tersebut kepada pemuda yang tertarik tanpa memungut biaya.

Selain di Kedungmonggo,padepokan yang sama juga didirikan di Desa Tulusbesar Kecamatan Tumpang yang dipimpin oleh Muhammad Soleh. Sedangkan di Kecamatan jabung kesenian malah mendapat perhatian besardari masyarakat yang tergolong jauh dari pusat kota. Banyak anak kecil yang telah mahir untuk memainkan tari tersebut.

MACAPAT

Selain kesenian tari topeng malangan,seni membacakan suatu cerita dengan dilagukan juga pernah berkembang di Malang yaitu Macapat.

Seni membacakan cerita dengan di lagukan ini memiliki beberapa versi cerita diantaranya Layang Amat Mukamad dan Layang Yusuf. Layang atau (cerita)Amat Mukamat ini menceritakan tentang perjalanan dua bersaudara Amat dan Mukamat dari kejaran seorang juragan yang menuduh mereka mencuri makananya.

Dalam pembacaan cerita ini kadang diselingi dengan guyonan (canda) dari para pembaca ketika menceritakan dialog yang terjadi dalam cerita itu. Sedangka Layang Yusuf memiliki alur cerita yang hampir sama dengan kisah Nabi Yusuf dalam agama Islam.

Kesenian ini memiliki banyak versi, selain di Malang,Macapat juga berkembang di daerah Karangasem,Bali. Kesenian yang di gunakan sebagai alat untuk penyebaran agama Islam di Pulau Jawa olekh para wali ini berkembang pada abad ke -XIV.Ada beberapa kitab yang sampai saat ini masih belum dapat dibacakan secara bebas karena,isi cerita dari kitab tersebut masih dianggap kontrofersial .

Cerita ini sering dibacakan dalam acara selamatan (pesta masyarakat untuk memanjatkan doa ) menempati rumah baru atau memiliki anggota baru. Kini pembaca yang bisa dengan fasih membacakan sudah jarang, tinggal beberapa saja dan lanjut usia tua. Sutrisno , Sawab dan Wagimun adalah tiga pembaca yang biasa membawakan Macapat ini berada di Desa Gelagadowo, Kecamatan Tumpang sepertui halnya Mbah Mun, ketiga serangkai ini tengah berusaha menghidupkan kembali kesenian yang hampir mati tersebut.

Kekayaan kesenian Malang ini perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah terutama masyarakat dan generasi muda , karena tidak dilakukan akan hilang dan generasi penerus hanya tahu ceritanya saja. Sebagian seniman yang masih peduli dengan kesenian khas Malang, berusaha untuk melestarikan dengan mengundang dalam beberapa acara kesenian di Malang.

http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/35/name/jawa-timur/detail/3507/malang

Alasan Presiden Jokowi pilih Budi Gunawan di Wakapolri?

Hingga saat ini mungkin kita masih bertanya-tanya Alasan mengapa Presiden Jokowi memilih Badrodin Haiti sebagai Kapolri dan Budi Gunawan sebagai Wakapolri?

Pelantikan komjen pol Budi Gunawan sebagai wakapolri masih menimbulkan pro dan kontra. Wanjakti polri secara aklamasi menunjuk Kalemdikpol komjen pol Budi Gunawan sebagai wakapolri, jabatan yang secara horisontal sama, untuk jenderal bintang 3, sehingga mutasi jabatan Budi Gunawan ini tidak membuat perubahan apa-apa di baju seragam Budi Gunawan. Di pundaknya tetap hanya ada 3 bintang, bukan 4 bintang seperti yang ada di pundak kapolri.

Sewaktu komjen pol Budi Gunawan diusulkan sebagai kapolri oleh presiden Jokowi, banyak reaksi dari masyarakat yang menyatakan dirinya anti korupsi, antara lain ICW, Pukat UGM, Denny Indrayana dll, yang menyatakan kontra atau tidak setuju atas usul Jokowi tersebut, alasannya jelas, Budi Gunawan tersangkut rekening gendut yang pernah dibuatkan laporan hasil analisis (LHA) nya oleh PPATK dan sudah dilaporkan ke Bareskrim dan KPK.

