7 Fakta BPJS Menipu Rakyat Indonesia, Sebarkan !


7 fakta di bawah ini akan membuat Anda sadar, ternyata selama ini kita hanya ditipu oleh BPJS Kesehatan :

1.BPJS bukanlah jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Banyak masyarakat yang mengira bahwa BPJS adalah jaminan kesehatan dari pemerintah, padahal BPJS itu fungsinya tidak lebih dari asuransi.

BPJS didanai dari uang pribadi masyarakat, dimana masyarakat diminta menyetor sejumlah uang untuk dikumpulkan dan nantinya digunakan untuk biaya pengobatan.

BPJS menggunakan prinsip gotong-royong, seluruh uang yang disetorkan oleh seluruh anggotanya kemudian dihimpun oleh BPJS dimana uang tersebut dialokasikan untuk membiayai pengobatan para anggota yang sedang sakit.

Ya, semacam dana sumbangan dari masyarakat yang dikumpulkan secara massive oleh pemerintah dari rakyat untuk membiayai sebagian kecil rakyat yang sedang sakit.

Yang perlu kita sadari, mereka yang menyumbang per bulan kepada BPJS sebagian besar dalam keadaan sehat.

Analoginya, masyarakat A, B, C, D, E, F, G, bahkan sampai Z mereka membayar setiap bulan ke BPJS. Sedangkan, klaim pembayaran dari yang sakit adalah A saja. Sehingga, dana yang terkumpul dari A sampai Z akan bisa untuk biaya pengobatan A.

2. BPJS adalah kamuflase pemerintah untuk menutupi penyelewengan dana subsidi BBM.

Banyak masyarakat yang mengira BPJS didanai dari pengalihan subsidi dari BBM ke bidang kesehatan.

Masyarakat lupa bahwa tiap bulannya mereka menyetor dana minimal Rp 25.000,-/bulan.
Peserta BPJS ditaksir kini mencapai 168 juta orang, dan sebagian besar dari mereka tidak sedang sakit.

http://www.beritasatu.com/kesehatan/253202-akhir-tahun-peserta-bpjs-kesehatan-jadi-168-juta.html

Jadi, dana BPJS yang dihimpun dari masyarakat yang sebagian besar tidak sedang sakit oleh pemerintah mencapai lebih dari Rp.4,2Trilyun/bulan atau lebih dari Rp.50,4 Trilyun/ tahun.

Perhitungan detail :
Rp 25.000 per bulan x 168.000.000 anggota  = Rp 4.200.000.000.000,- per bulan
Rp 4.200.000.000.000,- per bulan x 12 bulan = Rp 50.400.000.000.000,- per tahun

Dan itu adalah uang yang dikumpulkan langsung dari masyarakat, bukan dari sektor pajak atau pengalihan subsidi BBM.

3. BPJS merupakan sebuah BADAN USAHA yang fungsinya sebagai pengeruk keuntungan bagi Pemerintah, bukannya jaminan kesehatan yang dialokasikan dari dana APBN

Hal ini didasari dari jumlah dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat oleh pemerintah yang totalnya lebih dari Rp.50,4 Trilyun, sementara total klaim yang dibayarkan oleh BPJS selama satu tahun cuma Rp.37 Trilyun.

http://bandung.bisnis.com/m/read/20140101/34231/476625/bpjs-kesehatan-klaim-setahun-bisa-tembus-rp37-triliun

Sementara sisa dana BPJS yang mencapai Rp.13,4Trilyun dikemanakan ????
Hmm... Ternyata selama ini BPJS untung banyak lho...

4. Dengan adanya BPJS, pemerintah sama sekali tidak pernah memberikan jaminan kesehatan gratis kepada masyarakat.

Selama ini pemerintah selalu menyebarkan propaganda bahwa BPJS adalah subsidi kesehatan gratis dari pemerintah.

Padahal pemerintah tidak mengeluarkan biaya sepeserpun untuk BPJS, dan BPJS itu pyur 100% dana dari masyarakat, termasuk sebagian besar masyarakat yang tidak sedang sakit.

Jadi bohong banget kalau pemerintah mengklaim telah memberikan jaminan kesehatan gratis kepada masyarakat, ini kan sumbangan antar masyarakat saja.

Hingga kini sumbangan BPJS per bulan tengah banyak diterapkan di berbagai perusahaan dan instansi. Secara wajib mereka diharuskan menjadi anggota BPJS. Entah sistem memotong gaji atau perusahaan yang menanggung sumbangan per bulannya, yang jelas jadi anggota BPJS adalah wajib. Coba fikir, sumbangan kok Wajib ???

5. Dengan biaya iuran BPJS sebesar Rp.25.000,-/bulan seharusnya masyarakat memperoleh kualitas pelayanan kesehatan yang maksimum (First Class Service/VIP Class) di RS.

Namun karena BPJS kini didaulat untuk menjadi Badan Usaha yang bertugas memberikan keuntungan sebesar-besarnya terhadap pemerintah, maka tidak heran bila pasien peserta BPJS banyak yang dibatasi penggunaan obatnya di RS.

BPJS tidak mengcover obat-obatan yang bermutu bagus, alhasil pasien cuma mendapatkan obat-obatan ala kadarnya. Dan tidak jarang, mereka yang membeli obat dengan program BPJS harus lebih rumit prosesnya dan lebih antri daripada yang tidak mengikuti BPJS.

6. BPJS adalah pesan nyata dari Pemerintah yang artinya "Masyarakat miskin tidak boleh sakit".

Wajar bila kita berpendapat demikian, sebab tidak bisa kita pungkiri bahwa pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS sangat jauh dari kelayakan.

Bayangkan saja bila pasien tidak ada uang untuk menebus resep obat yang tidak dicover oleh BPJS, mungkin bukan malah jadi sehat, pasien justru cuma bisa pasrah menahan sakit.

Jadi, klaim BPJS adalah satu-satunya jalan bagi masyarakat miskin untuk berobat.

Klaim BPJS bisa membebaskan biaya untuk sebagian kecil masyarakat, bila anggaran antar anggota BPJS untuk RS tersebut masih tersedia, atau Klaim BPJS hanya bisa mengurangi biaya saja.

Klaim BPJS tidaklah mudah bagi semua orang, apalagi bila pernah menunggak / tidak membayar iuran bulanan BPJS atau tidak seluruh anggota keluarga menjadi anggota BPJS, maka klaim akan lebih sulit. Kok, terkesan memaksa ya...

Apakah ini yang disebut dengan JAMINAN KESEHATAN..???

7. BPJS adalah bentuk pengingkaran terhadap UUD 1945 Perubahan, Pasal 34 ayat 2

Bagi sebagian kecil masyarakat / keluarganya yang sedang sakit dan mendapatkan pengurangan biaya/ pembebasan biaya dari BPJS dan kebetulan mendapatkan fasilitas dan obat-obatan yang terbaik, juga kebetulan tidak ada masalah administrasi atau pelayanan RS, mungkin BPJS dianggap tidak begitu menipu.

Namun, bagi sebagian besar masyarakat yang sedang tidak sakit, BPJS jelas menipu. Sebab, apa yang disetorkannnya dalam bulan ini sejatinya tidak untuk diri sendiri melainkan untuk orang lain. Sedangkan, klaim untuk diri sendiri bila sakit nantinya, tergantung dari anggaran BPJS yang terkumpul untuk RS tersebut, bisa gratis, bisa pengurangan biaya, yang jelas pihak RS maupun BPJS tidak akan mau merugi, sebab sejatinya uang yang mengalir adalah uang bersama antar anggota, bukan dari Pemerintah.

Pengeluaran harus lebih kecil dari pemasukan, sehingga jelas jumlah klaim BPJS untuk anggota yang sakit harus jauh lebih kecil dari yang tidak klaim atau dalam keadaan sehat.

Bila kita paham faktanya, sejatinya BPJS adalah bentuk pengingkaran terhadap UUD 1945 Perubahan, Pasal 34 ayat 2 yang menyebutkan bahwa "Negara wajib memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia", bukan rakyat yang memberikan jaminan buat rakyat juga.

Sekian, semoga bermanfaat.

Share agar lebih banyak yang paham mengenai hal ini.

Sebarkan ! Share Artikel ini !

Share on Google Plus

Tentang Rey Arifin

Rey Arifin (Arizal Firmansyah) adalah Seorang Blogger dan Praktisi IT, Multimedia, Broadcasting, & Media Online. Juga Pendiri & Pengelola RIZALmedia, Pendiri & Ketua Komunitas Blogger Indonesia, Pendiri & Penyiar Radio Kepanjen FM.
Baca : Profil Lengkap Rey Arifin. Hubungi : Kontak Rey Arifin.
    Komentar Pembaca dengan Akun Google

254 komentar:

  1. BPJS memang ga ada guna nya,malahan merugikan masarakat,setiap kita gunakan BPJS pihak rumah sakit selalu bilang klas nya penuh,alhasil kita harus ngambil klasa yg tinggi,dan hasil nya,biaya yg kita tanggung lebih besar dari biaya yg di tanggung BPJS!!!

    BalasHapus
    Balasan
    1. Pelayanan setiap RS kepada anggota BPJS tergantung dari jumlah setoran anggaran dari BPJS ke pihak RS. Apakah klaim dari RS bisa tertutup semua oleh BPJS atau tidak.

      Bila setoran dari BPJS ke RS tidak begitu banyak, maka jelas RS juga tidak mau merugi dengan memberikan berbagai alasan untuk memberikan pelayanan ala kadarnya atau memberikan penjelasan lain-lain untuk menolak klaim.

      BPJS juga tidak mau merugi. Bila setoran dari masyarakat / anggota juga masih rendah, jelas setoran ke RS bila ada klaim pun tidak tertangani semua.

      :) Bukankah berbagai sumber sudah bisa kita baca di atas, bahwa pendapatan BPJS lebih besar dari pengeluaran yang berarti BPJS memang tidak mau merugi.

      Hapus
    2. betul sekali fakta di masyarakat yang pake bpjs,banyak yang di tolak, saya sendiri mengalami ketika bapak saya sakit di rs swasta, waktu itu perawatnya nanya pake bpjs pak, saya bilang ya, setelah saya tunggu dijawab penuh itu pak untuk kelas 1nya, trus saya bilang umum, jadi ada kamar rawat inap yang kosong

      Hapus
    3. Gua inget kata bokap waktu blm meninggal, waktu dia dirawat dia memaksa untuk pulang, dia bilang klo pasien yg menggunakan bpjs di nomer duakan/sepelekan. bpjs itu untuk memberantas orang miskin supaya pada mati semua. biar orang miskin musnah. saya otomatis menyangkal omongan bokap, setidaknya kita masih ada perhatian dr rumah sakit dengan kondisi bapak gni, dan keesokan harinya bokap meninggal dirumah sakit tanpa perhatian apapun,dlm lubuk hati saya dendam pada pihak rumah sakit dan pemerintah

      Hapus
  2. Mnding berhenti jdi anggot BPJS...udah lah apa ada y aja

    BalasHapus
    Balasan
    1. Yang menjadi masalah, kalau kita berhenti menjadi Anggota BPJS, dan apabila nanti kita sakit (Naudzubillah) maka klaim BPJS akan lebih sulit dan rumit.

      Jadi, semakin mustahil kita mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dengan biaya rendah.

      Kalau begitu, memang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik jelas memang tidak murah, wajar saja sih, sebab RS juga tidak mau merugi, dokter dan perawat juga butuh gaji, semua karyawan RS juga butuh gaji.

      Kita masih menunggu uluran tangan Pemerintah untuk bidang kesehatan yang bukan merupakan retorika belaka. ^_^

      Hapus
    2. yang sudah menjadi anggota BPJS tidak bisa brenti keanggotaannya kecuali mati, lihat peraturan undang2nya,...klo kita tidak membayar iuran,..fasilitas kesehatan di stop, tapi tagihan tetap berjalan dan akan menjadi hutan

      Hapus
    3. Tidak bs berhenti pak krn kita sudah di klaim seumur hidup menjadi anggota bpjs...saya sendiri mau berhenti katanya tidak bisa ... akhirnya sekarang saya jadi terhutang sama negara 25000x20 bulan dan itu katanya harus dibayar....negara macam apa ini buat masyarakat menjadi terhutang sama bpjs

      Hapus
  3. oh baru tau ane gan, tadi nya ane mau daftar tapi sekarang untung tau, terimakasih infonya (y)

    BalasHapus
    Balasan
    1. hati-hati gan, kalau gak mau daftar atau udah daftar tapi gak mau bayar terus per bulan, nanti akan dipersulit sewaktu mau klaim lho... ^_^

      Hapus
  4. Inilah potret Jaminan kesehatan yg slalu d andalkan masyarakat....

    BalasHapus
    Balasan
    1. jaminan kesehatan apa patungan masyarakat seperti asuransi ? :)

      Hapus
  5. Mengapa hal ini masih diteruskan, smentara rakyat dirugikan,misalnya klaim tidak diberikan lgi...tentu ini sangat merugikan anggota? Apakah BPJS = Pemerintah? Ada apa dgn BPJS?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Saya kira, selama BPJS dianggap menguntungkan bagi Pemerintah, maka ini tetap akan dipertahankan, sebab, jumlah klaim yang jauh lebih sedikit menjadikan sisa anggaran yang terkumpul bisa untuk pemasukan tambahan beberapa pihak kan?.

