Rincian Lengkap Panama Papers ! Apa itu Panama Papers, Penjelasan Tax Havens, & Nama-Nama di Panama Papers

Panama Papers adalah jutaan dokumen milik firma hukum Mossack Fonseca di Panama City, Panama.

Panama adalah sebuah negara yang terletak di tenggara Amerika Tengah, sebelah utara berbatasan dengan Laut Karibia, selatan berbatasan dengan Samudera Pasifik, timur dengan Kolombia dan barat Kosta Rika.

Sebagai negara transit dimana terletak Terusan Panama yang membelah tanah genting Panama sepanjang 82 km, berada diantara Amerika Utara dan Amerika Selatan serta menghubungkan Samudra Pasifik dan Atlantik, Panama adalah negara yang sangat berpengaruh untuk perdagangan global.


Mossack Fonseca adalah firma hukum di Panama City, artinya kumpulan  / persekutuan / perserikatan lembaga-lembaga hukum atau ahli hukum yang terletak di Panama City, Panama.

Mossack Fonseca merupakan firma hukum yang sangat berpengaruh, terletak di Panama, memiliki puluhan kantor cabang di seluruh dunia, dan telah bekerjasama dengan banyak sekali klien pengusaha dan pejabat kaya dari seluruh dunia.

Firma ini dikenal sebagai salah satu pembuat perusahaan bayangan / cangkang (shell companies) terbaik di dunia.


Perusahaan cangkang atau bayangan adalah institusi yang digunakan untuk menyembunyikan kepemilikan aset perusahaan.

Dokumen Panama Papers pertama kali diterima surat kabar Jerman, Süddeutsche Zeitun. Laporan ini diteruskan ke organisasi wartawan internasional, International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), yang kemudian diverifikasi oleh ratusan wartawan di 76 negara dan 107 organisasi media di 80 negara.

Setelah melalui investigasi selama setahun, akhirnya organisasi wartawan internasional ICIJ tersebut merilis kumpulan dokumen sebayak 11,5 juta dokumen dan diberi judul "Panama Papers" secara serentak di seluruh dunia mulai Senin, 4 April 2016.

Dokumen ini mengulas secara detail informasi penting mengenai perusahaan-perusahaan bayangan milik pengusaha dan pejabat kaya dari seluruh dunia, diantaranya tujuan bisnis, penyamaran kepemilikan, hingga penghindaran pajak dengan memanipulasi draft hukum yang dilegalkan.

Oleh sebab itu semua perusahaan bayangan (perusahaan cangkang) terletak di negara suaka pajak (tax haven) yang dimungkinkan berpajak rendah bahkan tanpa pajak sama sekali.

Tercatat, dokumen Panama Papers masuk dalam file sebesar 2,6 terabyte (TB). Perinciannya, ada 4,8 juta e-mail, 3 juta database, 2,1 juta dokumen PDF, 1,1 juta foto, 320 ribu dokumen teks, dan 2.000-an file lainnya.

Panama Papers menyangkut 11,5 juta dokumen daftar klien Fonseca dari berbagai negara, termasuk Indonesia, yang diduga sebagai upaya untuk menyembunyikan harta dari endusan aparat pajak di negara masing-masing.

Para pengusaha dan pejabat kaya yang memiliki kekayaan bisnis dari perusahaan bayangan ini jelas kebanyakan dirahasiakan oleh yang bersangkutan, sebab mayoritas aset dan investasinya bersumber dari keuangan hasil korupsi maupun kejahatan lainnya (baca: pencucian uang).

Data yang bocor meliputi email, tabel keuangan, paspor, dan catatan pendirian perusahaan sejak 1977.

Sejumlah nama politisi, bintang olahraga, dan selebriti yang menyimpan uang mereka di berbagai perusahaan bayangan (cangkang) di luar negeri tercatat dalam dokumen tersebut.

Mossack Fonseca merupakan firma hukum yang jelas bergerak di jasa pembuatan perusahaan, layaknya jasa notaris / lembaga hukum bila di sekitar kita.

Jasa yang ditawarkan sesungguhnya tidak ilegal selama digunakan oleh warga negara yang tidak memiliki masalah hukum.

Namun, kerap kali penyedia jasa pembuatan perusahaan itu tidak memeriksa asal-usul kekayaan kliennya.

Dalam beberapa kasus, mereka bahkan membantu klien untuk menyembunyikan transaksi mencurigakan atau memanipulasi catatan.

Selain pengusaha, sejumlah nama pemimpin negara, menteri, dan politisi dari berbagai negara tercantum dalam dokumen yang akan dirilis ke publik pada Mei 2016 itu.

Sejarah dan Seluk Beluk Tax Havens

"Tax havens secara umum diartikan sebagai negara atau wilayah yang mengenakan pajak rendah atau bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali."

Istilah tax havens sering pula disebut sebagai tax heaven atau surga pajak.

Tax havens sebenarnya lebih tepat diterjemahkan suaka pajak, karena merupakan perlindungan dari pengenaan pajak,

Terminologi tax havens dekat dengan istilah yang dipakai Prancis, yaitu paradis fiscaux. Spanyol menyebutnya sebagai paradisos fiscales. Sementara itu, Italia mengenal rifugio fiscale dan Jerman memakai istilah Stuerhafens. Semua istilah tersebut menandakan sesuatu yang nikmat dan menyenangkan.

Tax havens secara umum diartikan sebagai negara atau wilayah yang menegakan pajak rendah atau bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali.

Negara atau wilayah tersebut sekaligus menyediakan tempat yang aman bagi simpanan untuk menarik masuknya modal. Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) menyebut ada tiga ciri tax havens.

Pertama, menerapkan tarif pajak rendah atau bebas pajak.
Kedua, lack of transparancy.
Ketiga, lack of effective exchange of information.

Dengan demikian, tidak semua yurisdiksi dengan tarif pajak rendah merupakan tax havens karena bersedia bekerjasama dalam pertukaran informasi.

Sejarah tax havens

Tax havens muncul seiring meningkatnya tarif pajak. Majalah The Times menyebut istilah tersebut pertama kali pada 17 Mei 1984. Ketika itu, banyak wajib pajak di Inggris yang memindahkan kekayaan mereka untuk menghindari pajak.

Setelah Perang Dunia Pertama terjadi, negara-negara menaikkan tarif pajak untuk mendongkrak pendapatan negara seiring tingginya kebutuhan biaya setelah perekonomian hancur akibat perang.

Tarif pajak bahkan mencapai 72 persen pada 1924. Sejak saat itu, tax havens lahir dan tiga kota, yaitu Swiss-Jenewa, Zurich, dan Basel menjadi pusat penghindaran pajak yang aman.

Pada 1930-an, semakin agresifnya pemungutan pajak mendorong lahirnya tax havens baru. Ketika Roosevelt berkuasa, para pengusaha di Amerika Serikat memilih Bahama untuk menyembunyikan penghasilan mereka. Kemudian pada 1960, Cayman Island menjadi tax havens baru, dengan dukungan perbankan Kanada.

Di tahun 1971, The Rolling Stones meninggalkan Inggris lantaran beban pajak yang terlalu tinggi. Kepindahan mereka ke Amerika Serikat juga diikuti banyak nama-nama profesional. Pada saat yang sama, Panama juga lahir sebagai tax havens, sebagai penyimpanan dana pengusaha Amerika Serikat dan Amerika Tengah, terutama Kuba.

Tax havens semakin marak seiring globalisasi. Bahkan, pajak dan globalisasi memiliki kaitan erat kerena efisiensi pajak menjadi motif utama mencari keuntungan maksimal.

Di tahun 1989, OECD menerbitkan dokumen Antiharmful Tax Competition serta membuat daftar hitam negara suaka pajak.

Sejak saat itu, genderang perang terhadap tax havens dimulai.

Menurut International Monetary Fund (IMF), ada 60 wilayah suaka pajak. Tujuh tax havens terbaik adalah Swiss, Liechtenstein, Austria, Panama, Saint Kitts and Nevis, Belize, serta Hongkong.

Sementara itu, untuk perlindungan aset, ada sebelas negara atau wilayah terbaik. Negara atau wilayah tersebut adalah Jersey (Channel Island atau Mediterania Eropa), Liechtenstein, Cayman Island, St. Kitt Nevis, Panama, Gilbatar, Isle of Man, Bermuda, Bahamas, Austria, dan New Zealand.

Pada taraf tertentu, Irlandia pun menawarkan rezim pajak rendah untuk perusahaan yang berkedudukan di Irlandia, dengan kontrol manajemen di luar Irlandia. Hal ini disebut sebagai double Irish.