Merespon reaksi masyarakat anti korupsi tersebut, KPK dengan gerak cepat sebelum Budi Gunawan di fit and proper test oleh DPR RI, mengumumkan BG sebagai tersangka korupsi sewaktu menjabat sebagai kabiro pembinaan SDM Mabes Polri.

Pengumuman TSK langsung dilakukan oleh duet maut pimpinan KPK ABraham Samad dan Bambang Widjajanto dengan semangat 45 nan berapi-api yang terlihat dari mimik wajahnya yang terlihat sangat gemes dengan BG, mirip seperti ibu-ibu komplek yang gemes pengen nyakar dan jenggut rambut tukang sayur keliling yang suka gosipin dirinya dengan ibu-ibu lain di pojokan komplek rumah.

BG yang merasa dikrimnalisasi oleh duo pimpinan KPK AS dan BW tidak tinggal diam, ia ajukan pra peradilan atas penetapan TSK dirinya yang ia rasa mengada-ada dan dipaksakan, dan ia menduga ini ada kaitannya dengan terjegalnya AS menjadi cawapres Jokowi di pilpres 2014, karena ternyata PDIP lebih memilih Jusuf Kalla sebagai cawapres Jokowi, dan hitung-hitungan politik PDIP ternyata benar, pasangan Jokowi-JK menang pilpres 2014, dan Budi Gunawan dipercaya merupakan bagian dari kesuksesan Jokowi-JK di pilpres 2014.

Hasil praperadilan sudah kita saksikan bersama, majelis hakim Sarpin Rizaldi menyatakan penetapan TSK BG di KPK tidak sah, sehingga penyidikan harus dihentikan. KPK mengeksekusi putusan praperadilan PN Jaksel dengan menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan Agung RI karena KPK terbentur UU KPK yang tidak menyediakan ruang untuk penghentian penyidikan (SP3). Selanjutnya Kejaksaan Agung menyerahkan berkas BG ke Bareskrim Mabes Polri karena merupakan lembaga yang pertama menyelidiki perkara BG.

Kabareskrim Budi Waseso menyatakan "Sementara ini, penilaian kepolisian dan saksi ahli yang kita panggil, berkas ini tidak layak disebut berkas. Berkas ini tidak bisa dijadikan dasar penetapan tersangka seseorang. Itu salah satu kejujuran, keterbukaan Polri. Yang memutuskan bukan hanya polisi, melainkan juga peserta gelar itu semua. KPK menilai, jaksa menilai, PPATK menilai, semuanya. Memang sih penyidik itu independen, jangan sampai kita dibilang 'jeruk makan jeruk' ya." (sumber : kompas.com)

Saya melihat Bareskrim Polri sudah transparan dan indenpenden dalam menyikapi dan memeriksa berkas perkara komjen pol Budi Gunawan, sampai gelar perkara yang melibatkan kejaksaan agung, KPK, PPATK, media pun akan dilakukan bareskrim, padahal sebenarnya tidak ada kewajiban melakukan itu semua.

Ada beberapa pertanyaan yang mengganjal di pikiran saya, yang mudah-mudahan bisa dibantu pembaca yang pintar dan bijak untuk menjawabnya ;

1. Status komjen BG saat ini manusia bebas atau TSK?

Jika manusia bebas seharusnya tidak perlu didebat lagi ia mau jadi wakapolri, kepala BIN, duta besar, bahkan menteri di reshufle kabinet Jokowi mendatang.

Jika TSK maka segera tangkap dan tahan komjen BG sehingga tidak berkeliaran bebas memakai seragam polisi kemana-mana.

2. Komjen BG diprotes untuk jabatan kapolri dan wakapolri saja? Atau juga diprotes untuk jabatan lain, misal jika dimutasi jadi Kabareskrim, Kepala BNN, kepala BNPT dll, termasuk juga jabatannya sekarang Kepala Lemdikpol RI yang tak pernah saya dengar di protes oleh siapapun di Indonesia ini.