      Selama ini sebenarnya sudah ada APBD yang didapatkan dari pajak dll yang bisa digunakan untuk jaminan kesehatan juga. Anggaran APBD untuk kesehatan mencapai 10%, namun ini gak berjalan maksimal kan? apalagi bila ada BPJS, bisa jadi APBD untuk kesehatan hanya diatas kertas, dan gak tahu pada lari kemana uangnya.

      Kita harus sadar, Oknum-Oknum di Pemerintah juga butuh untung, butuh laba dari berbagai kebijakan, sebagai GAJI dan INSENTIF bagi oknum-oknum pemeras bangsa.

      Sulit mengungkap fakta terselubung, sebab, oknum-oknum yang semakin kaya mereka punya kartu balak-balik untuk bermain uang.

      Hapus
  6. Perusahaan asuransi yang berkedok jaminan kesehatan masyarakat. kesehatan masyarakat hanya dijamin sebesar 25rb saja (kelas paling rendah). pengalaman dgn bpjs mengecewakan. saat anak sakit demam malah staff klinik bilang, "Maaf bu, untuk pasien bpjs hanya dilayani sampai pkl 13.00." siapa coba ga emosi dengarnya. bsk pagi jg mulai melayani pasien bpjs pkl 09.00. mau tak mau keluar uang pribadi demi mengobati anak. tidak menyalahkan pihak klinik maupun rumah sakit, tapi kecewa pada yang mengaku penjamin kesehatan tetapi tidak mw melayani yg membayar premi tiap bulan.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Turut prihatin Bu... :( Memang hingga kini, pelayanan kepada anggota BPJS di berbagai klinik dan RS masih dianggap sebelah mata dan seolah-olah orang miskin yang tidak boleh sakit.

      Perlu ditelusuri, bisa jadi Anggaran dari BPJS ke pihak Klinik dan RS tersebut masih belum maksimal. Sehingga, RS / Klinik tersebut jelas tidak mau merugi.

      Bila begini kenyataanya, bertambah satu lagi korban penipuan BPJS, yang sudah membayar bulanan, tapi tidak mendapatkan pelayanan yang baik.

      Hapus
  7. Sya punya bpjs..tp sy mles pke..
    Mndingan byar..g ribet

    BalasHapus
    Balasan
    1. Betul pak (y) administrasi Klaim BPJS juga jauh lebih rumit di berbagai RS dan Klinik.

      Sudah proses administrasi lebih lama dan lebih rumit, pelayanan yang didapat juga seadanya, termasuk obat-obatan yang ala kadarnya.

      Ini sih murah bukan karena BPJS aja, tapi memang diberikan pelayanan dan kualitas yang dibawah rata-rata agar murah.

      Hapus
  8. Pemerintah membodohi masyarakat

    BalasHapus
    Balasan
    1. Pembodohan oleh oknum-oknum di pemerintahan sebenarnya tidak hanya ini saja gan. Hanya saja tidak terungkap, sebab, media-media besar tidak akan memuatnya bila dirasa malah membahayakan orang-orang besar yang dekat dengan media itu.

      Contoh kecil, berapa ratus warga menjadi korban Lumpur Lapindo, tidak pernah dimuat tuntas toh di tvOne? Sebab, pemilik perusahaan pengebor lapindo adalah Bakri Grup yang juga pemilik tvOne.

      Dengan sosial media dan blog-blog pribadi seperti inilah mari kita suarakan kejanggalan-kejanggalan yang ada biar kita tidak terus menerus dibodohi oleh oknum-oknum Pemerintah yang ingin mengambil keuntungan dari keringat rakyatnya.

      Hapus
  9. Balasan
    1. iya, diganti aja namanya : Badan Penyelenggara Arisan Sosial (BPAS) Kesehatan :v

      Hapus
  10. Sangat membantu masyarakat, ditengah situasi biaya pengobatan yg smakin mahal...

    BalasHapus
    Balasan
    1. Ini sebagai wawasan saja Gan.

      Saya kira, Rumah Sakit/Klinik juga tidak mau merugi bila ingin semakin besar, semua butuh biaya, dokter juga butuh gaji, perawat juga butuh gaji, karyawan juga butuh gaji, pengeluaran listrik juga gak gratis.

      Termasuk BPJS juga bila ingin kantornya semakin mewah dan besar mereka juga tidak mau merugi.

      Oknum-Oknum di Pemerintahan juga tidak mau merugi bila ingin kembali modal saat mencalonkan diri dahulu, atau bila ingin semakin kaya dan semakin kaya. Sehingga dibuatlah sebuah trik dan strategi untuk keuntungan-keuntungan tambahan.

      Pada akhirnya masyarakat biasa yang tidak tau apa-apa yang menjadi korban dari semua ini...

      Ibaratnya, PRODUSEN pasti ingin jauh lebih untung dari KONSUMEN bila ingin PRODUSEN semakin besar.

      Resiko menjadi KONSUMEN :D

      Hapus
  11. Udah nyari klas 1..alasanya kelas 1 penuh...pembayaran perbulan klas 1 tapi faktanya dpt kls 2..kalo naik klas byar uang tambahan seharusnya turun klas dpt uang kembalian donkkkk

    BalasHapus
    Balasan
    1. kejadian dimana gan :v perlu dipublish di sosial media tuh... sekarang kan udah jamannya fesbuk :D

      Hapus
  12. Kita dipaksa harus masuk bpjs,sedang bila kita sakit pihak dokter dan perawat memandang sebelah mata pada kita dan ditangani dgn cara yg asal2 an..."produk gagal utk pembodohan rakyat"

    BalasHapus
    Balasan
    1. Betul gan, saat saya SD dulu aja ada tuh larangan kita memaksakan kehendak :D apalagi untuk program patungan rakyat yang pelayanannya di lapangan juga masih rendah ini. Kalau pun ada yang mendapat pelayanan bagus, saya kira ini 1 dibanding 1000 orang. Bila dilihat fakta ternyata BPJS juga tidak mau merugi, persis seperti perusahaan asuransi. Jadi, BPJS bukan bantuan dari APBD Pemerintah.

      Nasib jadi masyarakat biasa yang gak punya kekuasaan dan gak tau apa-apa :3

      Hapus
  13. Betul mau berobat seperti mau ngemis dan obat yg rada mahal tdk dikaver. Kemvalijan saja itu uang rakyat

    BalasHapus
    Balasan
    1. Betul pak... Obat yang diberikan ala kadarnya dengan harga yang memang murah...

      Saya pribadi juga pernah membedakan saat berobat dengan sakit yang sama, melewati BPJS dengan tanpa BPJS, APOTIKnya Beda ! dan kualitas obatnya juga gak sama...

      Dari fisik bungkusnya aja sudah nampak, obat yang mirip tapi berbeda... Masyarakat awam gak akan paham mengenai obat-obatan, sehingga dianggapnya memang ini obat mahal yang diberikan murah, padahal itu memang obat murahan :D Dan ini gak ada media yang berani membuktikannya melalui riset dan mempublishnya... Miris :3

      Hapus
  14. Parah memang terbukti ada Indikasi gharar, maisir dan riba...semoga masyarakat lebih cerdas dalam menentukan...yang penting kita selalu menjaga kesehatan saja...Josssss

    BalasHapus
    Balasan
    1. Betul gan.. semoga kita selalu sehat bersama keluarga... Amiin... Dan dijauhkan dari penipuan-penipuan pengobatan... Amiin.... :)

      Hapus
  15. Dari t4 kerja juga wajib dipotong gajinya tiap bln utk jaminan kesehatan bpjs sama kecelakaan jamsostek... tpi sama aja boong tiap bln dipotong tpi gk pernah d pake..klo sakit pasti ke dr.spesialis soalnya dr bpjs obatnya gk bgus. Eh pas mau lahiran sdh ke rs yg jlas2 dpannya asa tulisan DISINI MELAYANI PESERTA BPJS. Ehh pas d rs bidannya ngomong ibu lahiran di puskes saja. Karena kondisi ibubdan bayinya sehat2 jadi lahirannya ke puskes sj..nih bkn membantu tpi mnyshkan.. klopun bsa dicairkan pngembangan uangnya brpa sih... gk sbanding jga dengan biaya2 kt untk brobat karena bpjs nya gk brfungsi...

    BalasHapus
    Balasan
    1. Satu lagi bukti BPJS gak bekerja maksimal dan gak bisa memberikan pelayanan yang baik.

      Lalu, uang yang dari rakyat pada kemana? :D

      Hapus
  16. Asal teman teman pada tau, kalo kita gak daftar BPJS sampai 2019 nnti maka kita tidak akan diberikan pelayanan publik... mau jadi apa negara kita ini.. ini benar2 pemerasan...

    BalasHapus
    Balasan
    1. Pemerasan yang dilindungi oleh Pemerintah dan Hukum :3

      Dan media-media besar menutup diri membuka fakta ini.

      Ayo sekarang masyarakat saja bergerak, suarakan hal ini melalui sosial media dan blog-blog Anda, agar semakin banyak yang paham mengenai pemerasan terselubung ini.

      Hapus
  17. selama pengelola negaranya bobrok, bodoh dan gak punya visi, program bagus apapun gak akan bener....

    BalasHapus
    Balasan
    1. Betul gan... Sulit sekali saat ini mencari Pejabat yang memiliki mental Negarawan...

      Sekarang kita lihat saja, Mana ada sih, pejabat kita yang miskin dan menghabiskan hartanya untuk rakyatnya ??

      Yang ada hammpiiirr semua juga Pejabat pasti Tambah Kaya. Dan mereka pasti lebih pintar dari masyarakat biasa dengan berbagai cara untuk mengeruk keuntungan-keuntungan pribadi.

      Hapus
  18. Masih enak askes dulu ketimbang bpjs sekarang...apalagi kartu nya itu cuma untuk d daerah tempat buatnya aja,,kalo d bawa k luar daerah gak bisa d pakai, harus bikin yg lain lagi

    BalasHapus
    Balasan
    1. ASKES singkatan dari Asuransi Kesehatan, bila memang penerapannya seperti perusahaan asuransi ya memang namanya asuransi, dan ini hanya untuk Para PNS kan.

      Tapi kalau BPJS namanya bukan Asuransi tapi penerapannya jelas seperti Perusahaan Asuransi. Yang ditarik biaya bulanan bukan hanya PNS yang gajinya sudah cukup, tapi masyarakat kecil pun juga harus bayar per bulan.

      BPJS bukan bantuan dari Pemerintah. Lalu APBD untuk Kesehatan sebesar 10% uangnya pada kemana? :3

      Hapus
  19. Pengalaman sy, sy baru saja keguguran karena kandungan lemah. Awalnya sy berobat secara swasta setiap periksa dan nebus obat selalu habis 200rb lebih. Setelah sy daftar BPJS sy periksa dengan dokter yg sama. Gak bayar sih tapi resepnya jauuuuuuh sm yg dulu. Setelah ikut BPJS selalu diberi resep obat generik dg HET maksimal 13rb.2 bulan berobat dg BPJS akhirnya bayi sy tdk terselamatkan. Tidak mau menyalahkan siapa2 karena ini semata2 takdir. Tp ikhtiar dg obat penguat kandungan dengan dosis tinggi mungkin dapar mengubah takdir.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Saya ikut prihatin Bu :(

      Harusnya memang, dokter saat memberi resep atau apotik bisa menjelaskan mengenai kualitas obat yang diberikan dengan harga itu.

      Namun, lemahnya kita mengenai jenis, kualitas, maupun keadaan obat-obatan menjadikan kita salah obat atau tidak, tidak ada yang tau...

      Bila terjadi hal yang tidak diinginkan setelah dirawat atau minum obat, penjelasannya selalu ini keadaan pasien yang memburuk... bukan gara-gara obat atau salahnya pelayanan...

      Hampir tidak ada berita mengenai salah obat dan salah penanganan medis di media-media. Kita selalu beranggapan ini adalah takdir saja... Sebab, yang mengerti ilmu kedokteran dan obat-obatan masih sangat kecil sekali di negara kita.

      Hapus
  20. Kalo misalkan kondisi urgent (naudzubillah) terus klaim ke bpjs sulit sdgkan ga mmpuh mmbyar biaya RS dan kedua pihak baik RS atau bpjs ga mau rugi gmnah tuh..emang bener masyarakat miskin ga boleh sakit..sejak awal akad dri bpjs sudah ga jelas..

    BalasHapus
    Balasan
    1. Wah betul juga, akad dibuat gak jelas, menjadikan pasien yang mendapatkan obat ala kadarnya, pelayanan rendah, administrasi rumit, menjadikan tidak ada yang protes kepada BPJS.

      Hapus
  21. Mendingan di ganti namanya menjadi bpjs syariah aja biar bisa bagi hasil

    BalasHapus
    Balasan
    1. hihihi :v iya juga gan... istilah bisa diganti-ganti, status bisa diganti, asal keuntungan tetap sama :D peraturan kan bisa diatur... semuanya bisa dimainkan untuk sebuah keuntungan....