Sementara itu, Belanda memiliki Dutch Sandwich, yaitu kebijakan untuk tidak mengenakan pajak terhadap pembayaran royalti sehingga negara tersebut kerap menjadi tempat pendirian special purpose vehicle (SPV).

8 fakta beserta data mengenai tax havens yang mencengangkan
  1. 33 persen foreign direct investment (FDI) berasal dari tax havens. 
  2. Di tahun 2010, Barbados, Bermuda, dan British Virgin Islands menerima FDI 5,11 persen dari FDI global. Nilai tersebut melebihi Jerman (4,77 persen) dan Jepang (3,76 persen). Nilai investasi di Barbados, Bermuda dan British Virgin Island mencapai 4,54 persen investasi global, sekaligus mengungguli Jerman (4,28 persen).
  3. British Virgin Island pada 2010 menjadi investor terbesar kedua di Cina (14 persen) setelah Hong Kong (45 persen) dan melebihi Amerika Serikat (4 persen). Bermuda pun merupakan investor terbesar ketiga terbesar di Chile (10 persen).
  4. Mauritius adalah investor terbesar di India (24 persen). Sementara itu, Siprus, Britisch Virgin Islands, Bermuda dan Bahama menjadi investor terbesar di Rusia.
  5. British Virgin Islands memiliki 19 ribu penduduk, tapi ada 830 ribu perusahaan yang terdaftar, dengan 300 ribu perusahaan cangkang. 
  6. Ada 70 ribu perusahaan di Cayman. Di sana pun ada 720 perusahaan asuransi. Padahal, hanya 5.400 pegawai yang tercatat. Sebanyak 18 ribu perusahaan juga terdaftar dengan satu alamat saja. Aset Caymen mencapai 1,3 kali produk domestik bruto (PDB) Norwegia, dan total asetnya sebesar 700 kali PDB. 
  7.  Swiss menyimpan US$ 2.300 miliar dana asing.
  8. Amerika Serikat kehilangan potensi pajak Rp 6 triliun karena Rp 30 triliun laba perusahaan diparkir di luar negeri.

Sejumlah nama besar yang memanfaatkan tax havens.
Yang paling hangat adalah Apple, Google, Starbucks, Amazon, Airbus, Marks and Spencer, Vodafone, Coca Cola, Cisco, Pfizer, LTCM, Parmalat, Refco, Enron, Northern Rock.

Sementara itu, menurut penelitian Tax Justice Network pada 2010, ada aset senilai lebih dari US$ 331 miliar atau setara dengan Rp 4.500 triliun milik orang Indonesia di tax havens.

Berdasarkan data Global Financial Integrity pada 2014, setidaknya terdapat Rp 200 triliun aliran dana ilegal keluar Indonesia per tahun.

Lembaga lain, yaitu McKinsey, menyebut jumlah aset orang Indonesia di luar negeri mencapai Rp 4.000 triliun.

Ada tiga kelompok orang Indonesia yang menyimpang uangnya di tax havens.
Pertama, mereka yang murni melakukan aksi korporasi.
Kedua, orang-orang yang ingin menyamarkan kepemilikan.
Ketiga, para penghindar pajak.

Maka di nomor dua dan tiga, negara akan dirugikan.

Sebenarnya, sudah ada sejumlah inisiatif yang dijalankan untuk menangkal tax havens. Beberapa di antaranya adalah melalui Financial Action Task Force (1989), OECD Forum on Harmful Tax Practices dan OECD Global Forum, Tax Information Exchange Agreement (2001), dan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan (2013) yang diinisiasi OECD serta G-20.

Beda Panama Papers Dan Offshore Leaks


Pemberitaan mengenai dokumen Panama Papers dan Offshore Leaks telah menghiasi media massa sepanjang pekan ini. Data yang termuat dalam dua bocoran kerap menimbulkan kerancuan karena sama-sama dikaitkan dengan penyimpanan dana di tax haven countries untuk menghindari pajak. Padahal, Panama Papers dan Offshore Leaks merupakan dua bocoran yang berbeda, baik menyangkut periode publikasi, pembocor dan daftar nama (meski ada nama yang sama).

PPATK Temukan Modus Transaksi dalam Panama Papers

Banjir data yang bersumber dari Panama Papers menjadi perhatian serius pemerintah. Bahkan, jauh sebelum bocoran informasi ini dirilis resmi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menelisik sejumlah nama yang muncul dalam dokumen tersebut.

Wakil Kepala PPATK Agus Santoso mengatakan lembaganya sudah mulai meneiliti nama-nama tersebut terutama yang terkait temuan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan. Selain itu, juga yang berhubungan dengan data Laporan Hasil Analisis PPATK.

“PPATK sudah tahu bahwa Panama, British Virgin Island, dan CI adalah tax haven dan sudah pernah menemukan modus transaksi ke Panama,” kata Agus, Rabu, 6 April 2016.

Yang pasti, dalam penelusuran ini, tim PPATK pernah terbang ke British Virgin Island untuk menjalin kerja sama dan berbagi informasi.

Tak hanya itu, lembaganya pun telah menjalin kerja sama dengan Suspicious Transaction Reporting Office (STRO). Bahkan, dengan PPATK Singapura itu telah dibuat nota kesepahaman (MOU).

Terkait dengan data dalam Panama Papers, Agus menyatakan PPATK juga bekerja sama dangan Direktorat Jenderal Pajak untuk melihat apakah ada potensi penghindaran pajak oleh entitas yang masuk daftar tersebut. “Yang ditemukan kebanyakan tentang dugaan penghindaran pajak,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, masalah ini akan dibahas dalam rapat satuan tugas PPATK-DJP. Secara resmi, pada tahap awal pemerintah akan berkomunikasi dengan otoritas Panama melalui surat elektronik. Karena itu,

Agus menegaskan lembaganya akan mendukung penuh upaya penelusuran oleh Direktorat Pajak. Sebetulnya, dalam konteks yang lebih luas, Satgas PPATK-DJP ini telah terbentuk dan bekerja sejak tiga tahun lalu.

Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan ada nama yang sesuai antara data di instansinya dengan Panama Papers. Kendati begitu, dia masih mengkaji dokumen tersebut. Bocoran informasi itu akan melengkapi data pemerintah dalam menyiapkan kebijakan penerapan pengampunan pajak atau tax amnesty.

Menurut dia, pembentukan perusahaan bertujuan khusus atau special purpose vehicle/SPV ini merupakan hal biasa dalam bisnis internasional. Sementara ini, data tersebut masih dikaji mengenai implikasi transaksi yang dilakukan oleh para miliuner tersebut pada pembayaran pajak. Dokumen Panama Papers akan disandingkan dengan data Direktorat Pajak yang diterima dari otoritas pajak negara lain sebagai persiapan penerapan pengampuna pajak. “Akan kami pakai sebagai referensi tambahan,” ujarnya.

Hari ini, kata Bambang, Dewan Perwakilan Rakyat sedang membentuk alat kelengkapan atau badan khusus yang akan membahas Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty. Alternatifnya, RUU Pengampunan Pajak akan ditangani oleh Badan Legislatif, Panitia Khusus, atau Komisi Keuangan DPR. Setelah itu baru dibentuk panitia kerja.

Di tempat terpisah, Anggota Komisi Keuangan DPR Misbakhun mengatakan persoalan teknis dalam aturan tersebut sebenarnya sudah selesai. Namun secara politik belum. Karena itu perlu penjelasan lebih lanjut oleh pemerintah terkait pentingnya kebijakan tax amnesty. Dia menyebutkan, ada 26 sampai 27 pasal dalam draf RUU Tax Amnesty yang diajukan oleh pemerintah.

Adapun Wakil Ketua Umum Kamar dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa menyebutkan keberadaan Special Purpose Vehicle (SPV) adalah hal yang wajar dalam bisnis. Namun dia enggan mengasosiasikan SPV sebagai metode untuk menghindari pajak. “Hanya untuk saving saja bukan untuk menghindari pajak,” kata Erwin di Hotel Sahid, Jakrta, Rabu, 6 April 2016.


Unit Khusus Pajak Telisik Ribuan Nama WNI dalam Panama Papers

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan menugaskan unit khusus untuk menganalisa nama-nama orang Indonesia dalam dokumen “Panama Papers”. Data dalam dokumen itu akan diselaraskan dengan informasi yang dimiliki DJP dari otoritas pajak negara lain. Kalau ada ketidaksesuaian dengan pelaporan selama ini maka akan dilakukan penindakan terhadap wajib pajak tersebut.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro telah meminta Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi untuk mempelajari data-data dalam Panama Papers. “Data itu akan kami kaji, kami lihat apakah valid. Kemudian dicek konsistensinya dengan yang data yang kami miliki,” katanya seusai acara penghargaan pembayar pajak tertinggi di kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (5/4).