3. KPK yang sekarang dengan Plt pimpinan KPK salah satunya mantan juru bicara KPK Johan Budi tidak mempermasalahkan komjen pol Budi Gunawan diangkat sebagai wakapolri, padahal Johan Budi juga yang merupakan bagian dari KPK sewaktu dipimpin AS dan BW yang mentersangkakan BG. Bukankah ini berarti secara tidak langsung menyatakan status komjen pol BG CLEAR?

4. Kapan TSK korupsi payment gateway Mantan wamenkumham RI ditangkap dan ditahan penyidik bareskrim polri?

TSK Denny Indrayana sudah diperiksa beberapa kali dan setelah diperiksa ia bisa melenggang pulang. Saya memakluminya karena selama ini polri tidak punya pemimpin definitif, namun saat ini sudah ada kapolri dan wakapolri, sehinggga tidak seharusnya penyidik polri membiarkan seorang TSK korupsi berkeliaran bebas.

Apa penyidik tidak kuatir TSK Denny Indrayana akan mempersulit penyidikan jika dibiarkan bebas berkeliaran, walaupun sekarang sudah tidak pernah muncul bicara anti korupsi di TV lagi. Mungkin malu sama omongannya sendiri, siapa yang mau dengerin, koar-koar anti korupsi, ternyata eh ternyata korupsi juga, malah sampai 7 dugaan kasus korupsi melibatkan Denny Indrayana yang dilaporkan ke bareskrim polri.

Saya pribadi kuatir TSK Denny Indrayana akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, maka sebaiknya penyidik bareskrim polri segera menangkap TSK Denny Indrayana, setelah itu tempatkan satu sel bersama gembong narkoba Freddy Budiman di rutan bareskrim.

5. de jure BH kapolri, BG wakapolri, tapi BH hanya jadi bonekanya BG de factonya?

Terkait adanya dugaan matahari kembar di mabes polri, di kesempatan ini saya berani memastikan bahwa itu tidak akan pernah terjadi, dan BH tidak akan pernah menjadi Bonekanya BG. Kapolri Badrodin Haiti tegas mengatakan tentang hal ini "Tidak ada ('matahari kembar'). Saya Kapolri, saya yang pegang komando. Semua ikut perintah saya."

Terkait anggapan BH akan jadi boneka, seorang sahabat di Pejaten memberikan jawaban menohok pas mantab ke Saya untuk menangkis kekuatiran tersebut "Memangnya Budi Gunawan wanita, atau pria melambai, koq mainannya boneka?"

Akhir kata, untuk menyudahi tulisan sederhana ini, ada pertanyaan sederhana yang silakan jawab di hati nurani masing-masing "Kalau ternyata Polri lebih profesional, lebih maju, lebih integritas, KKN di tubuh Polri bisa terus dibredeli di bawah pimpinan duet Badrodin Haiti dan Budi Gunawan apakah kita masih protes?"

Baca :
- Langkah Cerdas Presiden Jokowi, Baca Biar Cerdas !
Proyek Transportasi Massal Presiden Jokowi Dimulai !

Gebrakan Presiden Jokowi, PSSI Dibubarkan !


Sepakbola merupakan bisnis dan industri yang besar di Indonesia. Beberapa hari yang lalu, di tipi kabel yang saya langganani, ada surat menyatakan bahwa Indonesia Super League bisa dilanggan. Dengan menghubungi pengelola di kontak tertentu. Padahal saat itu suasana masih huru - hara. Dua klub dilarang bertanding, sponsor besar muncyl dari Qatar. Sepertinya memang uang dan roda industri disini cukup kencang. Ketika perselisihan terjadi, para pengurus PSSI me-lobby Anggota DPR yang Terhormat, kemudian juga ada perbedaan pendapat antara BOPI dan KONI.

Siang ini berita-berita tentang Pembekuan PSSI mulai beredar di media online nasional. Beberapa mungkin agak telat, karena menunggu sikap resmi dari pemilik media yang juga punya saham di klub sepakbola hehehe :). Beberapa media online memprovokasi massa pembacanya, dengan terang-terangan meminta pembaca memberi komentar di tulisannya. Emang itulah fungsi media, memanaskan suasana.