      Hapus
  22. Dan ternyata tidak semua kondisi sakit ditanggung oleh BPJS...misal kasus kecelakaan..kasian bayar tiap bulan...saat dibutuhkan justru gak bisa

    BalasHapus
    Balasan
    1. kecelakaan gak bisa pakai BPJS ya? :D mungkin karena sudah ada asuransi jasa raharja... tapi tetap saja... badan/instansinya ada... klaimnya yang susah...

      Jadi, asuransi apa pun kalau gak ada klaim ya gak dikasih... dan klaim harus melewati beberapa proses yang rumit... perusahaan asuransi akan memastikan apakah anggaran masih tersedia untuk klaim yang diajukan. Perusahaan asuransi kan gak mau rugi juga...

      Dan kenyataan ini tidak disadari oleh para nasabahnya...

      Hapus
  23. jgnkn peserta bpjs kmi saja team nedis drumah sakit..tindkn kmi masih dpending dgn alasan blm ada aturan dari DPM.sedangkn rawat inap yg kmi lkukan real n nyta demi kesembuhan pasien yg lebih baik..mudh2n bisa scepatx terklaim.biar kmi tenaga medis bisa kerja dgn baik.sesuai dgn klaim dri bpjs..

    BalasHapus
    Balasan
    1. Terima kasih, satu masukan dari tim medis mengenai klaim dari RS/Klinik ke pihak BPJS yang juga sulit.

      Bila memang BPJS tidak mampu memberikan klaim kepada pihak RS/Klinik karena mungkin Anggaran yang terkumpul di BPJS tersebut tidak mencukupi, seharusnya ada penjelasan secara detail kepada publik, agar para peserta juga maklum, owh uang patungannya lagi habis. ^_^

      Sehingga masyarakat akan paham, owh ini patungan ya... bukan bantuan dari Pemerintah yg dianggarkan dari APBD ya...

      Hapus
  24. Harusnya kita punya satu kartu untuk akses ke semuanya..khususnya pelayanan kesehatan, kalo begini kemana itu uang pajak, setiap kitaa beli kan ada ppn nah pada dikemanain tuh uang,SDA kita melimpah harusnya kita bisa menikmati pelayanan kesehatan tanpa dipungut biaya karena SDA kita melimpah..astagfirullah..bener mana ada pejabat yg mau rela miskin karen rakyatnya..sueeee..mungkin kalo dari pemimpinya bisa mencontohkan pola kehidupan yg baik dan mampu menata ulang pasti rakyatnya akan mencontoh.nya..

    BalasHapus
    Balasan
    1. Saat ini semua bisa jadi ajang bisnis gan... pengolahan SDA jelas jadi bisnis juga, pengolahan SDA yang merupakan kekayaan bangsa akan berakhir menjadi kekayaan pribadi, asal kita bisa ngatur surat-surat kepemilikan area SDA tersebut...

      Lalu, saat ini, saat SDA berakhir ke pemilikan pribadi, saat kita melihat hamparan hutan, gunung, laut beserta isinya, dan semua kekayaan alam, kita harus sadar ini sekarang jadi hak milik pribadi siapa ya??

      Karena memang keuntungan dari pengolahan SDA ini, hingga saat ini tidak bisa dirasakan masyarakat kecil yang merupakan masyarakat pribumi asli Indonesia.

      Tidak meratanya pembangunan dan pelayanan publik termasuk kesehatan menjadi bukti kekayaan SDA kita ini bukan milik bangsa lagi tapi milik perorangan.

      Hapus
  25. Bener banget aq pernah ngerasaiin poin 5 padahal udh klas 1, pas berobat dokternya ngomong obatnya nggak di cover bpjs alhasil buat obatnya biaya sendiri....

    BalasHapus
    Balasan
    1. Ada kemungkinan, persamaan obat yang mbak Diska butuhkan yang harganya lebih murah tidak ada, atau obat tiruan yang mirip tapi lebih murah juga tidak ada, jadi tidak mungkin digratiskan atau dijual murah.

      Mungkin ini juga karena anggaran klaim dari RS/Klinik tersebut ke BPJS tidak sepenuhnya dipenuhi atau terbatas lah...

      Jadi, pihak RS/Klinik akan membagi jatah uang dari BPJS kepada kebutuhan pasien agar tidak sampai merugi.

      Hapus
  26. sisa uang yang tidak dilaporkan selain klaim adalah sebagai share jasa pelayanan kesehatan dan utk alokasi pengadaan fasilitas kesehatan milik pemerintah yaitu puskesmas. inshaAllah begitu jawabannya. karena apa, kareba daya pemerintah utk merenovasi puskesmas sangat kecil sehingga butuh jalur dana lain selain APBN atau APBD. Anda juga harus paham sebelum ada BPJS, para PNS selalu menyisihkan uang gajinya utk membayar para tenaga sukwan agar puskesmas tetap jalan. nah, aekarang para tenaga sukwan tersebut sebagian dapat honor dari dana peserta BPJS. mohon maaf jika salah..silahkan dibenarkan.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Saya kira memang perlu adanya transparansi publik kemana saja uang dari peserta BPJS yang telah terkumpul, agar kita tidak menduga-duga. :)

      Dan yang lebih penting sebetulnya, harus ada juga transparansi publik mengenai pembelanjaan APBD termasuk APBN, bila memang pemasukan yang didapat dari pajak dll tersebut sudah tidak mencukupi, dan berikan alasan yang jelas mengapa sumber dana akhirnya harus diarahkan dari patungan dana rakyat.

      Sehingga kita sadar, owh... uang pemerintah sudah habis, pemerintah kita sudah miskin, sekarang saatnya rakyat yang harus patungan untuk sesama rakyat. ^_^

      Ketika jumlah harta pejabatnya semakin lama semakin kaya, semoga rakyat akan percaya kalau APBN atau ABPD telah habis semata-mata untuk rakyatnya.

      Hapus
  27. Itung2an itu kalo bayar semua, kenyataannya banyak yg nunggak pak..

    BalasHapus
    Balasan
    1. :) perhitungan di atas juga hanya hitungan bila semua dari kelas 3 yakni Rp 25ribu per bulan.

      Jadi, belum terhitung yang membayar diatas 25ribu per bulan bila memilih kelas 2 atau kelas 1.

      Yang nunggak juga nantinya akan dipaksa harus melunasi kan, bila ingin menggunakan BPJS lagi.

      Atau bahkan ada kabar, yang nunggak BPJS atau tidak mau daftar akan diancam sulit mengurus pelayanan publik, seperti pembuatan KTP, dll.

      Sekali lagi, harus ada transparansi publik dari pemerintah mengapa BPJS harus wajib? selama ini APBN dan APBD yang didapat dari pajak dll kemana saja uangnya?

      Harus ada penjelasan secara detail dan akurat, jangan hanya grafik-grafik saja, sehingga masyarakat akan paham bila memang sumber APBD dan APBN sudah habis, yang akhirnya harus ada sumber patungan dari rakyat lagi seperti BPJS...

      Hapus
    2. Super pak Rey Arifin

      Hapus
  28. gk bs ngebayangin saat anak sakit qt msh hrs antri & urusin admin bpjs,smentara yg sakit msh tergeletak&tk terurus..apalagi mendengar ucapan dr petugas rm.sakit,maaf bu utk bpjs tdk ada kamar lg penuh.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Dan setelah itu kita baru sadar, owh keberuntungan lagi tidak berpihak kepadaku... :(

      Karena klaim BPJS tidak akan bisa untuk semua peserta, apalagi bila peserta yang sakit tiba-tiba dalam jumlah yang banyak. Anggaran yang terkumpul juga terbatas. Sekali lagi, BPJS jelas tidak mau merugi.

      Sehingga peserta yang dapat potongan biaya atau gratis dan pelayanan yang maksimal adalah mereka yang beruntung saja.

      Hapus
  29. Berobat pke bpjs malah rumit..pdhl tiap bulan d potong langsung dr gaji..kmrin aja pas cwek saya sakit..lalu berobat ke klinik yg emng klinik trsbut sdh terdaptar mlayani bpjs dngn perusahaan tmpat saya bkerja..ini baru 2 hari terjadi..pas d klinik d kasih rujukan untuk ke RS.Pas udh d rmh sakit..cm d periksa tnsi darah dn d kasih obat..dn dkter nya cm bilang..kl bsok blm ada perubahan stlh mnum obat..nanti dtng lg aja ke RS..nanti bisa lngsung ke UGD.pas dtng lagi malah suruh balik lg ke klinik yg ngasih rujukn.pas udh dtng ke klinik..malah jwbnya gx bisa d kasih rujukan lg.ujung2nya mau berobat aja malah puyeng..udh mh cpe bulak balik..parahh..mau smbuh aja mlh jd repoot.ujungnya berobat uang sndiri aja..gx pke acara BPJS sgala lah..udh terlalu sering kyk gini.

    BalasHapus
  30. pengalaman dengan bpjs mengecewakan , perawatan pasien tidak serius, kami bpjs kelas 3. dokter spesialis marah kpd perawat2nya karena tidak memberikan resep yang dikasihnya buat ayah saya yang dia dikasih saat hari pertama rawat inap, lalu ayah saya yang awalnya dirawat inap karena infeksi paru dan kehilangan tenaga akibat efek samping obat paru, malah nambah penyakit2 baru saat dirawat di rs, kaki tiba2 muncul luka dan membengkak dan berat badan turun drastis saat dirawat di rs, entah salah obat wallahualam. sekarang memasuki bulan ke 5 ayah saya masih belum sepenuhnya sembuh

    BalasHapus
    Balasan
    1. :( turut prihatin... semoga ayahnya segera sembuh... amiin...

      Hapus
  31. Ini adalah salah satu terobosan baru untuk memeras uang rakyat dengan paksa. Kata2 diwajibkan itu artinya dipaksakan. Menjadikan rakyat sebagai sapi perah, yg tidak berdaya. Ini hanya asuransi, tp dipaksa ikut.. Asuransi macam apa coba?? Denger2 masyarakat yg tidak ikut BPJS akan dipersulit dlm berbagai hal yg berkaitan dgn pengurusan identitas diri seperti KTP, SIM, KIPS, dll. Bukankah itu adl suatu bentuk pengancaman?!

    BalasHapus
    Balasan
    1. dipaksa, diperas, diancam, tapi pelayanan buruk, obat mutu rendah, dan disepelekan, dana yang terkumpul bisa diinvestasikan, keuntungan dibagi rata untuk para pejabat di atas, kantor bpjs makin mewah, para pejabatnya makin kaya :v

      Hapus
  32. sepertinya negara ini emang sakit... luar dan dalam.. fisik dan mental.. yah mau gmn lg..
    saya rasa komplain pasti udah sangat bnyak.. untuk masalah ini.. tp tetap g ada solusi kan.. yg kaya dari hasil yg g bener biarin aj..
    lebih baik qta berdoa semoga mereka yg seperti "itu"tetap sehat dan hidup selamanya hingga tinggal golongan mereka sendiri yg hidup di dunia.. :)
    qta g bisa merubah aturan yg udah ditetapkan.. dan qta semua tau itu.. qta cuma bisa berharap dan qta cuma bisa ber andai** aj.. knp ?? karna qta dituntun ke arah itu.. masyarakat qta mayoritas kalangan menengah kebawah.. dan saat qta komplain soal ketidak adilan.. pada akhirnya qta sendiri yg akan diam.. qta terlalu baik hati hingga qta terkadang mengorbankan prinsip.. bayangkan qta komplain soal pelayan yg g baik saat anggota keluarga qta ada yg sakit dan parah.. dan pihak yg qta komplain memberi qta sejumlah uang agar qta diam.. apa yg akan qta pilih disaat kluarga sakit parah dan qta g sepertinya negara ini emang sakit... luar dan dalam.. fisik dan mental.. yah mau gmn lg..
    saya rasa komplain pasti udah sangat bnyak.. untuk masalah ini.. tp tetap g ada solusi kan.. yg kaya dari hasil yg g bener biarin aj..
    lebih baik qta berdoa semoga mereka yg seperti "itu"tetap sehat dan hidup selamanya hingga tinggal golongan mereka sendiri yg hidup di dunia.. :)
    qta g bisa merubah aturan yg udah ditetapkan.. dan qta semua tau itu.. qta cuma bisa berharap dan qta cuma bisa ber andai** aj.. knp ?? karna qta dituntun ke arah itu.. masyarakat qta mayoritas kalangan menengah kebawah.. dan saat qta komplain soal ketidak adilan.. pada akhirnya qta sendiri yg akan diam.. qta terlalu baik hati hingga qta terkadang mengorbankan prinsip.. bayangkan qta komplain soal pelayan yg g baik saat anggota keluarga qta ada yg sakit dan parah.. dan pihak yg qta komplain memberi qta sejumlah uang agar qta diam.. apa yg akan qta pilih disaat kluarga sakit parah dan qta g punya biaya sama sekali.. pasti qta akan memilih untuk menyembuh kan kluarga qta kan.. dan pada akhirnya prinsip qta...???
    saya g tau harus gmn.. negara qta udah sangat parah.. hampir mustahil bisa disembuhkan.. :( punya biaya sama sekali.. pasti qta akan memilih untuk menyembuh kan kluarga qta kan.. dan pada akhirnya prinsip qta...???
    saya g tau harus gmn.. negara qta udah sangat parah.. hampir mustahil bisa disembuhkan.. :(

    BalasHapus
    Balasan
    1. bentar gan,, sy ampek puyeng bacanya gan, kok diulang2 gitu :3

      Hapus
  33. Mau berobat BPJS ribetnya minta ampun, pengambilan no antrian pendaftaran harus antri dari pagi buta di saat orang pada istirahat, kalau tidak seperti itu bisa bisa tidak kebagian nomor antroan jadi intinya yg sehat mau ngobatin yg sakit jd ikut ikutan sakit juga

    BalasHapus
    Balasan
    1. Masalahnya BPJS juga berlaku bagi masyarakat yang mampu gan, asal dia bayar iuran/premi per bulan, kan prinsip asuransi memang demikian semakin banyak nasabah semakin baik, sebab uang yg terkumpul akan semakin banyak, mirip seperti bank lah, uang yg terkumpul bisa diinvestasikan sehingga nilainya akan bertambah untuk mendapatkan keuntungan. Gak tau deh, nilai keuntungannya pada lari kemana ^_^

      Nah, dengan semakin banyaknya anggota, maka jelas akan semakin antri lah, lha wong yg klaim sangat banyak :)

      Belum lagi kalau BPJS nanti diwajibkan bagi semua masyarakat, ya bisa dibayangkan semakin penuhnya antrian.