Ia menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah memiliki data resmi orang Indonesia yang memiliki rekening di luar negeri dan atau mendirikan perusahaan khusus dengan tujuan tertentu atau Special Purpose Vehicle (SPV) di berbagai negara. Sumbernya berasal dari perbankan dan otoritas keuangan negara-negara tersebut. “Data kami dari sumber resmi, bukan dari sumber yang sama (dengan Panama Papers),” kata Bambang.

Sedangkan data orang-orang Indonesia yang memiliki SPV dalam Panama Papers tersebut akan digunakan sebagai pelengkap data resmi Ditjen Pajak. Sebab, Bambang mengakui, data yang dimiliki pemerintah saat ini masih terbatas sumbernya dari beberapa negara saja. “Data yang kami miliki, tax havens (negara suaka pajak) adalah di British Virgin Island (BVI), Cook Islands, dan Singapura.”

Bambang menjelaskan, berbagai data itu akan digunakan untuk menelusuri kekayaan orang Indonesia di luar negeri, baik berbentuk uang maupun aset tetap yg belum pernah dilaporkan di dalam surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak. Jika terbukti melakukan penghindaran pajak, pemerintah akan menjatuhkan sanksi dalam bentuk penalti. “Kami punya punya ketentuan, maksimum penalti itu 48 persen,” ujarnya.

Sebelumnya, Bambang pernah mengaku telah mengetahui pola yang digunakan orang Indonesia untuk memiliki rekening di luar negeri. Yaitu membentuk SPV di negara-negara bebas pajak “Di satu negara ada rekening lebih dari 6.000 WNI punya rekening di negara tersebut,” katanya. Kementerian Keuangan telah mengidentifikasi negara, rekening, bank, dan nama-nama 6.000 orang Indonesia tersebut. Dengan skema yang akan diterapkan dalam RUU pengampunan pajak, rekening itu diharapkan bisa kembali ke Indonesia, atau paling tidak pemilik rekening bisa melaporkan asetnya.

Di tempat yang sama, Ken Dwijugiasteadi mengatakan, data dalam Panama Papers masih harus diselidiki lagi karena bukan dari lembaga berwenang. Namun, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Mekar Satria Utama menuturkan, bahwa ada unit khusus yang akan mengkaji data tersebut. Dokumen tersebut akan dibandingkan dengan data DJP. “Jika konsisten, maka akan menambah potensi penggalian kami. Tetapi jika tidak, ini akan menjadi data baru untuk diselidiki lebih lanjut,” katanya.

Ia menjelaskan, prosesnya adalah DJP akan memanggil nama-nama wajib pajak yang masuk dalam dokumen tersebut. Kalau dalam tahapan klarifikasi itu si pembayar pajak tidak memberi keterangan dengan jelas dan enggan memperbaiki SPT maka memasuki tahapan pemeriksaan.

Ketua BPK Tercantum di Panama Papers

Dokumen bocoran firma hukum Mossack Fonseca mengungkap perusahaan cangkang milik Ketua BPK Harry Azhar Azis. Perusahaan yang beralamat di British Virgin Islands itu didirikan pada Februari 2010, ketika Harry menjabat Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan DPR-RI. Sempat membantah, belakangan Harry mengakui keberadaan perusahaan itu, yang menurutnya dibuat atas permintaan anaknya.

Tak pelak, sejumlah tokoh dan kelompok masyarakat mendesak Harry mengundurkan diri. Sebagai pemimpin otoritas tertinggi pemeriksa keuangan negara, Harry dianggap tidak pantas memiliki perusahaan cangkang, yang bisa digunakan untuk menyembunyikan kekayaan dan menyamarkan hasil kejahatan.

Terlebih, kepemilikan perusahaan itu tidak disertakan Harry Azhar Azis dalam laporan kekayaan ke KPK.

Data Panama Papers menyeret Harry Azhar Azis. Nama Ketua Badan Pemeriksa Keuangan itu tercatat dalam daftar yang bocor dari firma hukum Mossack Fonseca, Panama. Pada awalnya, Harry membantah Sheng Yue International Limited sebagai perusahaan offshore miliknya.

Namun, kini ia mengakui kebenaran informasi tersebut. Menurut Harry, perusahaan itu dibentuk atas permintaan anaknya yang juga memiliki pasangan warga negara asing asal Chile untuk memiliki usaha bersama. “Anak saya meminta agar membuat usaha (keluarga), saya daftarkan,” kata Harry di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 12 April 2016.

Bahkan, Harry pun mengakui menjabat direktur di Sheng Yue International Limited dari 2010 hingga Desember 2015. Namun, dia menyatakan tak sempat mundur lantaran kesibukannya. Dia baru melepas sepenuhnya sebagai direktur setahun setelah menjabat Ketua BPK. “Dan sepanjang saya menjadi direktur memang tidak ada transaksi di perusahaan tersebut.”

Karena itu, Harry mempersilahkan Kementerian Keuangan mengecek apakah namanya masuk dalam daftar Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki rekening di luar negeri. Hal ini mengacu pada pernyataan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang mengatakan ada 79 persen kecocokan antara data yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak dengan data yang disebutkan Panama Papers.

Untuk menelisik data tersebut, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah membuat unit khusus untuk menganalisa nama-nama Indonesia dalam dokumen Panama Papers. Data dalam dokumen itu akan diselaraskan dengan informasi yang dimiliki Direktorat Pajak dari otoritas pajak negara lain. Kalau ada ketidaksesuaian dengan pelaporan selama ini maka akan dilakukan penindakan terhadap wajib pajak tersebut.

Bambang Brodjonegoro telah meminta Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi untuk mempelajari data-data tersebut. “Data itu akan kami kaji, kami lihat apakah valid. Kemudian dicek konsistensinya dengan data yang kami miliki,” katanya.

Menurut Bambang, pemerintah telah memiliki data resmi orang Indonesia yang memiliki rekening di luar negeri dan mendirikan perusahaan khusus dengan tujuan tertentu atau Special Purpose Vehicle di berbagai negara. Sumbernya berasal dari perbankan dan otoritas keuangan negara-negara tersebut. “Data kami dari sumber resmi, bukan dari sumber yang sama (dengan Panama Papers),” kata Bambang.

Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahkan telah menelisik sejumlah nama yang muncul dalam dokumen tersebut. Wakil Kepala PPATK Agus Santoso mengatakan lembaganya sudah mulai meneiliti nama-nama tersebut terutama yang terkait temuan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan. Selain itu, juga yang berhubungan dengan data Laporan Hasil Analisis PPATK.

“PPATK sudah tahu bahwa Panama, British Virgin Island, dan CI adalah tax haven dan sudah pernah menemukan modus transaksi ke Panama,” kata Agus. Sayang, Agus tak menjelaskan lebih jauh bagaimana modus yang digunakan oleh perusahaan atau warga Indonesia yang membuka kantor atau rekening di negara suaka pajak (tax haven) tersebut.

Yang pasti, dalam penelusuran ini, tim PPATK pernah terbang ke British Virgin Island, negara suaka pajak seperti Panama, untuk menjalin hubungan dan berbagi informasi. Tak hanya itu, lembaganya pun telah bekerja sama dengan Suspicious Transaction Reporting Office (STRO). Bahkan, dengan PPATK Singapura itu telah dibuat nota kesepahaman (MOU).

Harry Azhar Azis, Ketua BPK, tercatat sebagai pemilik Sheng Yue International Limited, perusahaan offshore yang didirikan di British Virgin Island.

Pada pekan lalu, Harry membantah terkait perusahaan cangkang itu. Namun, kemarin dia membenarkan salah satu isi Panama Papers tersebut. Harry menjabat direktur di Sheng Yue International Limited dari 2010 hingga Desember 2015.

Sebagai pemegang saham, alamat yang dipakai Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Ruang 1219, Gedung Nusantara I. Ketika itu, secara bersamaan Harry memang menjabat Ketua Badan Anggaran DPR. Namun, dia menegaskan sepanjang mengisi kursi direktur Sheng Yue tak ada transaksi perusahaan sama sekali.

Sayangnya, sebagai pejabat negara, Harry tak melaporkan aset tersebut dalam lembar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Tindakan ini mendapat perhatian khusus Wakil Kepala PPATK Agus Santoso. Menurut dia, pejabat negara yang enggan melaporkan kepemilikan perusahaan offshore-nya dalam LHKPN, “Kami suruh mundur saja,” kata Agus dalam seminar “Bedah Kasus Aset Indonesia di Negara Suaka Pajak di Kedai Pos, Jakarta, Selasa, 12 April 2016.