Padahal kita rakyat kecil hanya ingin agar sepakbola Indonesia maju. Dan kita juga tahu bahwa FIFA adalah lembaga swasta yang mengatur kompetisi sepakbola se dunia. Dengan independensinya ia muncul sebagai pemegang kasta fairplay. walaupun dalam kenyataannya banyak friksi antara harapan dan kenyataan. Sepakbola adalah olahraga yang paling digemari oleh bangsa Indonesia.Sehingga menjadi kebanggaan bangsa. PSSI ingin bebas dari intervensi pemerintah, tetapi apakah PSSI menggunakan uang negara? fasilitas negara? Tentu saja hal-hal tersebut perlu diklarifikasi.

Bangsa ini terlanjur sayang pada Timnas Sepakbola. Tetapi jika PSSI dipegang oleh orang-orang yang juga berpolitik praktis, maka akan terjadi konflik kepentingan. Salut dengan Presiden Jokowi melalui Menpora saat ini yang berani bersikap keras terhadap PSSI. Sesuai dengan keinginan besar masyarakat luas, untuk membenahi PSSI. Dapat sanksi gak apa-apa, lalu dimulai dari awal lagi menyusun cetak biru sepakbola nasional. Jangan hanya ingin hasil instan dengan naturalisasi pemain asing :)

Pada berita-berita online juga dijelaskan, bahwa PSSI tidak diakui, tetapi liga tetap bergulir dengan pengawasan dari Asosiasi tingkat Provinsi. Berarti yang tidak diakui adalah tingkat pusat. Bisnis PSSI mungkin agak limbung, kita tunggu bagaimana beritas selanjutnya. Ketua yang terpilih saat ini sedang dalam bidikan kasus Korupsi. Kok bisa terpilih? Itulah realita masyarakat kita. Bahkan Nurdin Halid bisa maju saat dulu, bukankah BG yang riwayat bisnis anaknya cukup “aneh” juga bisa terus dijunjung keatas.

Itulah bangsa kita. Harus ada kekuatan media sosial yang berhati nurani mendorong kemajuan.

Gebrakan Presiden Jokowi, Petral Dibubarkan, Mafia Migas Kocar-Kacir !

Di terpa kritik sampai fitnah ternyata tidak membuat Presiden Jokowi dan kabinetnya goyah. Illegal fishing yang diperangi, Ujian Nasional yang dirubah fungsinya, bahkan sampai PSSI yang dibekukan semua memperlihatkan “sesuatu” sedang direvolusi. Dan hari ini lebih besar lagi kejutan Presiden Jokowi untuk Indonesia Baru! Petral di bubarkan!

Mafia migas bisa dikatakan adalah mafia terbesar dari antara mafia yang lain. Bertahun-tahun rakyat Indonesia dibohongi oleh “invisible hands” di sektor ini. Petral, anak perusahaan Pertamina di Singapore, ternyata hanyalah sebuah pemborosan yang disengaja oleh banyak pihak. Di era Jokowi ini, perlahan-lahan semua proses pemerintahan menjadi transparan.

Petral yang terbongkar adalah bagian dari Cendana group, dikatakan oleh Faisal Basri kepemilikan awalnya sbb:

“Komposisi kepemilikan sahamnya pertama kali itu 40 persen pertamina, 20 persen Tommy Soeharto, 20 persen Bob hasan, dan 20 persen yayasan karyawan pertamina,” katanya di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (24/11). (sumber katadata.co.id)

Bisa dibayangkan uang yang mengalir melalui Petral selama hampir 46 tahun terakhir. Investigasi terbalik bila memungkinkan akan membuat korupsi hambalang seperti mainan anak-anak. Mafia migas pasti tertawa dan mengolok “maling koq sedikit sekali”. Karena jumlah yang mungkin bocor dari setting-an Cendana untuk membeli minyak melalui Petral ini tidak bisa dibayangkan oleh nalar.

Proyek Transportasi Massal Presiden Jokowi Dimulai !



Saat ini Presiden Jokowi betul-betul sedang mengupayakan pembangunan infrastruktur, agar pemerataan di seluruh wilayah Indonesia dapat segera terwujud.