      Hapus
  34. masih kurang bos mohon di tambah lagi....
    1.Tidak bebas pilih RS.
    2.Di rujuk secara berjenjang(dari puskesmas di klaim,RS type C di Klaim pasien tiba di Type B juga di Kliam dst... :)
    3. DISUATU DAERAH SALAH SATU RS NYA HARUS TERAKREDITASI OLEH KARS JIKA TIDAK?RS TERSEBUT TIDAK DIBERIKAN HAK UNTUK MELAYANI PESERTA BPJS.
    padalah katanya bisa berlaku seluruh indonesia tapi nyatanya?jika salah satu RS di daerah tertentu tdk terakreditasi maka tdk dpt melayani peserta BPJS. :)
    - Maaf jika salah :p

    BalasHapus
    Balasan
    1. Saya kira, anggaran yang ada memang terbatas dan BPJS jelas tidak mau merugi, oleh sebab itu ada pemilihan RS dan pasien untuk memperkecil jumlah peserta yang klaim.

      Hapus
  35. Bang Rey, lalu bgmn menyikapi keharusan mengikutsertakan karyawan karena diwajibkan oleh UU negara?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Selain BPJS Kesehatan, ada lagi BPJS Ketenagakerjaan yang dulunya adalah PT. Jamsostek. Ini sudah ada sejak lama kok gan...

      Namun, menurut pengamatan saya, setelah berganti nama menjadi BPJS, sekarang lebih ketat lagi dan wajib untuk seluruh karyawan bagi perusahaan.

      Sepertinya Jamsostek berganti nama menjadi BPJS Ketenagakerjaan karena ingin menapaki kesuksesan BPJS Kesehatan dalam berhasil merekrut banyak sekali Masyarakat Indonesia.

      Bahkan, ada juga peraturan yang anggota keluarganya yang ada dalam KK semuanya harus sudah terdaftar di BPJS. Sepertinya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan mau sekongkol. :v

      Seperti perusahaan Asuransi yang lain, semakin banyak anggota, semakin bagus, karena semakin banyak dana yang terkumpul. Uang yang berhenti ini layaknya deposito bisa diputar/diinvestasikan untuk usaha lain sehingga akan ada nilai keuntungan. Sebagian dana saja yang akan diberikan untuk anggota yang sedang klaim.

      Ya bagaimana menyikapinya? Kalau Anda adalah pemilik perusahaan, ya nego saja dengan BPJS Ketenagakerjaan, siapa tau bisa membayar lebih ringan, ya seperti pajak lah gan, pemilik perusahaan pasti paham, karena dengan pengeluaran yang gak sedikit, karyawan juga ingin gaji tinggi, kalau pajak juga tinggi, ya berapa banyak perusahaan itu yang pailit gara-gara pajak.

      Kalau kita sebagai karyawan, ya santai aja sih, asal gak ngaruh sama gaji, dan gak diwajibin untuk seluruh anggota keluarga di KK.

      Hapus
  36. Bpjs ribet, nuggak didenda n plyanan d stop, pdhal kt ga sggup byr

    BalasHapus
    Balasan
    1. wah, saya baru tau kalau ada denda juga :v

      Hapus
  37. Berapa org yg ga suka sm bpjs,,, brp org jg masyarakat miskin dan butuh jaminan kesehatan tertolong oleh jaminan bpjs. Sy kira lebih banyak manfaatnya drpd mudharatnya..... org miskin pun skr sdh bs menikmati pelayanan kesehatan di RS mahal dgn membayar 25rb tiap bulan. Salam persatuan dan
    kesatuan

    BalasHapus
    Balasan
    1. Setuju Pak Riyan...

      Memang selama ini sudah ada banyak yang tertolong oleh BPJS.

      Namun, ada banyak juga yang merasa kecewa dengan BPJS, seperti :
      - Ditolak
      - Disepelekan dalam pelayanan
      - Obat harus tetap bayar dengan harga yg lebih murah namun kualitas obat kok diberi yang lebih rendah, harusnya kalau memang dibantu pembelian, ya obat jangan dibedakan.

      Dan, banyak yang lupa juga, bahwa BPJS tak lain seperti Perusahaan Asuransi, dimana ada nilai-nilai keuntungan yang tetap dipegang dari seluruh dana yang terkumpul oleh seluruh anggota.

      Dan, kita harus paham juga, ini adalah uang rakyat bersama, bukan dari Pemerintah melalui APBD dan APBN. Saya kira fokus lebih jelas bila memang sumber anggaran dari APBD dan APBN sudah habis, habisnya kemana aja? Harus ada transparansi publik sehingga beban jadi diarahkan ke rakyat dan diwajibkan.

      Berbeda lho, bila APBD dan APBN didapatkan dari pajak dll, sumbernya berbeda nilainya dilihat dari kemampuan wajib pajak. Sehingga, bila dana didapat dari perusahaan besar, jelas nilainya lebih besar. Mereka yang kaya pajaknya akan lebih tinggi, sehingga sumber APBN dan APBD ini jelas sesuai kemampuan dan jumlah hartanya. Sumber bantuan kesehatan, harusnya bisa dicover dengan ini (APBN dan APBD) yang kabarnya dialokasikan sampai 10 % dari jumlah total.

      Lalu, kemana uang APBN dan APBD itu ? Kok sekarang harus dicari sumber uang dari rakyat langsung ?

      Mereka yang dari kalangan kaya, membayar 25ribu per bulan, dapat fasilitas BPJS, lalu karena orang kaya mereka punya intelektual yang lebih tinggi, jadi konsultasi akan lebih baik, dan akhirnya bisa mendapatkan pelayanan yang bagus dan gratis. Lalu BPJS apa tepat sasaran ?

      Bagi mereka yang miskin, okelah ada BPJS yang kabarnya tanpa biaya bulanan dan ditanggung pemerintah.

      Dan sekarang, bagi mereka yang kalangan menengah, sudah bayar 25ribu per bulan, lalu mereka punya daya intelektual masih rata-rata, jadi konsultasi kadang tidak begiu lancar, akhirnya karena peserta BPJS, disepelekan, diperumit, diberikan fasilitas seadanya, obat ala kadarnya, apa ini tidak sia-sia seseorang membayar 25ribu per bulan? tapi pelayanan masih dibawah standart.

      Saya kira pointnya itu, pertama kurang tepat sasaran, kedua uang rakyat dikumpulkan untuk nilai deposito yang bisa diinvestasikan, ketiga seolah-olah APBN dan APBD sudah tidak mampu lagi membiayai orang miskin berobat tanpa transparansi publik yang jelas kemanakah uang negara itu? yang sekali lagi, bila APBN dan APBD bersumber dari kalangan yang sesuai dengan tingkat kemampuan dan kekayaan, untuk hasil bantuan kepada yang memang membutuhkan, yaitu orang-orang miskin.

      Hapus
  38. Betul banget program bpjs sangat merugikan. Sebelum ada bpjs perusahaan pakai asuransi biasa kalo sakit gak ribet mau masuk rumah sakit provider dilayani dengan baik. Sekarang denger dari temen sendiri bilang mending jangan sakit sekalian. Iuran asuransi bpjs sama yg sebelumnya gak beda jauh tapi pelayanannya bagai langit ma bumi tapi mau gimana lagi peraturan pemerintah harus diikuti. Nasib

    BalasHapus
    Balasan
    1. Peserta BPJS sekarang begitu banyak Gan, baik yang kaya maupun yang miskin, semua bisa jadi peserta BPJS asal bayar premi per bulan.

      Kita lupa, uang yg terkumpul dari anggota tidak semua akan dibagikan, sebab sebagian akan dimanfaatkan untuk deposito dan investasi untuk sebuah keuntungan.

      Karena peserta banyak dan uang yg dibagikan juga terbatas, satu peserta bisa mendapat bantuan senilai jutaan rupiah, maka pelayanan akhirnya juga dibatasi, karena dananya terbatas, jumlah karyawan yang menangani juga dibatasi sehingga proses antrian jelas gak akan terbendung.

      Kita seolah dibutakan akan kenyataan ini Gan. Pemerintah menyarankan bahkan rumornya akan mewajibkan semua masyarakat untuk ikut BPJS, karena memang ada nilai uang yang terkumpul nantinya yang didapatkan dari iuran per bulan ini.

      Jadi, oknum-oknum dibalik BPJS hanya akan melihat jumlah uang yang terkumpul nanti.

      Saya melihat, tidak ada tanggung jawab dari oknum-oknum dibalik BPJS, sebab, mereka tidak berfikir bagaimana bila jumlah klaim meningkat, bahkan hampir seluruh pasien akan menggunakan BPJS, mereka ingin GRATIS semua kan? bahkan yang kaya pun juga.

      Sehingga, sebenarnya korban bukan hanya peserta BPJS, tapi juga Rumah Sakit / Klinik yang bersangkutan. Mereka akan kuwalahan dengan permintaan bantuan biaya bahkan permintaan gratis, oleh seluruh peserta BPJS.

      Kita tidak bisa menyalahkan Rumah Sakit / Klinik saja, bila memang anggaran klaim juga kenyataannya terbatas, sehingga pelayanan akan rendah, obat juga yang kualitas rendah karena murah.

      Ayolah... apa kita mau nantinya kualitas pengobatan akan memburuk hanya karena semua ingin murah dan gratis, bahkan yang kaya juga.

      Kita akan diwajibkan membayar sesuatu yang hasilnya ke kita malah dibawah standart.

      Hapus
  39. ini pengalam pribadi " istri pernah sakit ..konsultasi ke dokter spesialis harus di bla bla bla dengan biaya Rp.2.500.000,- sengaja tidak saya ajukan bpjs karna ingin tau kisaran biaya berobat yg sebenarnya ... selang bbrapa hari lanjut pengobatan dengan mengajukan Bpjs ..ternyata biaya pengobatan menjadi naik Rp.5.000.000.- itu pun yg hanya di tanggung bpjs hanya Rp.4.200.000,-sisa nya kami yang harus membayar ... lucu kan awal biaya pengobatan 2.500.000 tanpa bpjs stlh di ajukan bpjs jadi 5.000.0000 siapa yang bermain ????? dokter ??? pihak rumah sakit ???? atau siapa ????? ....

    BalasHapus
    Balasan
    1. Korupsi sudah Membudaya, Gan. Dan, bisa jadi itu juga bentuk tutup mulut.

      Kita tahu, jumlah anggaran yang diberikan BPJS ke RS/Klinik pasti akan terbatas, sedangkan permintaan naik karena semakin banyak anggota. Ini jelas, sirkulasi uang yang tidak sehat.

      Dan, untuk mengatasi jumlah klaim dari RS/Klinik ke BPJS yang ternyata tidak semua akan dibayar lunas, bahkan mungkin akan dicicil, atau dipending oleh BPJS, jelas pihak RS/Klinik gak mau rugi kan? Nah, dengan menaikkan biaya pengobatan di atas kertas ini, bisa sebagai strategi juga agar dana yang ditarik dari BPJS ke RS/Klinik tidak terlampau banyak kurangnya.

      Atau, oknum dokter kah yg bermain? WaLLahu'alam... Yang jelas, biaya belajar kedokteran tidak murah dan semakin lama semakin mahal, yang menjadikan mau gak mau harus mikir juga cari uang yang banyak. Jadi, kadang kalau bisa dimainkan, mainkan saja, saat ada kesempatan untuk dapat penghasilan tambahan.

      Hapus
    2. Sebenarnya, pihak RS/Klinik mungkin juga keberatan bila diterapkan BPJS karena bila paham sumber uang yang dari BPJS juga terbatas, akhirnya dibentuklah permainan obat murahan yang seolah-olah obat mahal yang telah didiskon, padahal memang obat murah, dan bentuk permainan lainnya untuk alasan penolakan dan lainnya.