Menurut Agus, pejabat yang memiliki akun atau perusahaan cangkang biasanya untuk menerima komisi dari suplier di luar negeri. Misalnya, untuk menampung hasil penjualan minyak, gas, atau kontraktor. “Dugaannya itu ke sana,” ujar Agus.

Karena itu, instansinya akan mengkaji dokumen Panama Papers untuk melihat apakah nama-nama yang tercatat di sana, termasuk Harry, melakukan tindakan penghindaran pajak. PPATK memperkirakan butuh dua pekan untuk memverifikasi data tersebut.

Kepada Koran Tempo, Harry menyatakan begitu sibuk semenjak 2010 pindah ke Komisi Keuangan DPR. “Memang belum dilaporkan karena, terus terang, saya enggak kepikiran,” ujarnya. Namun, dia berjanji akan melaporkan kekayaannya yang berada di BVI tersebut. “Saya mau menunjukkan bahwa saya pernah memiliki perusahaan itu, tapi kini sudah tidak lagi.”

Walau demikian, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo tetap mendorong Harry untuk melepas jabatannya karena menyalahi aturan, yakni tidak melaporkan aset berupa perusahaan dalam LHKPN. Namun dia pun menekankan penting dilakukan validasi dan verifikasi oleh PPATK dan Direktorat Jenderal Pajak lalu membandingkan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan dan LHKPN. “Jika kepemilikan itu belum dilaporkan, harus mundur,” kata Prastowo.

Untuk menelisik data tersebut, Direktorat Pajak telah membuat unit khusus untuk menganalisa nama-nama Indonesia dalam dokumen Panama Papers. Data dalam dokumen itu akan diselaraskan dengan informasi yang dimiliki Direktorat Pajak dari otoritas pajak negara lain. Kalau ada ketidaksesuaian dengan pelaporan selama ini maka akan dilakukan penindakan terhadap wajib pajak tersebut.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pun telah meminta Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi untuk mempelajari data-data tersebut. “Data itu akan kami kaji, kami lihat apakah valid. Kemudian dicek konsistensinya dengan data yang kami miliki,” kata Bambang beberap hari lalu.

Menurutnya, pemerintah telah memiliki data resmi orang Indonesia yang memiliki rekening di luar negeri dan mendirikan perusahaan khusus dengan tujuan tertentu atau Special Purpose Vehicle di berbagai negara. Sumbernya berasal dari perbankan dan otoritas keuangan negara-negara tersebut.

Disebut Punya Perusahaan Offshore, Pertamina Klaim Patuh Pajak

Beberapa hari terakhir, publik dikejutkan oleh peredaran dokumen bertajuk "Panama Papers". Dokumen ini memuat daftar sejumlah perusahaan atau orang yang memiliki rekening atau perusahaan offshore di negara-negara yang memberlakukan pajak murah. Hingga kini, organisasi wartawan investigasi global yakni International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) yang menggarap Panama Papers, belum merilis daftar nama orang dan perusahaan asal Indonesia.

Namun, jika mengacu kepada data proyek investigasi "Offshore Leaks" yang dirilis ICIJ tahun 2013, ada lebih 2.900 nama orang dan perusahaan asal Indonesia yang memiliki rekening dan perusahaan offshore. Salah satunya adalah PT Pertamina (Persero).

Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro enggan menjelaskan tujuan Pertamina mendirikan perusahaan khusus dengan tujuan tertentu atau Special Purpose Vehicle (SPV) di negara surga pajak tersebut. Saat ini, perusahaan masih mengkaji dokumen yang bocor ke jaringan jurnalis internasional ini. “Harus kami teliti mendalam. Data tahun berapa dan apa maksud data tersebut,” kata Wianda, Selasa (5/4).

Meski begitu, Wianda menolak jika Pertamina disebut sebagai perusahaan pengemplang pajak dengan mendirikan usaha di negara tax haven. Menurutnya, Pertamina selalu patuh membayar pajak. Pada 2014, Badan Usaha Milik Negara energi ini menyetor pajak Rp 65 triliun. Setahun kemudian nilainya meningkat menjadi Rp 72,5 triliun.

Menanggapi beredarnya dokumen tersebut dan masuknya beberapa nama dari Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan menugaskan unit khusus untuk menganalisa ribuan nama orang Indonesia dalam dokumen “Panama Papers”. Data dalam dokumen itu akan diselaraskan dengan informasi yang dimiliki DJP dari otoritas pajak negara lain. Kalau ada ketidaksesuaian dengan pelaporan selama ini maka akan dilakukan penindakan terhadap wajib pajak tersebut.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan pemerintah telah memiliki data resmi orang Indonesia yang memiliki rekening di luar negeri dan atau mendirikan perusahaan khusus dengan tujuan tertentu (SPV) di berbagai negara. Sumbernya berasal dari perbankan dan otoritas keuangan negara-negara tersebut. “Data kami dari sumber resmi, bukan dari sumber yang sama (dengan Panama Papers),” kata Bambang.

Sedangkan data orang-orang Indonesia yang memiliki SPV dalam Panama Papers tersebut akan digunakan sebagai pelengkap data resmi Direktorat Pajak. Sebab, Bambang mengakui, data yang dimiliki pemerintah masih terbatas sumbernya dari beberapa negara saja.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan Direktorat Jenderal Pajak juga akan memanggil nama-nama wajib pajak yang masuk dalam dokumen tersebut. Kalau dalam tahapan klarifikasi itu si pembayar pajak tidak memberi keterangan dengan jelas dan enggan memperbaiki SPT maka memasuki tahapan pemeriksaan.


6.000 Orang Indonesia Simpan Uangnya di Satu Negara

Pemerintah terus berharap DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak. Aturan ini diharapkan dapat membantu peningkatan penerimaan pajak, khususnya dari aset Wajib Pajak (WP) yang disimpan di luar negeri.

Saat ini Kementerian Keuangan mengaku telah memiliki data mengenai rekening Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro berharap dengan skema yang akan diterapkan dalam RUU pengampunan pajak, rekening tersebut bisa kembali ke Indonesia, atau paling tidak pemilik rekening bisa melaporkan asetnya secara tegas.

Bambang juga mengaku telah mengetahui pola yang digunakan orang Indonesia untuk memiliki rekening di luar negeri. Yaitu dengan membentuk perusahaan khusus dengan tujuan tertentu atau Special Purpose Vehicle (SPV) yang ada di berbagai tempat di dunia. Biasanya SPV ini didirikan di negara-negara bebas pajak (tax haven).

Negara tax haven yang cukup popular dan sering menjadi tujuan WNI ini adalah British Virgin Islands (BVI). Kemudian SPV-SPV tersebut menyimpan uangnya di suatu negara. Bambang mengatakan ada beberapa negara yang menjadi tujuan orang Indonesia membuka rekeningnya. Namun, dia tidak mau menyebutkan apa saja nama negaranya.

“Di satu negara ada rekening lebih dari 6.000 WNI punya rekening di negara tersebut,” ujar Bambang usai mengikuti rapat terbatas pencucian uang dan penggelapan pajak di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/3). Kementerian Keuangan telah mengidentifikasi negara, rekening, bank, dan nama-nama 6.000 orang Indonesia tersebut.

Uang yang disimpan di negara tersebut belum tercatat sebagai aset yang dilaporkan pemilik rekening di dalam SPT (Surat Pemberitahuan) tahunan pajak. Artinya selama ini pemilik rekening tersebut tidak pernah membayar pajak atas asetnya yang disimpan di luar negeri.

“Tentunya ini adalah bagian nanti yang kita kejar,” kata Bambang. Dia pemilik uangnya dengan sukarela nanti melaporkan atau ikut di dalam program pengampunan pajak yang akan dilakukan pemerintah nantinya.

Sementara Sekretaris Kabinet Pramono Anung berharap orang Indonesia yang memiliki rekening di luar negeri untuk melapor ke Kementerian Keuangan. Karena pada 2018 sistem perpajakan dunia akan sangat terbuka. Sistem yang dimaksud Pramono adalah automatic exchange of information/AEOI. Keterbukaan informasi secara otomatis terkait perpajakan. Di mana saja orang menyimpan dananya akan terlihat.

“Sebenarnya ini kesempatan bagi siapapun yang saat ini masih menyimpan uangnya di luar untuk segera berkoordinasi dengan Menkeu, Ditjen Pajak agar kemudian tidak menjadi permasalahan di kemudian hari,” ujar Pramono.

Menurut Pramono, Presiden Joko Widodo sangat berharap DPR bisa segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak dalam masa sidang berikutnya. Namun, jika pembahasannya berlarut-larut dan tidak bisa selesai, pemerintah telah menyiapkan opsi lain untuk menyelesaikan permasalahan pajak dan menggenjot penerimaan negara.