Langkah Cerdas Presiden Jokowi, Baca Biar Cerdas !

Tidak banyak yang sadar dan tidak banyak yang paham apa itu infrastruktur? apa itu subsidi?

Sebelumnya, saya berharap Anda semua bersedia membaca ulasan saya ini sampai habis.

Pembaca blog pribadi saya www.reyarifin.com yang budiman...

Beberapa diantara kita, hingga saat ini pasti masih banyak yang mengeluh dengan kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Beberapa mengklaim menaikkan harga BBM itu sama saja dengan mencekik rakyat.

"Sekarang ini hidup sudah susah, semuanya mahal, semuanya naik, sekarang masih ditambah harga BBM yang ikutan naik!"

"Lebih enak Presiden sebelumnya ! daripada yang sekarang !"

"Pemerintah ini maunya apa sih?? Sudah semuanya sulit, sekarang harga bensin dinaikin !!, padahal kita bekerja kan juga pakai transportasi! Bahan kebutuhan pokok juga dikirim dengan angkutan yang menggunakan bensin ! Lalu kalau harga bensin naik, bagaimana ini !"

"Harusnya Subsidi itu untuk rakyat miskin dengan memurahkan harga bensin, bukan malah dibuat mahal ! Ini gimana sih?"

"Bantuan uang langsung ke rakyat miskin itu lebih baik! daripada bertele-tele dengan memahalkan harga bensin!"

BEGITUKAH KELUHAN ANDA ???

Sekarang mari kita simak....

Sudahkah Anda paham, apa itu Subsidi? dan Presiden Jokowi sedang mengalihkan subsidi BBM ke pembangunan infrastruktur. Sudah pahamkah dengan apa itu infrastruktur?

Subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi.

Jadi, Subsidi BBM adalah sejumlah bantuan keuangan dari Pemerintah yang diberikan kepada masyarakat dengan memotorng harga BBM dari harga sebenarnya yang seharusnya lebih mahal menjadi lebih murah. Jadi, sebenarnya harga BBM seharusnya lebih mahal dari saat ini. Karena oleh pemerintah dibantu dibayarkan sebagian, maka kita bisa membeli BBM dengan harga yang lebih murah dari harga sesungguhnya.

Sedangkan, Infrastruktur adalah kebutuhan fasilitas publik yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Umumnya merujuk kepada hal infrastruktur teknis atau fisik, antara lain dapat berupa jalan, kereta api, air bersih, bandara, kanal, waduk, tanggul, pengelolahan limbah, perlistrikan, telekomunikasi, pelabuhan secara fungsional, dll.

Infrastruktur selain fasilitasi akan tetapi dapat pula mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa sebagai contoh bahwa jalan dapat melancarkan transportasi pengiriman bahan baku sampai ke pabrik kemudian untuk distribusi ke pasar hingga sampai kepada masyarakat.

Dalam beberapa pengertian, istilah infrastruktur termasuk pula infrastruktur sosial kebutuhan dasar seperti antara lain termasuk sekolah dan rumah sakit.

---

Saat kenaikan harga minyak dunia, negara yang telah memiliki infrastruktur yang baik, terkena dampak yang lebih kecil daripada negara-negara yang infrastrukturnya tidak lengkap. Mengapa demikian?

Sebab, di negara-negara maju, segala jenis barang yang diperjualbelikan, mulai dari barang kebutuhan hingga bahan makanan atau kebutuhan pokok diangkut menggunakan kereta api dan kapal laut.

Oleh sebab itu, harga barang tidak akan terpengaruh dengan kenaikan harga BBM, berbeda bila barang-barang ini diangkut menggunakan truk yang masih menggunakan BBM serta dalam satu muatan tidak mungkin bisa sebesar kereta api di wilayah mayoritas darat atau kapal laut di wilayah yang mendekati perairan.

Anda bisa bayangkan sekarang, mengapa harga barang-barang menjadi sangat mahal di luar jawa. Harga semen di daerah perbatasan bisa 3x lipat harga di pulau jawa, karena proses pengirimannya yang tidak mudah dari pusat negara yakni di pulau jawa.