      Klinik mau saja memberlakukan ini, karena sudah disetujui oleh oknum-oknum RS yang menutup mulut pihak-pihak RS yang tidak setuju.

      Oknum RS yang setuju tutup mulut dan menutup mulut yang gak setuju karena telah dapat bagian juga dari BPJS, mungkin karena didaulat menjadi penanggung jawab program BPJS, dll, sehingga akan ada sisa uang yang mengalir dari oknum BPJS ke oknum RS secara pribadi selain gaji dari RS.

      Benar tidaknya hal ini, kita akan tahu dari berapa banyak pengurus RS/Klinik yang memberlakukan BPJS tapi sebenarnya menolak program BPJS.

      Hapus
  40. terima kasih atas forum ini,, semoga orang2 pemerintahan paham dan terketuk pintu hatinya, serta sadar akan makna UUD 1945 yang menyangkut Rakyat miskin.
    tapi kita juga tak harus hanya menyalahkan.
    share ide2 anda untuk mengatasi solusi jaminan kesehatan di Indonesia.
    mungkin itu lebih dewasa dan mendidik

    BalasHapus
    Balasan
    1. Saya kira, solusinya, saya senada dengan Pak Ahok, mari sama-sama kita ungkap siapa-siapa yang hanya mau memeras bangsa ini. Tikus-tikus rakyat yang selalu menggerogoti uang rakyat semakin lama semakin banyak. Rakyat yang jumlahnya lebih banyak, mari bersama-sama bergotong royong mengawasi atau meminjam istilah Pak Jokowi, menejemen kontrol itu penting, dan kita rakyat juga harus mendukung ini.

      Ya, semoga saja, ini adalah jaman teknologi. Saya bersyukur dengan adanya sosial media dan blog milik saya ini, kita bisa saling berbagi sekarang untuk menyuarakan sila ke-5 Pancasila "Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia".

      Ayo kita awasi bersama, dengan teknologi kita bisa lebih mudah mengawasi bersama-sama, dan gunakan teknologi juga untuk transparansi publik, kita bisa usulkan ke pemerintah mengenai website yang terbuka mengenai pembelanjaan APBN dan APBD secara detail dan rinci.

      Nilai APBN dan APBD ini gak sedikit lho.... bila kita bisa saling mengawasi dan menyampaikan transparan, saya kira akan tepat sasaran betul-betul ke masyarakat miskin, serta bantuan ke pihak RS seperti pengadaan alat, atau subsidi obat-obatan, sehingga masyarakat menengah dan kaya pun tetap bisa mendapatkan biaya lebih murah tanpa membayar biaya bulanan.

      Hapus
  41. Alhamdulillah d daerahku masih bisa dilayani dgn baik . .

    BalasHapus
    Balasan
    1. Boleh tau di daerah mana? Dan berapa persen yang tertangani dengan baik? :)

      Hapus
  42. berobat anak pileg juga masih bayar tambahan bilang nya masih ada oabat yang ga masuk bpjs cuma geratis biyaya pendaftaran doang kalo gitu mending tabung aja di abawah coet duitnya toh sama sama aja

    BalasHapus
    Balasan
    1. Fasilitas potongan biaya dan gratis untuk anggota BPJS, di beberapa RS/Klinik memang lebih diutamakan bebas biaya pendaftaran, bebas biaya rawat inap asal masih ada ruang kosong, karena disitu bebannya tidak terlampau besar.

      Berbeda dengan obat-obatan yang harus mengkulak kan? Atau alat-alat yang digunakan untuk pengobatan yang pihak RS/Klinik juga membeli, ini sangat sulit digratiskan.

      Jadi, kadang pembayaran untuk keluarga pasien akan tetap ada untuk pengganti sesuatu yang pihak RS/Klinik juga membeli dari luar.

      Nah, untuk pelayanan dokter apalagi bila PNS, tidak akan masalah sebab sudah ada gaji dari negara, gaji perawat dan karyawan juga sudah ada.

      Tinggal memanfaatkan sesuatu yang tidak membeli, seperti : bebas biaya rawat inap tadi, bebas biaya pendaftaran yang nilainya gak seberapa, termasuk memanfaatkan tenaga yang gak berbayar seperti Mahasiswa/Mahasiswi yang sedang Magang di RS/Klinik tersebut.

      Intinya, pihak RS/Klinik akan mau gak mau harus mengirit, bila memang anggaran dari BPJS juga gak banyak.

      Hapus
  43. pglm dr tmn yg sdh mengunakan bpjs, dmn klas 3 dijadikan klas 1 utk bpjs, 6 pasien dlm 1 kmr & dgn dokter yg asal2an mendiagnosa penyakit. salah 1 pembohongan publik. shg krn takut dokter asal2an memberi obat & menyarankan operasi akhirnya jd kita tdk mdpt manfaat dr uang yg dipotong tiap bln & kluar uang lagi utk biaya pengobatan sdr.
    yg bikin greget adlh keharusan mengikuti program bpjs tsbt & ada lg jamsostek dgn 2 jenis programnya yg mesti kita ikutin. dimana hampir 5% potongan dr pendapatan yg hrs disetor ke pemerintah tiap bln utk bpjs & jamsostek trsbt, dimn kita sdr tdk bisa dinikmati manfaatnya. apakah ini bukan salah 1 bentuk pemerasan keringan rakyat?

    BalasHapus
    Balasan
    1. Semoga Pejabat Pemerintah yang masih berjiwa Negarawan bisa mendengar ini semua Gan untuk membantu mengatasi.

      Hapus
  44. katanya menipu kok pada daftar toh :D

    BalasHapus
    Balasan
    1. kalau sudah tertipu ya berarti sudah mendaftar Gan :3

      Hapus
  45. Kita mah apa atuh... cuma rakyat biasa, gak mampu melawan kehendak "oknum" pemerintah... semoga Allah segera memberikan hidayahNya agar negeri ini di beri pemimpin yg amanah..

    BalasHapus
    Balasan
    1. Amiin... Harus semakin banyak Pejabat yang berjiwa Negarawan yang tidak hanya berfikir kekayaan, tapi juga yang berani melawan ketidakadilan yang rakyat sebagai korbannya.

      Hapus
  46. Jadi mas … ga perlu kita liat perbedaan mana obat BPJS mana obat umum… dari pelayanannya saja sdh keliatan bedanya… harusnya kern kita anggota layaknya koperasi itu, dana yg dipakai utk kesejahteraan anggotanya khususnya dibidang KESEHATAN. bukannya urusannya harus ribet.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Di koperasi juga sama, kalau ada oknum-oknum yang ingin bermain, yang sejahtera juga akhirnya yang punya aja :v atau pimpinannya aja :v anggota mana bisa sejahtera, wong anggaran terbatas semua mau dapet banyak, ya gak bisa :D

      Hapus
  47. Saya dan keluarga peserta bpjs dan sudah 6 bln inj ga bayar preminya krn kekecewaan yang sangat, dan kelas apapun yang diambil kayaknya ga pengaruh tetep dianak tirikan..lempar sana lempar sini, obat generik level bawab yg paitnya ampun dan ga sembuh....itu hrus antri seharian dan tetp hrus bayar pula kalo ada obat ga masuk list bpjs...memang bgitu ya pak kl sdh ga bayar premi lg kita bakalam dsusahin?

    BalasHapus
    Balasan
    1. kabarnya yang beredar sih begitu, yang nunggak, gak mau bayar, gak mau daftar, akan sulit mengurus pelayanan publik seperti pembuatan KTP, dll.

      Pemaksaan kehendak yang pelayanannya ala kadarnya :v

      Semoga aja suara kita bisa sampai ke Pemerintah Pusat, sehingga paling tidak gak akan ada pemaksaan kehendak untuk ikut BPJS.

      Syukur-syukur bila mampu Pemerintah memberikan transparansi publik secara detail dan rinci mengenai APBN dan APBD, sampai betul-betul transparant dan tepat sasaran, sebelum kita mencari sumber uang langsung lagi dari rakyat.

      Hapus
  48. Intinya perlu transaparansi ke publik agar semua dugaan ttg BPJS ini tidak simpang siur...

    BalasHapus
    Balasan
    1. Betul Gan, suarakan ini saja ! Transparansi publik ! Gunakan teknologi dimana semua bisa melihat.

      Contoh sederhana, Pak Ahok sudah sempat mempublish VIDEO Rapat kan di Youtube ! Pak Ahok juga membuat sistem E-Budgeting sehingga Pak Ahok bisa tau semua anggaran yang mengalir, dan jelas password sudah diberi oleh Pak Ahok ke banyak pihak agar semua bisa kontrol dan terbuka.

      Bila rakyat mendukung hal ini, bukan tidak mungkin sebentar lagi, akan ada e-budgeting di seluruh Indonesia, dan saat ini sifatnya terbuka. Kenapa? karena ini memang uang rakyat yang mereka gunakan jadi harus laporkan ke rakyat.

      Sekarang Pak Ahok sendiri, tanpa kendaraan partai lagi !

      Karena ide-ide transparansi publik Pak Ahok ini jelas tidak akan bisa diterima oleh mereka-mereka yang sudah kenyang akan keuntungan-keuntungan yang didapatkan dari bermain kebijakan maupun proyek.

      Lalu, bila ada yang bertanya, bagaimana kalau sistem teknologi seperti website yang digunakan untuk transparansi publik ini nanti akan di hack oleh orang-orang tak bertanggung jawab, atau dimanipulatif oleh oknum-oknum tertentu untuk mengubah angka?

      Ya ini resiko saja, yang jelas setelah semua disampaikan kepada publik secara transparant, kita akan bisa mengawasi bersama dimana terletak keganjalan tersebut, dan bisa diungkap segera.

      Karena ketika banyak mata yang bisa mengawasi laporan detail ABPN dan APBD, maka kemungkinan besar akan tepat sasaran, dan tidak mudah diselewengkan. Namun, bila laporan tersebut hanya bisa bisa dilihat oleh orang-orang tertentu, mereka akan bisa mempermainkan angka, asal keuntungan bisa dibagi rata.

      Nah, yang seperti ini yang harus kita dukung ! Ayo buka semua di hadapan rakyat. Dukung Transparansi Publik !

      Hanya dengan ini, rakyat akan tau siapa saja tikus-tikus berdasi di Negeri kita !

      Hapus
  49. Itu hitungan gampang 25rb per bln
    Klo ada yg klas 2 & klas 1.. blm lg yg perusahaan yg wajib dan dipaksa ikut BPJS yg besaran iuran nya 5% dr gaji yg minimal UMK/UMR
    Kalau sy hitung di tmpat sy bisa 80rb per orang dengan beban 4% prusahaan dan 1% karyawan
    Bayangkan.. bisa2 60T lbh dana yg terkumpul dlm se tahun
    Kemana uang sisa nya.. yg bilang BPJS kes. Trus merugi..
    Tp kantor nya cantik.. fasilitas nya oke..
    Dan itu wajib bayar.. dimana kalo kita tidk bayar, akan ttp di tagih sampe mati jd hutang tagihan trus
    Sungguh aneh negeri ini..

    BalasHapus
    Balasan
    1. Tunggakan BPJS akan jadi Dosa Besar dan Hutang yang akan ditagih sampai Mati.

      Hutang Negara kepada Bank Dunia, owh itu bukan hutang kita, tapi anak cucu kita :v

      Hapus
  50. menabung aja di asuransi seperti zurich life, axa life, prudential dll
    menyiapkan dana untuk kesehatan dan tabungan di masa depan..
    dapat jaminan kesehatan dan tabungan serta uang anda tidak hilang

    BalasHapus
    Balasan
    1. iklan ini dipersembahkan oleh : TVI Express Madiun :v hehehe, bercanda gan...

      Hapus
  51. Benar memang bpjs bersifat gotong royong yg artinya dari kita untuk kita,, namun tidak sepenuhnya pemerintah berbohong soal jaminan kesehatan gratis. Karena bpjs sendiri dibagi 2 golongan yaitu PBI(penerima bantuan iuran) dan NON PBI.. Bagi yang PBI disitulah pemerintah berperan sebagai pembayar iuran rakyat agar tetap dapat ikut sebagai peserta bpjs kesehatan,, bagi yg pbi, tidak dikenakan sepeserpun biaya untuk setoran ke bpjs(dulu jamkesmas dan jamkesda).. Prinsipnya, bpjs cukup baik hanya perlu lebih transparan dalam pngelolaan dananya..

    BalasHapus
    Balasan
    1. Kalau begitu saya mendukung BPJS yang PBI dan harus disurvey bahwa yang bersangkutan memang orang miskin. Sosialisasi PBI harus lebih disampaikan ke berbagai pihak.

      Dan, saya tetap tidak setuju yang NON PBI, karena alasannya sudah sy ketik berulang2 diatas :D capek nulisnya :v

      Hapus
  52. Saya Di Suruh Bikin Atau Ngajuin Untuk Bikin BPJS Dari Perusahaan Tempat Saya Bekerja, Tapi Qlo Pelayanannya Buruk Percumah Dong, Saya Dapet Jaminan Kesehatan Dari Perusahaan,,,Meski yg Bayar Tiap Bulannya Dari Perusahaan Tempat Saya Bekerja Sekarang....????