“Instrumennya sudah ada, tapi akan kami sampaikan kalau ternyata tax amnesty tidak dapat terselesaikan,” ujarnya.


Tax Amnesty Gagal, Pemerintah Intensifkan Pemeriksaan Pajak

Fokus pemeriksaan beralih dari wajib pajak badan perusahaan ke wajib pajak orang pribadi.

Pemerintah terus berhitung mengenai potensi penerimaan yang bakal masuk kas negara. Juga yang diprediksi tak terlaksana atau tertunda seperti program pengampunan pajak. Untuk itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sedang menyiapkan sejumlah alternatif bila kebijakan tax amnesty ini benar-benar kandas.

“Kami antisipasi tax amnesty. Kami siapkan fungsional pemeriksa,” kata Bambang di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa, 8 Maret 2016. “Katakan (tax amensty) tidak diterapkan maka upaya pemeriksaan diintensifkan.”

Semula pemerintah berharap tax amnesty akan diterapkan pada akhir tahun lalu. Hal ini seiring dengan pembahan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak di Dewan Perwakilan Rakyat. Namun hingga 2015 tutup kalender, DPR tak juga memutuskannya.

Memasuki 2016, pembahasan rancangan beleid ini pun terseok-seok. Sebagian anggota Dewan mau mengabulkan jika dalam waktu bersamaan pemerintah bersedia membahas Rancangn Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan, Senayan meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan Amanat Presiden sebagai pijakan adanya kesepakatan politik dalam pembahasan dua rancangan peraturan tersebut.

Namun akhir bulan lalu Badan Musyawarah DPR memutuskan pembahasan topik tersebut ditunda. RUU Pengampunan Pajak aka digelar kembali dalam masa persidangan kedua, setelah April nanti. Bagi pemerintah, ini seakan menelan pil pahit. Sebab, menurut Bambang, tax amnesty merupakan salah satu kebijakan fiskal paling krusial tahun ini. Dari program ini dia menghitung akan ada dana masuk setidaknya Rp 60 triliun dari tarif tebusan pengampuna pajak.

Jumlah tersebut tentu cukup besar mengingat pendapatan negara dari berbagai sektor masih minim. Bila mendasarkan pada penerimaan pajak bulan lalu, beban berat sudah terlihat di awal 2016. Tahun ini, pemerintah mentargetkan penerimaan pajak Rp 1.360,2 triliun. Per Februari, nilainya baru sembilan persen atau sekitar Rp 122,4 triliun. Angka ini lebih kecil dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp 125 triliun.

Untuk menutup bolong dari kemungkinan tax amnesty gagal, kata Bambang, intensifikasi pemeriksaan pajak menjadi penting. Untuk itu, peran 4.551 fungsional pemeriksa dan penyidik pajak pada Direktorat Jenderal Pajak akan diperkuat. Dengan upaya itu, pemerintah berharap wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak dengan benar dapat naik dua kali lipat.

Tahun lalu, Direktorat Pajak mencatat penerimaan pajak orang pribadi hanya Rp 9 triliun. Penerimaan tersebut dibayarkan oleh 900 ribu wajib pajak. Jumlah tersebut tidak sampai 10 persen dari total penerimaan pajak yang menembus Rp 1.011 triliun pada 2015. Melihat data tersebut, petugas pemeriksa dan penyidikan diperkuat untuk menyisir wajib pajak orang pribadi. Pengarahan kepada petugas pajak akan berlangsung selama tiga hari. “Target dari Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi di bawah Rp 9 triliun, tapi kami mau tingkatkan tahun ini,” ujar Bambang. (Lihat pula: Hariyadi Sukamdani: Kami yang Dorong Tax Amnesty).

Sementara itu, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Pajak Edi Slamet Irianto mengatakan selama ini petugas pajak fokus pada penerimaan dari wajib pajak badan. Terutama perusahaan asing yang seringkali melaporkan kerugian, sehingga tidak perlu membayar pajak. Karenanya, kini pemeriksaan wajib pajak orang pribadi yang hendak ditingkatkan. “Kami tetap berusaha. Kalau RUU Tax Amnesty diundangkan, ya kami setop pemeriksaan terhadap wajib pajak itu,” kata Edi.


Panama Papers Berpeluang Percepat Pengesahan Tax Amnesty

Geger dokumen Panama Papers tak melulu menjadi kabar buruk. Terkuaknya ratusan perusahaan dan penduduk Indonesia dalam daftar yang bocor dari firma hukum Mossack Fonseca di Panama itu malah dijadikan amunisi baru agar Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty segera disetuji.

Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Misbakhun mengatakan Panama Papers menjadi bukti bahwa banyak pihak yang mencoba membayar pajak serendah-rendahnya. Untuk bisa menarik uang kembali masuk ke dalam negeri, penerapan tax amnesty menjadi penting. Kemudian, tarif pajak dibuat berdaya saing dan sistem perpajakan diperbaiki.

“Ini menjadi bukti bagi kami pentingnya tax amnesty. Kalau tax amnesty bisa dikerjakan dengan baik, dibuka ruang orang meminta maaf, dibuka data-data yang dia punya, akan jadi proses pengampunan di mana orang akan merasa lega. Ini best timing,” kata Misbakhun di kompleks DPR, Jakarta, Rabu, 6 April 2016.

Saat ini, rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah (Bamus) sedang berlangsung di ruang rapat pimpinan DPR. Pembahasanya, kata Misbakhun, menyangkut penetapan badan yang akan membahas tax amnesty. Pilihannya ada dua: RUU Pengampuna Pajak akan dibahas oleh Badan Legislatif atau Komisi Keuangan DPR. Menurut kabar yang diterima Misbakhun, Komisi Keuangan lebih berpeluang untuk merapatkannya

Menurut dia, secara umum pembahasan teknis sudah selesai. Hanya saja, persoalan politik masih berjalan. Misalnya, butuh penjelasan lebih lanjut dari pemerintah bahwa tax amnesty ini penting. Bukan hanya untuk penerimaan pajak tetapi juga perluasan basis pajak.

Dalam kalkulasinya, persoalan teknis bisa selesai dua minggu ke depan. Karena itu dia yakin pembahasannya rampung pada masa sidang yang berakhir pada 29 April ini.

Namun pandangan berbeda diutarakan Anggota Komisi Keuangan lainnya, Airlangga Hartanto. Menurut dia, pembahasan tax amnesty kemungkinan baru selesai pada masa sidang selanjutnya. Karena masa rapat kali ini sangat singkat. Akibatnya, rencana aturan tax amnesty akan selesai dibahas pada kuartal ketiga 2016.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Keuangan Jon Erizal menuturkan hingga saat ini Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro belum berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat terkait kebocoran data dari firma hukum tersebut. Pemerintah diminta mengkaji lebih dahulu dokumen yang telah menggoyang politik sejumlah negara. “Kadang-kadang Menkeu harus kaji dulu. Muncul di media itu juga saya rasa kurang pas,” katanya.

Kemarin, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebutkan dana orang Indonesia di luar negeri yang bisa kembali ke Tanah Air dapat melewati nilai Produk Domestik Bruto yang mencapai Rp 11.450 triliun jika pengampunan pajak diterapkan. Data yang masuk ke instansinya menyebutkan ada tiga negara suaka pajak (tax havens) yang diminati warga Indonesia: British Virgin Island, Cook Island, dan Singapura.

Heboh Panama Papers Mengguncang Berbagai Negara

Dengan wajah tegang, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson mendadak bangkit dari kursinya dan mengakhiri wawancara dengan sebuah stasiun televisi Swedia dan media lokal di Islandia, Reykjavik. Amarah Perdana Menteri Islandia ini terbit karena terus dicecar dengan pertanyaan soal perusahaannya di British Virgin Islands (BVI), yang terungkap dalam dokumen “Panama Papers”. Dokumen berisi bocoran data rekening dan perusahaan cangkang 12 pemimpin dan mantan pemimpin dunia, puluhan ribu pengusaha, atlit dan selebriti mancanegara di negara-negara tax haven (suaka pajak) yang dipublikasikan pada awal pekan ini, memang telah menghebohkan dunia.

Semula, meski dengan raut wajah tegang dan suara terbata-bata, Gunnlaugsson masih bersedia menjelaskan ihwal rekening tersebut. Ia mengaku istrinya, Anna Sigurlaug Palsdottir telah meneken perjanjian pembukaan rekening atas nama perusahaan khusus dengan tujuan tertentu atau Special Purpose Vehicle (SPV) di BVI pada 2015. Perusahaan cangkang itu untuk menampung uang jutaan dolar dari hasil penjualan warisan keluarga sang istri.