----

Baiklah, saat ini coba kita perhatikan, bagaimana diagram penggunaan APBN 2015 sebelum harga BBM naik. Berapa banyak kah uang yang digelontorkan Pemerintah untuk mempermurah harga BBM dari harga sebenarnya?



Anda bisa saksikan dari diagram ini, sebelum BBM dinaikkan Indonesia mengeluarkan subsidi sebsar Rp 414,7 Triliun untuk banyak sektor. Dari nilai itu, sebanyak Rp 300 Triliun digunakan untuk Subsidi BBM. Masih belum paham sebesar apa Rp 300 Triliun? ^_^ Oke ini saya tulis pakai nol :

Rp 300.000.000.000.000

Sudah hitung berapa jumlah nol nya ?

Lalu, 300 Triliun Rupiah itu sebesar apa?

- Biaya pembuatan Jalan Tol, dalam proses pembangunannya menghabiskan Rp 80 miliar per KM. Berarti 300 Triliun bisa membangun sepanjang 3750 KM jalan tol !.

Jalan tol lintas Sumatera yang sedang dibangun saat ini, direncanakan sepanjang total 2.700 KM. Dan jalan tol ini akan menghubungkan seluruh wilayah Sumatera dengan biaya pembangunan sebesar Rp 150 Triliun. Jadi, dari master plan pembangunan tol sumatera hanya direncanakan sekitar Rp 55 miliar per KM!

Tol Lintas Sumatera rencananya dibangun dalam 3 tahap dengan alasan keterbatasan dana. Padahal, hanya dengan nilai 1 tahun Subsidi BBM, Indonesia bisa membuat Tol serupa sebanyak 2 sekaligus !.


Jalur Kereta Api Lintas Sumatera direncanakan dibangun sepanjang 2.168 KM dengan biaya Rp 64 Triliun. Berarti, biaya per KMnya sebesar Rp 30 miliar saja.

Jadi, dengan subsidi BBM senilai 300 Triliun per tahun, Indonesia sudah bisa membuat jalur kereta api sepanjang 10.000 KM. Itu cukup untuk menghubungkan seluruh provinsi yang ada di pulau2 besar dengan jalur kereta api.


Bagaimana jika dana subsidi BBM digunakan untuk membangun Jembatan Selat Sunda? Jembatan Selat Sunda diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar 225 Triliun. Ini berarti dengan dana subsidi BBM selama 1 tahun, Indonesia sanggup untuk membangun 1 buah jembatan selat sunda.


Bagaimana bila untuk Transportasi Massal Modern Perkotaan? Indonesia telah berhasil menciptakan Metro Capsule, sistem transportasi berbasis rel bebas macet yang biaya pembangunannya jauh lebih murah dibandingkan dengan LRT, monorel, maupun MRT.

Biaya pembangunan Metro Capsule sebesar 114 miliar per KM, ini berarti dengan dana subsidi BBM sebesar 300 Triliun dapat membangun Metro Capsule sepanjang 2631 KM!

Misal Bandung hanya membutuhkan Metro Capsule sepanjang 100 KM. Dengan dana Subsidi BBM selama 1 tahun saja, Indonesia bisa membangun Metro Capsule di 26 kota besar sekaligus dimana sepanjang 100 KM setiap kotanya.

Transportasi massal seperti ini adalah infrastruktur yang diharapkan Pemerintah Jokowi, sebab transportasi massal dengan muatan yang banyak dan tidak menggunakan BBM yang sama, maka harga tarif transportasi akan mampu dikontrol dengan jauh lebih murah, dan lebih efisien, menghindari kemacetan, sebab satu kendaraan berisi banyak orang. Tarif transportasi massal ini jelas tidak berpengaruh dengan harga BBM.


Dan apa yang saya sampaikan di atas ini hanya dengan nilai dana subsidi BBM selama 1 tahun! Bagaimana bila untuk 5 tahun? 10 tahun? 25 tahun?

Nilai uang sebesar itu hanya kita gunakan untuk kebutuhan KONSUMTIF bukan kebutuhan PRODUKTIF.

Masih ada mungkin yang mengeluh seperti ini...