    BalasHapus
  53. Terkadang,kalo dipikir-pikir, para elite politik di negri penuh" demokrasi ini seakan berlaku se enak perutnya saja,
    praktik di-kepemerintahan pun semakin mencengangkan. kebiadaban para petinggi negara yang penuh" demokrasi ini tak lagi bisa di benarkan, kita merasa seperti dijajah bangsa sendiri, alih-alih meringankan penderitaan yang ada malah tambah ruwet,sumpet,kebelet.
    ingin rasanya kita menjerit sejadi jadinya namun untuk bernafas saja kita susah karena ternodai sudah udara ini oleh asap.
    mau sampai kapan derita ketidak adilan harus ditanggung oleh rakyat,
    tidak puas dengan menguras uang negara, pemerintah atau para elite politik yang tidak suka dikritik itu melalui jaringan nya yang diatas namakan BPJS menguras rakyat secara langsung.transparan dan terorganisir. rakyat dipaksa harus bayar perbulanya tanpa bisa menarik kembali uang tersebut kapanpun,dimanapun,dan dalam keadaan apapun.
    beginilah ironi dinegara yang kucintai ini. disini aku hidup dan berkembang yang telah terbiasa makan bubur ayam sama makan ati.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Maklum gan, para elit politik kita hanya mikirin uang dan isi perutnya saja, itu fakta. :(

      Sebab dari 100% wakil rakyat mungkin hanya 1% bahkan 0,1% saja yang betul-betul jujur, anti korupsi, punya kapasitas, kapabilitas, dan track record kerja yang betul2 bagus.

      Oleh sebab itu di jaman medsos ini, sisi positifnya kita akan sangat mudah mencari info tentang calon pemimpin kita nanti, biar gak asal pilih, sehingga kita bisa mengurangi elit politik yang gak bener, dan semakin banyak elit politik yg bekerja bener gak hanya untuk duit mulu.

      Hapus
  54. Ia bener banget ni, pelayanan BPJS tidak seperti yang dikatakan oleh pemerintah, karna pelayanpelayanannya kurang bersahabat, padahal tadinya perusahaan dimana ane bekwrja sudah menggunakan asiransi yanyang layak,tapi gara gara adanya BPJS itu tidak diadakan dan alhasil sekarang pengurusan BPJS ribet banget, trus sekarang solusi buat kita apa dong? Klo buat asuransi pribadi lumayan mencekik dompet juga.

    BalasHapus
    Balasan
    1. ikut prihatin sis :(

      pelayanan buruk, ikutan juga dipaksa dan diancam gak bisa urus surat2 penting, dana juga dialirkan untuk orang2 kaya asal mereka daftar bpjs, nih gimana ya... logikanya kalau ada 100% yg berobat di sebuah rumah sakit (dari kalangan kaya dan miskin) dan semuanya gabung di bpjs dan minta gratis dan sangat murah apa ya bisa?? mikir...

      Hapus
  55. pak REY bagus topik nya........sebagai masukan buat kita semua..... awal-awal BPJS BERdiri ...MUI telah mem FATWAKAN ....BPJS HARAM........dulu saya mikir kok MUI bilang begitu.... setelah postingan ini baru saya tahu. betapa BODOH NYA kita sebagai rakyat pak rey.

    BalasHapus
    Balasan
    1. iya betul, sangat banyak yg kecewa dengan pelayanan bpjs, bahkan sistemnya gak jelas iuran seluruh rakyat dialirkan untuk orang miskin dan juga orang KAYA asal ikut bpjs.

      Dan yg masih bela BPJS, mereka bilang bagus rata2 hanya mereka yg kebetulan dibantu biaya obatnya dari BPJS, kebetulan lagi tidak ada masalah, dan maaf belum tentu mereka dari kalangan betul2 miskin.

      Hapus
  56. Pengalamanku melihat Pengguna BPJS dan umum sama sama bayar, tapi dalam pelayanan sangat berbeda, Pengguna BPJS melahirkan di bentak2 terus, tidak di kasih minum atau makan, bayinya tidak dirawat sebagaimana Non BPJS, Tempat Tidur Bayi harus menyewa, obat pasca melahirkan hanya tablet tambah darah ( HET Rp. 2.850/bungkus isi 30 butir ) paracetamol dan amoxilin. padahal 4 anggota keluarga BPJS kelas 1 x 13 bulan. mendingan duitnya dikumpulin kalo sakit langsung aja ke dokter langganan ada rasa kekeluargaannya

    BalasHapus
    Balasan
    1. Betul gan, faktanya pengguna BPJS bagi banyak dokter dan perawat dianggap peminta-minta, karena mungkin klaim dari rumah sakit ke bpjs tidak semua terbayar, akhirnya pegawai rumah sakit pun merawat ala kadarnya. faktanya juga pegawai RS juga butuh gaji dan makan, kita tidak bisa salahkan 100%. :(

      Selama memang BPJS bermasalah seperti ini, apalagi bagi kita yg betul2 telah merasakan negatifnya pelayanan BPJS dan pihak RS karena BPJS mending kita ndak gabung dulu...

      Kecuali bila nanti ancaman dari pemerintah yg gak boleh urus surat2 penting bila gak gabung BPJS, mungkin setelah itu dengan kepala tertunduk kita akan gabung saja, dan berharap semua permasalahan pelayanan, panjang antrian, kualitas obat, penanganan, perawatan, semua akan baik-baik saja.

      Hapus
  57. Pengalaman terburuk saya pribadi pakai bpjs kesehatan buat orangtua saya...(mama tercinta) yg tak bisa saya sesali seumur hidup.dr stu saya tdk pernah pakai bpjs walaupun dr ketenagaan kerja bagus pakai duit sendiri kalau mau berobat.

    BalasHapus
    Balasan
    1. ikut prihatin sis... :( dan sesal pasti ada di belakang bukan di depan, saat kita sadar kita sedang menjadi korban pelayanan buruk bpjs ini.

      Hapus
  58. Obat yg dipake oleh bpjs adalah obat FORMULARIUM NASIONAL (FORNAS) itu obat standart dr bpjs, memang bukan obat paten. Bayangkan saja.. asalkan anda tau.. berapa nominal klaim yg di bayarkan bpjs setiap kali pasien berobat rawat jalan?? Kisaran 150rban saja.. itu sudah mencakup (cek leb, radiologi, obat, jasa dokter) sedangkan pasien umum ketika berobat di rs swasta setiap kali berobat setiap pasien habis sekita 250/ 300rb, itu baru obat dan dokternya saja.. blm termasuk penunjang medisnya..
    Bisa di bayangkan? Betapa rumah sakit swasta banyak merugi. Dan ketika pasien komplain, akan komplain dgn petugas rmh sakit. Bukan ke bpjs nya. Banyk masyarakan menengah kebawah yg enggan menggunakan bpjs karena tdk tau cara ngurusnya.. justru 80% pengguna BPJS itu masyarakat menengah keatas..yg rata2 ketika dtg berobat datang dgn kendaraan roda empatnya.

    Kalopun memang bpjs tidak banyak membantu masyarakat, alangkah lebih baiknya di hapuskan saja kewajiban untuk jd peserta bpjs.. bubarkan bpjs..

    BalasHapus
    Balasan
    1. betul agan Arifin, saya juga mendengar banyak keluhan pihak RS dari program BPJS ini, ini murah dan dipaksa murah karena harus menurunkan kualitas obat, kualitas penanganan, kualitas perawatan, mengingat anggaran masuk dari klaim juga rendah, RS gak akan mau merugi.

      Btw, nama kita sama ada Arifinnya :D

      Hapus
  59. Indonesia telah dikuasai para tengkulak dan saudagar
    Rakyat telah di tipu oleh kebijakan2 palsu.

    BalasHapus
    Balasan
    1. sejak jaman belanda gan :D

      cobak difikir kalau kita memang dijajah 100% oleh bangsa Belanda, bukankah saat ini kita sudah sering melihat keturunan Belanda yg ada di wilayah kita, nyatanya tetangga kita semua gak ada yg mancung2 dan putih2kan? bahkan bahasa belanda pun kita gak ada yg bisa, itu FAKTA dan BUKTI bahwa penjajah kita dari Belanda mungkin hanya segelintir orang saja, penjajah dibawah belanda adalah rakyat kita sendiri, rakyat Indonesia yg Bodoh yg bermental instan, ingin cepat kaya, semua serba gratis dan enak, biarpun menjilat para atasannya dan penjajahnya...

      Bangsaku oh bangsaku.. :'(

      Hapus
  60. saia ingin bertanya klu untuk diperusahaan, karyawan yang sudah di daftarkan, tetapi karyawan tersebut keluar tanpa ada berita, tetapi iuran tetap di tagih oleh bpjs? lalu uang iuran itu di kemanakan? rugi dong untuk perusahaan, apa ada solusi untuk itu? sedangkan bpjs mewajibkan setiap karyawan diharuskan menjadi peserta bpjs kesehatan, pernah tanya langsung soal itu ke pihak bpjs dan jawabannya "kita gak punya solusi untuk itu, itu sudah resikonya perusahaan" ,, nah lalu kenapa diwajibkan?!!!

    BalasHapus
    Balasan
    1. ikut prihatin ke perusahaan yg bersangkutan :(

      Hapus
  61. Memang gak sedikit kerugiannya, dari mulai mendaftar yang ngantrinya dari subuh, sudah jadi peserta yaa harus bayar tiap bulan, belum kalau berobat gak full rs yang memberikan pelayanan yg maksimal dan juga obat"an klu mahal yaa tetap harus keluar cari obat di luar dan bayar. mending nabung kita sakit yaa untuk kita berobat kita gak sakit uangnya buat kita naik haji smile emotikon klu ini kita gak sakit uangnya ntah kemana

    BalasHapus
    Balasan
    1. betul sis, selama keadaan pelayanan bpjs seperti ini, mending gak gabung dulu, nabung untuk kesehatan kita juga sangat bagus untuk melatih tanggung jawab :)

      bila iuran bpjs kita katanya untuk pasien lain, mending kita alirkan saja untuk fakir miskin yang betul2 fakir miskin yg sedang sakit yg lebih membutuhkan uang kita, dan itu kita shodaqoh dengan ikhlas bukan dipaksa harus bayar per bulan dan wajib.

      Beramal daripada untuk orang kaya yg masih punya rumah dan mobil untuk berobat mereka lebih baik untuk fakir miskin, sesuai dengan prinsip agam juga, shodaqoh bukan untuk orang kaya tapi lebih kepada mereka yg membutuhkan yakni fakir miskin terutama yg sedang sakit. Banyak kok lembaga amal yg betul2 mengalirkan dananya untuk fakir miskin dan anak2 terlantar.

      Hapus
  62. kartu indonesia sehat kemana ya.?

    BalasHapus
  63. KB merupakan program pemerintah, tapi kok malah tidak dicover oleh bpjs...aneh...

    BalasHapus
    Balasan
    1. wkwkwk.. anggaran masih belum cukup untuk kebutuhan suami-istri sis... :D

      Hapus
  64. klo bisa di RS juga transparan, tentang kapasitas klas kamar. Mau rawat inap klas 2, dibilang uda full, adanya klas 1.Eeeeee selidik punya selidik...ternyata masih ada yg kosong, itupun pakai drama mau survey soalnya mau ambil bpjs, nah klo uda ketahuan gitu malu.....kita paham mereka butuh pendapatan, tp mana sumpah kode etik?

    BalasHapus
    Balasan
    1. pihak RS gak mau rugi sis, alasan palsu dibuat hanya untuk mengurangi pasien dengan pendapatan RS yg rendah. ya sayangnya, pemerintah kita masih berdiam diri saja dengan fakta dimana-mana ini. :(

      Hapus
  65. Enak betul kalau bisa memilih tdk mendaftar atau ga mau bayar iuran alias nungak tp tetep mengunakan fasilitas bpjs. Sedangkan perusahaan tempat sy bekerja mewajibkan karyawannya ikut bpjs, tanpa pemberitahuan dan tanpa ijin main potong. dan dgn "rajin"nya tiap bulan sudah memotong 5% pendapatan kita, lumayan ngenes jg yg gajinya lumayan, liat tiap bln potongannya "gede", tp tdk menikmati manfaatnya, entah kemana larinya hasil jerih payah kita, yg kita aja hidup msh susah, beli rumah saja blm mampu

    BalasHapus
    Balasan
    1. uang kita mungkin juga mengalir ke orang2 kaya yg berobat minta gratis gan dari hasil kerja keras gaji para buruh... :( ibaratnya bila keluarga bosnya sakit dan dapat pengobatan gratis dari bpjs, itu adalah uang dari semua bawahan, karyawan, dan buruhnya, termasuk buruh pabrik tetangga juga.. :(

      dimana prinsip sila ke-5 kita di BPJS? keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? kok yg kaya malah dimurahkan dan digratiskan dari uang si miskin?

      Hapus
  66. Yang ngeselin, dulu waktu msih ASKES bisa klaim, sekarang ga bisa. Harusnya perubahan untuk yang lebih baik. Kalo lebih buruk ngapain ganti sistem...