Tapi, dia mengaku tak tahu-menahu soal aktivitas SPV itu dan menjamin selalu melaporkan pembayaran pajak sejak didirikan tahun 2007. Saat didesak lebih detail mengenai apa saja aset perusahaan tersebut, Gunnlaugsson memutuskan mengakhiri wawancara. "Apa tujuan kalian? Ini sungguh tidak pantas," katanya dalam sebuah rekaman video yang dipajang di situs theguardian.com, Minggu (3/4).

Namun, dokumen Panama Papers mengungkapkan fakta berbeda. Dokumen hasil investigasi organisasi wartawan global yakni International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) bersama 107 organisasi media di 80 negara terhadap 11,5 juta dokumen milik firma hukum Mossack Fonseca di Panama sejak tahun lalu, menunjukkan Gunnlaugsson berupaya menghindari pajak di negaranya dengan menumpuk hartanya di perusahaan offshore Wintris. Ini adalah perusahaan yang dimiliki bersama istrinya.

Seperti dikutip BBC.com, salah satu media yang turut dalam investigasi ICIJ, catatan pengadilan menyatakan Wintris memiliki investasi signifikan berupa obligasi dari tiga bank besar Islandia yang tutup akibat krisis ekonomi tahun 2008. Perusahaan ini pun tercatat sebagai kreditor atas jutaan dolar klaim di tiga bank yang bangkrut tersebut. Namun, sejak menjadi Perdana Menteri pada 2013, Gunnlaugsson menolak membayar deposito para nasabah di tiga bank itu agar nilai obligasi yang dimiliki Wintris tidak anjlok.

Bantahan Gunnlaugsson dan fakta yang terungkap di dalam Panama Papers itu, telah memicu kemarahan rakyat Islandia. Seperti dilansir Russia Today, sekitar 22 ribu warga negara di Eropa Utara itu turun ke jalan dan berdemonstrasi di dekat gedung parlemen di ibukota Reykjavik, Selasa ini (5/4). Mereka melempari gedung parlemen dengan telur dan yogurt untuk menuntut pengunduran diri Gunnlaugsson.

Panama Papers juga membuat pemerintah Cina “panas-dingin”. Pemerintah setempat mulai membatasi liputan terkait dokumen tersebut lantaran nama Presiden Cina Xi Jinping juga disebut-sebut memiliki perusahaan offshore. Semua kata kunci “Panama Papers” diblokir di mesin pencari Weibo. Juru bicara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Hong Lei menolak berkomentar karena menganggap investigasi ICIJ itu tidak berdasar.

Bahkan, pemerintah Cina menuding investigasi tersebut terlalu bias terhadap negara-negara nonbarat. Sebab, tidak mencantumkan nama-nama pemimpin negara barat.

Pemerintah Rusia juga bereaksi keras terhadap Panama Papers, dengan menyebutnya sebagai "Putinophobia". Sebab, dokumen itu mengungkap jejak dana sekitar US$ 2 miliar milik orang-orang dekat Presiden Rusia Vladimir Putin, yang bermuara di perusahaan cangkang di negara tax haven.

Pemimpin negara lainnya yang terjerat Panama Papers adalah Presiden Ukraina Petro Poroshenko. Ia mendirikan perusahaan offshore di BVI saat tentara Ukraina bertempur dengan para pemberontak pro-Rusia. Sejumlah dokumen yang bocor dari Mossack Fonseca menyebut Poroshenko mendaftarkan perusahaannya, Prime Asset Partners Ltd., pada 21 Agustus 2014.

Di Inggris, The Guardian dan BBC yang menggolongkan peredaran 11,5 juta dokumen ini sebagai kebocoran terbesar sepanjang sejarah, mengungkap peran seorang bankir asal Inggris bernama Nigel Cowie. Pria yang tinggal selama 20 tahun di Korea Utara ini mendirikan perusahaan offshore, yang dituding untuk menyokong pendanaan rezim Pyongyang dalam perdagangan senjata dan pengembangan program nuklir.

Para pendonor dan sejumlah anggota parlemen yang mendukung Perdana Menteri David Cameron, juga tak luput dari Panama Papers. Nama tiga orang mantan anggota parlemen serta enam anggota dewan bangsawan (House of Lords) ada di dalam daftar klien Mossack Fonseca.

Cameron berjanji akan mengakhiri kejahatan penggelapan pajak dan kerahasiaan perusahaan offshore ini. Pada 2013, Cameron sebenarnya telah meminta para pemimpin anggota kelompok G8 untuk menandatangani sebuah kerjasama mengenai prinsip-prinsip perpajakan. "Kita perlu membuka siapa yang memiliki apa dan ke mana uang itu benar-benar mengalir," katanya. Ia menambahkan, praktik memarkir uang dalam jumlah besar di perusahaan offshore untuk meminimalkan setoran pajak merupakan perbuatan yang tak bisa diterima secara moral.

Sementara itu, Departemen Kehakiman Amerika Serikat sedang mempelajari dokumen Panama Papers. Adapun kejaksaan Perancis mulai membuka penyelidikan awal dugaan penggelapan pajak orang-orang kaya di negaranya yang menggunakan jasa Mossack Fonseca. Seperti dikutip Reuters, Selasa (5/4), langkah serupa dilakukan pemerintah Jerman, Australia, Austria, Swedia dan Belanda.

Lebih 2.900 nama WNI

Pemerintah Indonesia turut menanggapi dokumen tersebut. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro telah meminta Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi untuk mempelajari data-data dalam Panama Papers. “Data itu akan kami kaji, kami lihat apakah valid. Kemudian dicek konsistensinya dengan yang data yang kami miliki,” katanya seusai acara penghargaan pembayar pajak tertinggi di kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa ini.

Data orang-orang Indonesia yang memiliki SPV dalam Panama Papers tersebut akan digunakan sebagai pelengkap data resmi Ditjen Pajak. Sebab, Bambang mengakui, data yang dimiliki pemerintah saat ini masih terbatas sumbernya dari beberapa negara saja. “Data yang kami miliki, tax havens (negara suaka pajak) adalah di British Virgin Island (BVI), Cook Islands, dan Singapura.”

Bambang menjelaskan, berbagai data itu akan digunakan untuk menelusuri kekayaan orang Indonesia di luar negeri, baik berbentuk uang maupun aset tetap yg belum pernah dilaporkan di dalam surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak. Jika terbukti melakukan penghindaran pajak, pemerintah akan menjatuhkan sanksi dalam bentuk penalti. “Kami punya punya ketentuan, maksimum penalti itu 48 persen,” ujarnya.

Atas dasar itu, Ditjen Pajak akan menugaskan unit khusus untuk menganalisa ribuan nama orang Indonesia dalam dokumen tersebut. Data dalam Panama Papers akan diselaraskan dengan informasi yang dimiliki DJP dari otoritas pajak negara lain. Kalau ada ketidaksesuaian dengan pelaporan selama ini maka akan dilakukan penindakan terhadap wajib pajak tersebut.

Hingga kini, ICIJ belum merilis daftar nama orang-orang Indonesia dalam dokumen Panama Papers. Namun, dalam proyek "Offshore Leaks" yang dibesut ICIJ tahun 2013, memuat data lebih 2.900 nama orang dan perusahaan Indonesia yang memiliki perusahaan atau rekening offshore. Di antaranya bos Salim Group Anthony Salim, pemilik EMTEK Eddy Sariaatmadja, bos Lippo Group James T. Riady, pemilik Saratoga Edwin Soeryadjaya dan Sandiaga Uno, dan pemilik Para Group Chairul Tanjung. Ada pula pemilik Adaro Indonesia Garibaldi Thohir, mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, pemilik Grup Bakrie Anindya Bakrie, bos Lion Air Rusdi Kirana dan Ketua Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani.

Saat dikonfirmasi, Anindya enggan mengomentari hal tersebut. “Lagi seru ya (Panama Papers). Tapi saya belum baca, mau baca dulu dan mempelajarinya,” katanya dalam acara pengukuhan pengurus baru Kadin Indonesia, Selasa (5/4). Ia pun membantah dirinya atau perusahaan Bakrie menjadi klien Mossack Fonseca. “Tidak pernah dengar. Itu perusahaan apa ya?”

Di tempat yang sama, Rosan juga belum mau mengomentari adanya namanya dalam dokumen Panama Papers. “Saya belum bisa jawab itu dulu ya. Karena kalau saya komentar berarti saya atas nama Kadin. Jadi saya mesti tahu lebih detail lagi.”



Tax Amnesty dan Keresahan Lapangan Banteng

Di bawah cahaya temaram, di atas kursi hitam, dia melantunkan beberapa tembang. Dari podium, petikan gitar dan suaranya membuat seratusan undangan di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan itu terpaku. Iwan Abdurahman mengingatkan suasana pahit saat ini, karena ekonomi lesu, mesti dihadapi dengan keyakinan bahwa hari esok akan lebih baik.