"Beneran kasihan rakyat miskin karena naiknya harga BBM! Pemerintah betul-betul gak peduli dengan kemiskinan rakyat atas kebutuhan BBM!"

Sebentar, rakyat miskin yang mana yang Anda maksud?

Perhatikan data berikut ini :


Dari 100% Subsidi BBM senilai Rp 300 Triliun terdiri dari :
- 1 % untuk Transportasi Laut
- 2% untuk Kebutuhan Rumah Tangga
- 5% untuk Perikanan
- 92% untuk Transportasi Darat.

Dari 100% Subsidi untuk Transportasi Darat yang senilai 92% dari total Subsidi BBM terdiri dari :
- 53% untuk Mobil Pribadi dari golongan Ekonomi Atas
- 4% untuk Angkutan Barang
- 3% untuk Angkutan Umum
- 40% untuk Sepeda Motor Pribadi dari golongan Ekonomi Menengah

Rakyat miskin yang benar-benar miskin, mendapati subsidi BBM dalam bentuk angkutan umum, angkutan barang, transportasi laut, rumah tangga, dan perikanan.

Selain itu adalah masyarakat menengah atau masyarakat kaya yang mengaku lebih miskin!.

Perhatikan ini ! Selama ini nilai dana yang sebanyak itu telah dihabiskan masyarakat untuk apa! Untuk membakar mesin dan mengeluarkan polusi! Dari satu atau dua orang mengeluarkan polusi di satu kendaraan! Dan, dana sebesar itu berakhir di kebutuhan Konsumtif bukan Produktif !



Bayangkan, berapa banyak orang-orang kaya dan orang-orang menengah yang juga menikmati anggaran negara sebanyak itu ?.


Inilah sebabnya, saat ini Pemerintah ingin mengalihkan kucuran dana anggaran sebesar itu untuk kebutuhan yang lebih produktif, terutama bagi wilayah yang masih tertinggal dengan keberadaan masyarakat miskin yang benar-benar miskin. Bukan masyarakat yang mengaku miskin, namun mampu membeli sepeda motor lebih dari satu dalam satu rumah.

Pemerintah ingin, subsidi lebih tepat sasaran, benar-benar untuk masyarakat miskin yang memang miskin. Terutama pembangunan infrastruktur dan berbagai fasilitas agar masyarakat yang terletak di wilayah pinggiran tidak lagi tertinggal jauh.

Saat ini mari kita lihat siapakah yang masih protes, berteriak lantang dengan kenaikan harga BBM?

Pantaskah Anda menuntut hak yang itu sebenarnya bukan hak Anda??

Anda mengaku atas nama rakyat miskin, tapi Anda punya kendaraan pribadi bahkan mobil pribadi. Selama ini Anda ikut menikmati uang negara untuk kebutuhan mobil pribadi dan sepeda motor pribadi Anda.

Bagaimana nasib mereka yang tak mampu membeli mobil atau sepeda motor yang masih berada di pinggiran dan pedalaman? Anda mengaku atas nama mereka padahal Anda ikut membakar hak mereka?

Jika Anda masih menggunakan sepeda motor atau mobil pribadi yang menggunakan BBM bersubsidi,

GAK USAH PROTES! ANDALAH YANG IKUT MENGHABISKAN ANGGARAN NEGARA!

Proteslah jika Anda sehari-hari menggunakan angkutan umum, berjalan kaki, dan Anda berada di wilayah terpencil terpinggirkan, dan tertinggal jauh dari wilayah pusat negara. Proteslah jika Anda saat ini berada di wilayah perbatasan negara yang tak tersentuh pembangunan pusat, sehingga berbagai barang mahal karena kurangnya akses dari pusat ke daerah.

"Hidup itu susah kalau BBM mahal !"

Bukan susah lagi, bahkan menyakitkan dan menyengsarakan. Tapi di dunia ini tidak ada yang namanya kesuksesan tanpa pengorbanan. Negara maju pembangunannya pesat, bahkan negara-negara tetangga pun pembangunannya lebih pesat daripada Indonesia, sementara Indonesia hanya jalan di tempat.