    BalasHapus
    Balasan
    1. BPJS lebih banyak anggotanya daripada ASKES gan, jelas saja anggota lebih banyak, uang lebih banyak, ya semua pada ingin gabung di BPJS, Jamsostek pun gabung BPJS dengan nama BPJS Ketenagakerjaan.

      Hapus
  67. Baru saja bapak saya pulang dr RS islam cempaka putih saat iti saya pakai bpjs kelaa 1...karena kata pihak RS full jd bapak saya pilihannya rujuk atau naik kelas vip yaitu dimana nanti ada selisih pembayaran, akhirnya saya memilih utk naik klas krn bapak saya sdh sakit saya tdk tega utk berlama2 rujuk sana sini, ternyata blm selesai sembuh tagihan RS sdh 32jt, saya hrs membayar selisih 27jt sisanya bpjs hanya membayarkan 6jt, akhirnya saya putuskan untuk pulang....bener2 kapok gak lagi2 minta naik ke klas yg tdk sesuai dengan bpjs...sungguh terlalu

    BalasHapus
    Balasan
    1. akal-akalan pihak RS demi pemasukan yg besar gan... mungkin untuk nutupin kerugian akibat klaim BPJS yg gak semua terbayar ke pihak RS. ikut prihatin sis :(

      Hapus
  68. Pengalaman teman sy ktka melahirkan scra caesar di slh 1 RS swasta.
    kasian bgd. Blm 24jam pasca operasi, selang kateter utk kencing udh di lepas sm perawatnya. Dan pulang tdk dpt obat sma sekali. Dikasih wktu sm pihak RS tdk lbh dr 2hr stlh Operasi.
    kebayang bgd sakitnya kaya apa abis sesar kmdian kateter dilepas sedangkan utk miringin bdan aja blm bs.
    hnya krn alasan pasien bpjs smpe sebegitunya ya..
    ga nyalahin RSnya koq tp bpjsNya yg brengsek!!!

    BalasHapus
  69. Tapi ya bagus deh dgn adanya artikel ini bisa membuka wawasan dengan perspektif yang berbeda dan jadi kritik yang membangun bagi pemerintahan.
    ^^

    BalasHapus
    Balasan
    1. semoga sis... semoga pemerintah kita melek dengan curhatan kami di sini... bila kita masih dianggap rakyat yg mereka pimpin juga sebagai amanah mereka dalam mengabdi.. atau kita hanya dianggap sandal jepit bagi mereka...

      Hapus
  70. Bener banget gan, pengalaman ibu mertua nih, dy pake bpjs kelas 3, waktu itu dy sakit, lumayan uda parah, ane bawa ke rs yg lumayan gede di daerah tangsel. Ane bawa ke UGD nya, kebetulan UGD nya lg penuh, jadi mertua nunggu di kursi roda di luar UGD, nunggu lama akhirny bs masuk juga, diperksa deh sm dokter jaganya, diuukur suhunya yg ternyata cm sekitar 38 derajat celcius, terus si dokter bilang "maaf mbak, ini engga bisa pake bpjs, soalnya panas badanya engga sampe 39 derajat celcius, jadi engga di cover"
    Wtf! Kesel banget uda kondisi lg gawat, nunggu lama, cuma gara2 panasnya engga sampe 39derajat celcius engga bisa dapet ruang perawatan, langsung aja ane bawa pergi mertua ane ke rs lain.

    BalasHapus
    Balasan
    1. alasan gak masuk akal demi mencegah kerugian pihak RS.

      Hapus
  71. Untung ane gk pernah ikut yg namanya program kesehatan. Alhamdulillah masih sanggup pake uang sendiri jadi kalo ke rs ditanya bayar pake apa pribadi trus playanan juga dapet yg terbaik masak udah sakit eh hati juga nyesek waktu mau berobat. Yah semoga aja rakyat indo semua suatu saat gk membutuhkan lg yg namanya bpjs jadi gk merasa rugi n gk dirugikan trus gk nambahin pundi pundi goverment yg gk jelas bakal d pake buat apa. Satu nih pesan ane kebanyakan masyarakat indo selalu merasa gk mampu mau berobat aja kadang sengaja merendahkan diri biar dapet bantuan kenyataannya mampu untuk bayar sendiri, ini kenyataan gan sering ane jumpai di sekitar ane kalo berobat kayak orang gk mampu tapi kehidupannya mewah. Yah mau gimana hehheeh

    BalasHapus
  72. Memang beda pelayanan bpjs dan umum saya sudah merasakan ..apalagi kalau di rs.swasta perawat judes dan kelas rawat slalu gak ada jadi harus tambah uang untuk bisa dirwat inap kalao gak mau ya mreka suruh kita cari rs lain..sungguh gak pantas..

    BalasHapus
  73. saya rasa BPJS juga harus di audit keuangan nya...tapi harus KPK..gmana bang Rey..?? stuju ga>>?

    BalasHapus
  74. Pernah coba berobat pake bpjs , kasir jutek , perawat jutek , dokter lebih aneh.. Saya mengeluh sakit perut bwh bagian kanan cm dblg mgkn batu empedu n lebih djelasin mgkn sakit magh, dksh obat magh..mksd sy kdktr umum pgn dksh rujukan kdktr penyakit dalam, ngetes aja ternyata benar kata org2 lbh baik bayar normal jd perlakuan ke pasien juga normal jelas ga ngasal..

    BalasHapus
  75. Mending kita beli celengan ayam, trus perhari kita masukin 5rbu rupiah, 5 tahun kedepan sudah berapa.....
    Lumayan buat celengan kesehatan keluarga kita masing-masing

    BalasHapus
  76. Berarti gak salah dong MUI ngeluaron fatwa haram

    BalasHapus
  77. Katanya senior saya ini Negeri Antah Berantah...semua perusahaan besar dan kecil sampai2 lembaga swadaya masyarakat, yayasan sosial ...disurati bahkan dgn bahasan yg arogan utk harus masuk bpjs dengan 10001 rayuan...publikasi yg tdk informatif, saya sempat beberapa kali melakukan wawancara dg para petinggi BPJS di area saya beuhhhhhh pusing yg ada dengar statement mereka....

    BalasHapus
  78. Saya berharap, orang sepintar Pak Rey Arifin ini melangkah lebih jauh untuk langsung berhubungan dengan Pemerintah atau DPR untuk memperjuangkan kebenaran ini. Terimakasih, Pak Rey infonya.

    BalasHapus
  79. berarti masih mending pengemis d pinggir jalan dari pada pemerintah,dia mintak sumbangan atau sedekah tpi g wajib..la pemerintah malah lebih dri pemaksa'an...KATANYA untuk rakyat,kok malah membodohi kita semua..pemerintah TERKORUP..g salah negara lain ngomong gitu..

    BalasHapus
  80. Ya betul, pengalaman saya terjadi di RS Siloam Purwakarta, Mau ambil obat aja nunggu lebih Dari 45 menit bahkan hampir 1 jam, setelah saya mulai marah kepada petugas apotik yg membagikan obatnya, baru obatnya diberikan, yg ternyata, karena Kita berobat pake BPJS pelayanannya TDK standar Dan cepat. Bukti kalo sumpah seorang perawat jadi gak jelas untuk melayani pasien Dan maayarakat. Hahahaha kemunduran yang Kita lihat Dan rasakan.

    BalasHapus
  81. yg paling penting karena biaya sekolah kedokteran terlu dan sangat mahal sekali

    BalasHapus
  82. Bnr tuh pak Rey Arifin. Bpjs mmg ribet bin riweh, ud byr tiap bln giliran mau pke ribetnya minta ampun. Jaminan kesehatan dr pemerintah tuk masyarakat tp kok masyarakat malah dipungut biaya. Anggaran keshtnnya dikemanain tuh?? Trus klo ad kecelakaan laka lantas, bpjs ga cover. Katanya musti jasa raharja dlu, klo ud lwt limit jasa raharjanya baru bpjs yg cover. Sdgkan ngurus jasa raharja sama aja dg ngurus bpjs, yg ribet bin rumit. Enakan pke asuransi komersil or swasta, wlupn byr blnannya mahal tp dijamin semua. Tp mau gmn lg, pemerintah memaksakan kehendak supaya masyarakatnya ikut bpjs. Klo ga ikut, ad hukumannya. Bknnya melindungi rakyatnya, malah memperberat beban rakyatnya. Makin kecewa bgt saya sama pemerintah.😂

    BalasHapus
  83. BAPAK 2, dan IBU 2, yang ada di atas awan tolong bu' jangan jadiin kami kambing hitam mu untuk memperkaya dirimu sedangkan kami yang di PERAS. Hidup hanya sebentar tapi hidup setelah hidup kita sekarng yang akan kita jalani kekal dan abadi

    BalasHapus
  84. belum lagi adanya denda 2% utk yg tdk membayar setoran bulanan baik yg disengaja maupun tdk terdebet dr rekening kita (spt yg saya alami) krn sptnya disengaja oleh pihak BPJS mengacaukan sistem kumputerisasinya pd pihak bank terkait ,, brp lagi keuntungan BPJS???
    Enak di BALI ada JKBM (aku jg pny kartunya), masyarakat bali tdk membayar sepeserpun uang kepada pemerintah daerah, tp tetap mendapatkan pelayanan kesehatan GRATIS

    BALI IS THE BEST

    BalasHapus
  85. Dulu perusahaan suami memakai asuransi yg kwalitasnya sangat bagus,tidak ribet cuma gesek aja selama saldo masih ada..tapi skrng semenjak pemerintah MENGHARUSKAN setiap perusahaan wajib pakai BJPS alhasil jd ribet kalau sakit..Dan mau gak mau lebih milih pakai uang pribadi biar prosesnya cepet!! Cuma jd rugi,karena gaji terus dipotong buat bpjs,sedangkan bayar berobat cash!!!

    BalasHapus
  86. Gak paham sama Bpjs.kaki saya sakit udah 3x ke klinik rujukan gk ada perubahan tp minta dirujuk ke RS gak mau kliniknya..percuma tiap bulan bayar..

    BalasHapus
  87. Bpjs terindikasi membohongi, membodohi dsbnya. Apa kt sebagai anggota pasrah saja? Sebab pemerintah ga mungkin meninjau kebijakan yang sangat mengutungkan bagi mereka, tapi sangat menindas rakyat. Ada nggak lembaga yang mau mendengarkan kita. Sehingga kebijakan tersebut direvisi. Sehingga pemerintah benar-benar menjamin kesehatan bagi rakyatnya. Terutama orang miskin.

    BalasHapus
  88. Pemerintah memang orang2 pintar, tapi kepintaranya cuma untuk membodoh2in rakyat hadew.....

    BalasHapus
  89. kenyataannya BPJS malah dijadikan lahan bisnis oleh faskes tk 1 (Puskesmas dan dokter praktik)
    Faskes akan mendapat 8rb/pasies/bulan baik pasien tersebut terdaftar ataupun tidak
    Jumlah pasien yang berobat tidak lebih dari 25% dari pasien yang terdaftar
    Obat yang diresepkan berkisar 10rb-15rb per resepnya
    Jadi jika ada 3000 pasien terdaftar maka
    Dana yang di dapat per bulan = 3.000 x 8.000 = 24.000.000
    Pasien yang berobat = ± 750 pasien
    Biaya yang dikeluarkan untuk obat = 750 x 15.000 (asumsi obat termahal) = 11.250.000
    Maka masih ada sisa dana senilai = 24.000.000 - 11.250.000 = 12.750.000, dan dana ini akan menjadi milik puskesmas ataupun dokter praktik

    Itu pun perhitungannya sudah di lebihkan karena pada pelaksanaan untuk satu hari pelayanan maksimal adalah 30 pasien, jika dikali 25 hari kerja akan didapat 750. Tapi tidak setiap hari pasien penuh sampai 30 orang. Dan tidak semua pasien mendapat obat sampai dengan 15rb

    BalasHapus
  90. Setuju bang rey.. bpjs hanya semata2 kamuflase pemerintah utk menghimpun dana masyarakat sebesar2nya utk pemerintah. Ktnya program pemerintah, kok masyarakat yg harus mendanai.. dan wajib pula. Imbal baliknya masyarakat sbg peserta hny mendapat fasilitas kesehatan yg terbatas, ribet, ala kadarnya dgn pelayanan yg krg profesional dan kdg2 tdk manusiawi..

    BalasHapus
  91. Tul, sepupu saya melahirkan ,pake bpjs malah di suruh pindah rumah sakit lain...

    BalasHapus
  92. Sy orang kesehatan tp gk punya bpjs. Dari awal muncul bpjs sy gk setuju sm sistim kerjanya. Bpjs hanya membodohi masyarakat seperti dibantu pemerintah tp sebenarnya tidak. Klo masyarakat sadar dan banyak protes sana sini, bpjs jg gk akan lama.. menurut sy lebih bagus sistim kesehatan sebelumnya. Tepat sasaran dan untuk yg miskin gk ada biaya tambahan lagi. Bpjs kebijakan setiap rumah sakit jg berbeda. Mereka gk mau rugi...semoga sistim kesehatan selanjutnya lebih bagus gk seperti bpjs ini.