Mentari kelak kan tenggelam

Gelap kan datang

Dingin mencekam

Harapanku bintang kan terang

Memberi sinar dalam hatiku

Penggalan “Melati dari Jayagiri”, yang dipopulerkan oleh kelompok musik legendaris Bimbo, itu satu dari beberapa lagu yang dinyanyikan Iwan. Kamis malam awal Februari ini, pengarang lagu tersebut mengatakan sebait tembang itu mengajak orang-orang agar percaya bahwa dalam kesempitan selalu ada harapan. “Agar optimisme juga dirasakan oleh masyarakat di luar gedung ini,” katanya.

Iwan sedang mengakhiri acara yang digelar Kementerian Keuangan tersebut. Temanya “Optimisme Perekonomian Indonesia 2016”. Dalam pertemuan itu hadir perwakilan berbagai instansi: Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Ada pula dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Ikatan Wanita Pengusaha Indonesoa, kalangan perbankan, lembaga riset ekonomi, dan media.

Dari markas Kementerian Keuangan di Lapangan Banteng, Jakarta, pada awal tahun ini, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memang hendak menebarkan optimisme. Menurutnya, beban besar ekonomi telah dilalui Indonesia tahun lalu. “Kalau berbicara harga minyak, itu pun sudah kita lalui pada 2015. Ketika itu sudah di bawah US$ 40 per barel, jauh di bawah ekspektasi,” kata Bambang.

Belajar dari pengalaman tahun lalu, doktor ekonomi dari Universitas Illionis Amerika Serikat itu pun menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi tantangan tahun ini yang masih berat. Resep sudah diramu untuk melewati masa-masa global yang sulit.

Pertama, pemerintah akan menjaga daya beli masyarakat dengan menekan inflasi agar tidak terlalu tinggi. Misalnya, harga pangan, terutama beras, daging, dan kebutuhan pokok lainnya selalu diawasi sehingga pergerakannya dapat dikendalikan. Dari sisi pasokan, pemerintah akan memastikan suplainya tak bermasalah.

Langkah lain dalam menjaga daya beli masyarakat yaitu mendorong masyarakat menjadai wirausaha. Untuk yang satu ini, dibuat program pinjaman lunak dengan nilai pinjaman mulai Rp 25 juta bagi pengusaha kecil. “Indonesia akan maju hanya kalau rakyatnya banyak menjadi wirausaha,” ujar Bambang.

Kedua, mendorong pertumbuhan investasi terutama dari swasta. Agar menarik, sejumlah insentif disiapkan bagi pengusaha di bidang infrastruktur maupun industri. Menurut Bambang, Indonesia sudah melewati masa jaya sebagai negara yang kaya komoditas. Karena itu, saat ini mesti bergeser ke sektor industri dan infrastruktur. “Pemerintah berusaha membangkitkan optimisme private sectore,” kata Bambang.

Langkah ketiga yaitu membenahi belanja pemerintah. Karena itu, perlu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sehat agar dapat menopang pertumbuhan ekonomi. Dari tiga hal itulah, kata Bambang, diharapkan menimbulkan optimisme bahwa perekonomian 2016 lebih baik dari 2015. (Lihat pula: Ada Ampres, Luhut Sebut Draf RUU Tax Amnesty Sudah Final).

Lalu, apa program unggulan terutama dalam kebijakan fiskal untuk mendorong hal itu? Dengan tangkas, di forum tersebut, Bambang menjawab pertanyaan salah seorang undangan ini. Menurut dia, di bidang perpajakan, pemerintah mendorong kebijakan pengampunan pajak dengan harapkan dapat memperbaiki penerimaan negara.

Bambang bercerita, sebenarnya ada “segunung” uang yang dihasilkan oleh perut bumi Indonesia. Juga dari sumber daya alam dalam hamparan lahan yang terserak. Sayang, uang-uang tersebut tak disimpan di dalam negeri, malah diparkir di bank-bank asing.

Untuk itulah Kementerian Keuangan menggagas Rancanga Undang-Undang Pengampunan Pajak. Dengan kebijakan tax amnesty ini, dia berharap uang yang dihasilkan dari sumber daya alam Indonesia, yang tidak pernah kembali, bisa ditarik pulang. “Ini menjadi kebijakan paling kritikal pada 2016 karena dampaknya akan besar,” kata Bambang. “Kalau ditanya berapa banyak uang yang ada di luar negeri, itu banyak banget.”

Upaya mengegolkan rencana tersebut mendapat sambutan hangat Misbakhun, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar yang hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam berbagai kesempatan, mantan pegawai pajak ini memang mendukung suksesnya tax amnesty. Baginya, di tengah pemasukan negara yan sedang menurun, pengampunan pajak merupakan pilihan yang perlu diambil agar penerimaan lebih optimal.

Sayang, rencana pengampunan pajak yang diharapkan menambah pemasukan Rp 60 – 80 triliun itu tidak berjalan mulus. Pada Kamis pekan lalu, 25 Februari 2016, Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat menunda membahas RUU Pengampunan Pajak. Alasannya, pimpian fraksi belum menerima secara utuh draft akademik bakal beleid tersebut.

Semestinya, Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak disahkan akhir tahun lalu. Ketika itu, pemerintah sangat berkepentingan dengan kebijakan ini. Kas negara benar-benar cekak untuk membiayai berbagai proyek. Sementara itu penerimaan pajak pada awal November baru Rp 774,4 triliun atau 59,8 persen dari total target penerimaan pajak tahun itu. Akibatnya terjadi selisih antara realisasi dengan target atau shortfall penerimaan pajak hingga Rp 155 triliun.

Praktis hal ini mempengaruhi penerimaan negara yang baru mencapai 63 persen dari pagu Rp 1.761,6 triliun. Sementara itu, belanja pemerintah hingga 5 November 2015 telah menghabiskan 71 persen dari pagu Rp 1.984,1 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran menyentuh Rp 298,9 triliun atau 2,55 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Dengan alasan tak memenuhi target inilah Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito undur diri. Posisinya lalu diisi oleh Ken Dwijugiasteadi.

Di sinilah harapan besar pemerintah. Karenanya, rancangan aturan ini dibuat semenarik mungkin bagi wajib pajak. Misalnya, dalam draf awal yang kami terima, Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak bisa menghapuskan sanksi para “pendosa” yang tak membayar pungutan wajib ke negara.

Misalnya, penebusan dosa secara khusus dituangkan dalam Pasal 9. Jika mengajukan permohonan, pajak terutang mereka akan dihapus. Begitu pula dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana untuk kewajiban perpajakan. Untuk mendapat fasilitas tersebut, syaratnya, wajib pajak telah memperoleh Surat Keputusan Pengampunan Pajak.

Terkait porses hukum yang menjeratnya, beleid ini menawarkan keistimewaan terhadap perusahaan atau orang yang telah memperoleh bukti penerimaan permohonan pengampuna pajak. Pertama, pihak yang bersangkutan tidak akan dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana perpajakan.

Kedua, jika si wajib pajak sedang menjalani pemeriksaan atau penyidikan tindak pidana pajak maka dia akan kalis darinya. Sehingga, semua proses hukum yang sedang mereka jalani dihentikan. Bahkan, draft itu juga menyebutkan hal itu termasuk bila terkait upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Yang juga menggiurkan jika undang-undang ini disetujui yaitu terkait kemanan wajib pajak. Data dan informasi yang terdapat dalam Surat Permohonan Pengampuna Pajak tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyidikan atau penuntutan pidana dalam bentuk apa pun. Namun klausul ini tak berlaku dalam hal tindak pidana narkotika, terorisme, dan perdagangan manusia.

Rupanya, DPR belum mewujudkan harapan itu. Hanya, pemerintah sedikit lega ketika RUU Tax Amnesty akhirnya ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional 2016. Namun, masih ada kekhawatiran beleid ini terus terhambat. Pasalnya, Dewan Perwakilan Rakyat meminta barter dengan pembahasan RUU Komisi Pemberantasan Korupsi.

Atas dugaan tersebut, Bambang Brodjonegoro sempat menyangkalnya. Menteri Keuangan ini membantah lambannya penyerahan Amanat Presiden atau Ampres ke DPR terkait RUU Pengampunan Pajak karena tersandera masalah politik. Bila draft dari pemerintah belum dikirim ke Sanayan, hal itu semata karena ada pasal yang belum tuntas dibahas. “Bukan soal politik,” kata Bambang pertengahan bulan lalu.