Ketika berbagai infrastruktur dibangun merata di seluruh wilayah Indonesia, baru deh semua pada nyalahin pemerintah sebelumnya dengan mengatakan "dari dulu kemana aja?". Lah, dari dulu duitnya udah lu makan, masih nanya lagi!

Sama seperti kemacetan di Jakarta. Dulu waktu Jakarta belum macet dan ingin bikin MRT, rakyat banyak yang gak setuju. Lebih baik uangnya digunakan untuk yang lain. Sekarang begitu Jakarta udah macet parah, pada nanya deh pemerintah Jakarta yg dulu kemana aja. Memang rakyat banyak maunya.

Memang rakyat Indonesia tidak bisa mencegah, hanya bisa mengobati. Setelah terjadi Tsunami, baru deh pasang pendeteksi Tsunami. Setelah kemacetan parah, baru deh bikin transportasi massal.

Nanti setelah infrastruktur Indonesaia tertinggal jauh, baru deh rakyat nyalahin pemerintah karena dari dulu gak bangun infrastruktur.

Satu lagi penyakit orang Indonesia: Orang Indonesia gak butuh solusi, hanya butuh orang lain untuk disalahkan.

Jangan berkoar-koar protes kenaikan BBM dengan mengatasnamakan rakyat miskin! Anda pikir semua rakyat miskin jadi menderita karena subsidi BBM dihapus?

Sekali lagi, coba fikirkan rakyat-rakyat miskin di Papua yang harus menanggung biaya hidup yang bisa mencapai 2 sampai 3 kali lipat daripada di pulau Jawa karena infrastruktur disana untuk mengangkut barang sangat sulit.

Coba pikirkan rakyat-rakyat miskin di perbatasan Kalimantan yang jika ingin membeli kebutuhan pokok harus ke Malaysia terlebih dahulu karena mereka tidak memiliki akses infrastruktur ke negaranya sendiri. Mereka itu lebih membutuhkan pembangunan infrastruktur daripada subsidi BBM. Kalo mau protes, gak usah bawa-bawa orang lain!


Dari gambaran di atas ini, mana yang lebih Anda pilih?

Kiri : Terus menerus disubsidi dengan bantuan dalam bentuk uang tunai, atau pengurangan harga, namun tidak merata di seluruh Indonesia, karena nilai uang yang sama akan berbeda nilai jualnya di setiap daerah. Dan lagi, subsidi dalam bentuk uang ini tidak akan membuat terbebas dari kemiskinan. Selamanya akan ada jarak antara yang kaya yang ditengah kota, dengan yang miskin yang di pinggiran.

atau...

Kanan : Infrastruktur dibangun, pembangunan lebih merata. Harga barang akan sama atau tidak berbeda jauh di semua daerah. Berbagai fasilitas, layanan, dan perkembangan daerah tidak akan berbeda jauh di semua daerah. Serta jarak antara pemerintah dengan masyarakat semakin dekat. Jarak yang kaya dan miskin semakin dekat. Agak sulit mewujudkan infrastruktur, namun setelah terwujud yang miskin akan mulai terbebas dari kemiskinan dan ketertinggalan.

Sebenarnya siapa pun Anda, harusnya kita tetap mendukung siapapun presidennya yang mau mengalihkan subsidi BBM menjadi pembangunan infrastruktur, walaupun itu Prabowo, Jusuf Kalla, Hatta Radjasa, Ahok, Ridwan Kamil, Risma, Dahlan Iskan, Joko Widodo, siapapun yang mau mengalihkan subsidi BBM menjadi Infrastruktur harusnya kita dukung, bila kita berfikir cerdas.

Silahkan comment jika tidak setuju.
Jika setuju, saya berharap Anda sekalian mau mengshare artikel ini ke facebook, twitter, atau gplus Anda. Agar, semakin banyak yang sadar bahwa selama ini, subsidi BBM hanya membakar uang negara yang konsumtif, dan hasilnya tidak kelihatan wujudnya.

Proses pembangunan infrastruktur telah dimulai, silahkan baca : Proyek Transportasi Massal Presiden Jokowi Dimulai !

Loading...