    BalasHapus
  93. Saya sbg seorang PNS yg semenjak diangkat 21thn yg lalu mempunyai askes dan karyawan Rumah Sakit pemerintah juga di Jawa Barat merasakan perbedaan yg signifikan,dulu kalau saya sakit atau klg ada yg sakit baik anak maupun suami dan naik kelas ambil ruang vip paling nambah/co sharing 100rb/hari dan obat2an terlayani semua,skr semua berbeda bulan puasa kemarin saya kena Dbd dan dirawat selama 1 minggu dengan naik kelas ambil vip juga...pas mau pulang dan mnyelesaikan administrasi di loket pembayaran...wow...fantastis...penambahannya /hari sekitar 400rb ditambah tagihan obat yg katanya tidak dijamin Bpjs...terus kalau peserta masih harus membayar mahal buat apa fungsi BPJS itu ???

    BalasHapus
  94. BPJS Pembodohan buat masyarakat

    BalasHapus
  95. Setuju... Kemarin kemarin saya bawa berobat adik yg sedang sakit panas ,dan ketika cek darah harus bayar lagi se besar 80ribu ,kata nya gratis tapi kok harus bayar lagi... Saya lebih baik berobat di puskesmas di test darah cuman 20 ribu.. Lebih murah berobat di puskesmas yh ?? Dr pada di bpjs.. Yg kata nya gratis tapi bayar .udh gitu lebih mahal dari puskesmas

    BalasHapus
  96. Dan di daerah saya (Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah), sebagian masyarakat yg mengikuti program BPJS, iuran bulanannya dibayarkan oleh pemda melakui alokasi dana dari PAD (terutama rakyat di desa2 yg sulit mendapatkan pengobatan utk rujukan ke RS tipe A atau B)

    BalasHapus
  97. Iya bapak aku pensiun pns...waktu bapak aku di rawat di rsud ...selama 22 hari bapak aku di kenakan tarif sebesar 23 juta....n katanya petugasnya.dari bpjs hanya mengklaim 5 juta saja jadi sisanya harus di bayar...bingung gaji bapak yang selama ini di boyong bpjs di mna....oo Tuhan sungguh terlalu...

    BalasHapus
  98. Intinya BPJS hanya ingin mengemplang duit rakyat doank...playanan sgt jauh dr yg di harapkn malah bikin sakit hati....

    BalasHapus
  99. Bpjs malah merugikan saya . Dr kantor sudah diganti semua dengan bpjs. Malah ribet. Kamar di bilang full smua. Sdgkn obat mahal tdk tercover hrs beli dluar. Mau cek darah aja dibilang alatnya rusak. Hrs ke lab luar. Urusannga bpjs itu tidak semuanya gratis

    BalasHapus
  100. Saya setuju mas, klo bpjs itu terlalu berlebihan, untung dibali ada program dari gubernur yaitu JKBM yg pure gratis, tp rencana karna adaintimidasi dari pihak bpjs, masyarakat dibali setelah selesai gubernur yg sekarang , jaminan kesehatan JKBM yg benar2 gratis akan dicabut, saya jadi mersa khawatir, saya pernah berobat pake JKBM di rumah sakit n playanannya oke, dan bener2 gratis, tp sekarang akan berubah setelah BPJS menyerang

    BalasHapus
  101. Kacau balau negriku 😣😣😣

    BalasHapus
  102. Bayar bpjs bulanan tidak berfungsi ... karena pengalaman ayah saya sakit pihak rs pemerintah bilang penuh harus antri 700 orang padahal kondisi sakit....😢

    BalasHapus
  103. pengalaman saya itu gan, saya hanya share dikit ya gan.. saya punya penyakit scoliosis .. waktu berobat saya pake asuransi platfomrm inhealth dr kantor ayah saya .. nah udah abis isi platfomnya sy beralih ke bpjs .. ternyata ribet dan ngantri.. nah saya berobat di rs.bunda dalima saya mau ngambil obat syaraf saya , obat nya topamax dan katanya kan di jamin kalo ngambil untuk berapa bulan ini gak , ini malah di kasih dikit sampe 3x kesana .. krn ngambil obat lagi..

    BalasHapus
  104. Mau nggak mau orangtua mengajukan bpjs karena mau operasi (ada tumor jinak di lengan)
    Dan tidak memungkinkan dg biaya uang pribadi. Dan itupun proses di rs harus mengantri.
    Harus menunggu 2-3bln baru bisa dlakukan tindakan jika memakai bpjs.
    Seperti ini kah kesehatan yang justru di jamin oleh pemerintahan yg notabene adalah uang rakyat sendiri yg diputar putar.

    BalasHapus
  105. sama, waktu itu ibu saya sakit parah sudah ikuti prosedur 3 kali minta surat rujukan untuk rawat inap susah. akhirnya agak sedikit memaksa dokter kasih rujukan, karena RS tidak bisa menerima pasien BPJS tanpa surat rujukan. pdhl setiap kali bayar sebulan 60 ribu utk kelas 1. tapi sampai surat rujukan dapat, dengan jawaban klise ruang inap BPJS PENUH! sampai 3 RS jawaban sama PENUH!! 1 kali wktu saya coba tanya kembali RS yg sama dan kebetulan disebelah saya ada juga yg mendaftar tp dgn klaim asuransi lain. cepat sekali tindakan nya. jadi intinya BPJS hanya merugikan. dan tidak sedikit juga tetangga saya yang akhirnya terlambat ditangani pihak RS yang akhirnya berujung kematian!

    BalasHapus
  106. sya sdah daftar bpjs kls 2 ... telat du bulan dendanya lumayan gede lsg aja sya berhenti bayr ... rugi ... skrg mah tawakal saja mudah2an sehat ... klw sakit ke puskesmas aja byr 3 rb..

    BalasHapus
  107. Kembali ke posisi dulu aja namanya jamkesmas buat rakyat miskin gak pakai bayar iuran,sdgkan untuk pns kembali ke askes.

    BalasHapus
  108. Katanya indonesia udah merdeka.tapi kenapa rakyatnya masih sengsara?kita tidak sadar kalo kita dijajah oleh pemerintah kita sendiri.kita disuruh iuran tiap bulan dan wajib lagi tapi kita rakyat tidak pernah merasakan imbalan yang selayaknya.apa karna rp25.000,- yang dianggapnya sebagai uang sendal jepit bisa di injak injak sesukanya???. Mudah2 an kita diberikan kesehatan agar tidak merepotkan pemerintah,rumah sakit maupun petugas bpjs .amiinnn

    BalasHapus
  109. Ga pernah ada sosialisasi tentang PBI dan NON PBI .. yg kaya semakin kaya yg miskin semakin miskin luar biasa bukan......

    Hidup pemerintah rakyat kecil bengong aja kaya kebo di sawah yg ga tau sedang di bodohi..

    BalasHapus
  110. Bener bgt mas anak.ku kan sakit dulu oprasi aku pake sktm... alhamdulilah.e lancar dan ga ada biaya semua gratis.. tpi setelah aku pindah ke bpjs.. malah sampek 7 bulan anak.ku blum ada tindakan dikarenakan kamar penuh. Tpi sktm anak.ku masih ada. Itu dipindah boleh gak ya. Atau tetep pake bpjs

    BalasHapus
  111. Lebih baik ikut asuransi Allah saja ...kel adik sy mngalami kecelakaan di cipali km 151.400 11 jan 2016..1 anak meninggal..1 luka berat...3 luka ringan ...kami sakit hati sp akhirnya kluar bpjs feb 2016 ...untuk apa ..toh tidak ad sepeserpun hak yg kami terima saat kami perlu...

    BalasHapus
  112. BPJS pelayanannya gak bermutu.
    1. Pakdhe saya opname pake BPJS sakit belum sembuh benar...kok di suruh pulang ma dokter Rumah sakit krn pake BPJS
    2. Paman saya sdh lama tidak bekerja, di PHK akhirnya BPJS nya ikut istri (gaji istri di potong jelasnya) lalu setelah beberapa tahun dapqt kerja. Trus daftar BPJS lagi krn BPJS yg ikut istri tidak diakui pdhl gaji sdh dipotong. Saat dftr BPJS kok di suruh bayar BPJS waktu paman saya tidak bekerja. Aneh.
    3. Seharusnya BPJS di wajibkan bagi mereka yg tidak punya asuransi kesehatan. Kalo yg sdh ikut asuransi kesehatan pada perusahaan asuransi swasta gak usah ikut bpjs. Rugi. Dan gak mutu. Pelayanan Zero banget. Merugikan.

    BalasHapus
  113. Saya juga mengalami, betapa rumitnya setelah askes menjadi B PJS..

    BalasHapus
  114. Bukannya bpjs itu sdh ada fatwa haram Dari MUI jd seharusnya bubar Dan negara harus bertanggung jawab

    BalasHapus
  115. Cerdas sekali analisa dari pak rey arifin.
    Tadinya saya adalah seorang yg mendaftar BPJS atas keinginan sendiri karena terbuai kata teman yg mengatakan bahwa BPJS lebih bagus dari asuransi & pemerintah menepati janjinya dengan memberikan pelayanan terbaik.
    Tapi ALANGKAH KAGETNYA SAYA setelah mengetahui bahwa BPJS tidak bisa kita hentikan sendiri & mesti terus wajib dibayar seolah MEMAKSAKAN IURAN PADA ANGGOTANYA. Setelah setahun lebih membayar iuran BPJS kelas 1 senilai 59.500 yang pada bulan April 2016 ini naik menjadi Rp. 80.000,00 padahal saya tidak pernah sakit dan mendapatkan manfaat pribadi dari BPJS ini, maka saya jadi makin curiga & mulai browsing informasi sampai ketemu analisa pak rey.
    AKHIRNYA saya dapat pencerahan ini yg betul menyadarkan saya lewat perhitungan matematika pak rey.
    Tadinya saya pikir tidak apa lah menyumbang ke orang yg tidak mampu lewat BPJS. Tapi kalau pemerintah jadi ANARKIS & EGOIS mementingkan diri sendiri & SEBAGIAN KECIL dari rakyat kecil tanpa memperhatikan golongan menengah & atas yg keberatan dengan kenaikan tarif BPJS khusus kelas 1 & 2 ini maka sudah keterlaluan.
    Selagi BPJS tidak transparan & tetap memberlakukan iuran yg merugikan masyarakat terutama golongan mampu, maka saya tidak rela harus membayar Rp. 80.000,00 per bulan. Saya akan minta turun kelas jadi kelas 2 atau 3.
    Kalau tidak bisa turun kelas & tetap ada ancaman dipersulit kewarganegaraan nya, maka saya akan ajak teman-teman sekalian untuk berdemo di depan istana negara. Karena menurut saya hal ini sudah sangat keterlaluan & pemerintah memaksakan kehendak pada rakyat yg tidak mau bahkan mungkin tidak mampu juga. Golongan menengah juga manusia biasa yang bisa bangkrut usahanya, mendadak miskin, butuh uangnya dialihkan untuk urusan lain, dsb.
    Mari kita berdemo demi perubahan negara ini menjadi negara yg mempraktekkan JAMINAN SOSIAL, bukan ASURANSI SOSIAL
    berkedok penipuan jaminan sosial!
    Negara-negara lain saja mampu kok mempraktekkan 100% JAMINAN SOSIAL bagi semua lapisan masyarakat, entah itu golongan tidak mampu, mampu bahkan sangat kaya sekalipun. Semua gratis tanpa dipungut biaya bila memang terkena penyakit kronis maupun kecelakaan. Masak Indonesia yg SDA nya sangat kaya tidak mampu?

    BalasHapus
  116. BPJS tidak membantu, justru malah memberatkan rakyat, seharusnya pemerintah lebih bijak menyikapinya

    BalasHapus
  117. Para Petinggi negeri ini hanya pintar membuat program, Kalau mau bantu rakyat ya dialokasikan dananya dari APBD atau APBN, masak rakyat diakali disuruh bayar tiap bulan sebagai gantinya hemmm makin ngeri aja negeri ini Mana manifestasi dari UUD 1945 Pasal 33 ???

    BalasHapus
  118. Saya peserta bpjs... bpjs amat samgat merugikan masyarakat... sangat dipersulit salam kita mendapatkan fasilitas kesehatan

    BalasHapus
  119. Saya ikut bpj... ternyata bpjs sangat merugikan..... kita amat sangat dipersulit dengan prosedur menurut saya tidak adil....

    BalasHapus
  120. sebelumnya sy ga tau klo bpjs tu ga bisa berhenti dr peserta ,, lah kok gitu ,, tau gitu gue kgak bikin dah ,,, masa iya sih wajib bayar tiap bulan ,,, nyesel dah ,,, klo tau ga bisa berhenti gw ga bakal bikin dah ,,, apa ini dinamakan pemaksaan juga ?

    BalasHapus
  121. saya baru saja tertipu bpjs ketenaga kerjaan, saya mendaftar di counter bpjs, dengan sejuta janji, ketika mau bayar iuran, ternyata bpjs saya belum aktif, saya di pinpong dari depok, ke celiungsi dan di suruh ke kantor bpjs pusat, di kantor bpjs cilungsi kartunya saya lempar ke customer servicenya, ngak butuh gue, padahal udah bayar iuran dimuka, hilang begitu saja, biar gue tagih di akherat tuh orang2 bpjs

    BalasHapus

    Komentar Pembaca dengan Akun Facebook