Menurutnya, ketika itu draf RUU Pengampunan Pajak sudah rampung. Rancangannya puns sudah berada di Presiden. Seiring dengana itu juga akan mengeluarkan Amanat Presiden. Tetapi hingga saat ini Ampres belum juga dikirimkan ke DPR. Meski begitu, Bambang yakin RUU Pengampunan Pajak bisa disahkan di paruh pertama tahun ini dan diharapkan menambah penerimaan pajak hingga Rp 60 triliun.

Lagi-lagi, keinginan ini tak terlaksana. Dengan alasan pimpinan fraksi belum menerima draft akademik secara utuh, Kamis pekan lalu Badan Musyawarah DPR menunda membahas RUU Pengampunan Pajak. Kenyataan ini pun memupus harapan Lapangan Banteng yang bermimpi pembahasannya terlaksana pada masa sidang pertama tahun ini, sebelum masa reses pada April nanti.

Aneka Jurus Selamatkan Anggaran

Menteri Bambang Brodjonegoro akhirnya bersikap realistis setelah Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak ditunda oleh Badan Musyawarah DPR. Dia berencana mengajukan usulan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 pada Juli mendatang. Pemerintah akan mendasarkan pada laporan ekonomi semester satu. Pada saat itu, dia juga berharap sudah ada kepastian mengenai pembahasan tax amnesty.

Menurutnya, tax amnesty penting untuk mengukur potensi pemasukan kas negara. Apalagi dengan penurunan harga minyak dunia, penerimaan negara diperkirakan merosot Rp 90 triliun. Belum lagi selisih antara penerimaan dan target atau shortfall pajak diperkirakan mencapai Rp 200 triliun. Meskipun tanpa acuan yang pasti mengenai penerimaan, Bambang ingin tetap melanjutkan pembahasan APBN-P 2016.

Jika kebijakan ini gagal, pemerintah akan memotong belanja negara dalam jumlah cukup besar. Adapun menambah utang merupakan opsi akhir. Sebab, pemerintah juga harus menjaga agar defisit anggaran tidak melebihi tiga persen. Meski begitu, dia berharap beleid untuk menambah penerimaan negara tetap dibahas, entah pada semester satu atau paruh kedua akhir tahun ini.

Dalam hitungannya, bila tax amnesty tidak ditetapkan, kemungkinan ada selisih antara target dan penerimaan pajak sebesar Rp 290 triliun pada tahun ini. Konsekuensinya, akan ada pemotongan belanja, terutama belanja Kementerian dan Lembaga, juga selain dua institusi tersebut. “Subsidi elpiji juga akan turun, karena harganya kan turun,” ujar dia usai acara penandatanganan perjanjian kerja sama proyek Palapa Ring di Jakarta, Senin, 29 Februari 2016.

Selain memotong anggaran, Bambang juga membuka ruang pelebaran defisit dari 2,15 menjadi 2,31 persen terhadap Produk Domestik Bruto yang mencapai Rp 12.707 triliun. Artinya, defisit akan membengkak Rp 20 triliun menjadi Rp 293,2 triliun. Bila perkiraan ini sesuai, maka pemerintah tidak perlu menambah utang. Lalu, dari mana uang untuk menutup defisit tambahan ini? “Kami masih punya sisa kas tahun lalu Rp 20 triliun. Nah, itu mau kami pakai untuk pembiayaan, tanpa harus nambah utang,” tutur dia.

Tak hanya itu, belanja negara yang sifatnya mendadak seperti Asian Games 2018 juga akan dipangkas. Rencananya, Rp 700 miliar akan dipakai guna merenovasi Gelora Bung Karno, Jakarta.

Di lain kesempatan, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah perlu mempersiapkan langkah efisiensi anggaran guna mengantisipasi skenario terburuk, yakni jika tax amnesty ditolak Dewan. Meski begitu, penghematan itu tidak harus dengan memotong anggaran. “Tapi membuat anggaran lebih efisien,” ujar Darmin.

Ekonom Bank Central Asia David Sumual mengatakan potensi pemasukan dari tax amnesty sebenarnya cukup besar, Rp 60-80 triliun. Namun, melihat perkembangan politik di Senayan, kecil kemungkinan tujuan tersebut tercapai. “Saya pikir, terlalu bergantung pada tax amnesty riskan melihat kemungkinan masih ada tarik menarik di DPR,” ujarnya.

Karena itu, pilihan untuk keluar dari tekanan rendahnya penerimaan pun akan seperti tahun lalu. Pertama dengan mengurangi belanja modal, termasuk menunda penyertaan modal negara. Hal ini lebih memungkinkan bila harus memotong belanja rutin. Adapun pilihan kedua dengan menambah utang, yang juga pelik dilaksanakan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyayangkan tertundanya tax amnesty. Selain bakal mengancam penerimaan negara, hal itu dapat menurunkan kepatuhan para wajib pajak. Sebab, wajib pajak membutuhkan kepastian aturan untuk membuat perkiraan dan rencana usaha. Jika diterapkan April, wajib pajak bisa menyelesaikan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan tax amnesty bersamaan. Tetapi bila berlaku di paruh kedua tahun ini, potensinya berkurang.

Tax Amnesty Diganjal DPR, Ditjen Pajak Bisa Adu Kewenangan

Sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berniat menunda pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Pengampunan Pajak (tax amensty), berpotensi mengancam target penerimaan pajak tahun ini. Agar DPR menyetujui kebijakan tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bisa saling adu kewenangan.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyayangkan kemungkinan tertundanya pemberlakuan tax amnesty. Selain bakal mengancam penerimaan negara tahun ini, hal itu dapat menurunkan kepatuhan para wajib pajak. Pasalnya, wajib pajak membutuhkan kepastian aturan untuk membuat perkiraan dan rencana usaha ke depan.

Selain itu, menurut dia, sekarang merupakan momentum yang pas untuk menerapkan pengampunan pajak. Apalagi, belanja negara yang tinggi menuntut penerimaan yang besar pula. Untuk itu, dia menantang Ditjen Pajak menggunakan kewenangannya seperti halnya DPR. “Saya mau provokasi Ditjen Pajak, ada indikasi tax amnesty diganjal DPR. Tidak apa-apa. Bisa main nih,” ujar Prastowo dalam acara media gathering Ditjen Pajak di Bali, Kamis (25/2).

Adu kewenangan yang dimaksud adalah memeriksa kepatuhan anggota DPR dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Dengan begitu, wajib pajak juga akan menjadi disiplin melaporkan SPT secara benar. “Misalnya uji SPT ketua fraksi, Ketua DPR. Masuk aja ke permainan itu, adu kewenangan. Ini alat pemukul yang efektif,” ujarnya.

Menanggapi tantangan tersebut, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Edi Slamet Irianto mengatakan, pihaknya masih akan bersinergi dengan DPR agar mau memahami dan mendukung pemerintah dalam menerapkan pengampunan pajak. Tapi kalau DPR sulit memahami dan cenderung menggunakan kewenangannya secara sepihak untuk menunda tax amnesty, Ditjen Pajak akan memikirkan jalan keluar yang lain. Sayangnya, dia tidak menjelaskan bentuk jalan keluar tersebut. “Kan kami harus baik-baik.”

Seperti diketahui, pemerintah mengandalkan kebijakan pengampunan pajak untuk menambah penerimaan negara tahun ini. Dalam RUU Tax Amnesty, pemerintah menjanjikan penghapusan pajak terutang, sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana perpajakan dengan membayar uang tebusan. Berdasarkan perhitungan tahun lalu, pemerintah menargetkan penerimaan pajak dari kebijakan tersebut sebesar Rp 60 triliun.

DPR telah menyetujui RUU Pengampunan Pajak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016. Pada 15 Februari lalu, Presiden Joko Widodo sudah menyerahkan Surat Presiden terkait pengampunan pajak kepada DPR. Surat presiden ini sebagai sebuah bentuk kesepakatan politik bahwa pembahasan RUU Tax Amnesty berjalan bersamaan dengan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini juga mengacu kepada kesepakatan pemerintah dan DPR dalam sidang pari[purna DPR, 17 Desember tahun lalu.

Namun, belakangan, pemerintah berdasarkan kesepakatan dengan DPR memutuskan untuk menunda revisi UU KPK. Hal tersebut membuat nasib pembahasan RUU Tax Amnesty menjadi tidak jelas. Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR Firman Subagyo mengatakan, penundaan pembahasan tax amnesty karena pemerintah menunda revisi UU KPK. “Sekarang masih pro-kontra. Samalah seperti (pembahasan RUU) KPK. Kalau pemerintah bisa menunda, kan bisa juga nanti teman-teman (DPR). Politik itu dinamis,” katanya, Selasa lalu (23/2).

Perubahan APBN 2016 Menunggu Kepastian Tax Amnesty

Keinginan pemerintah mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 pada awal tahun ini belum dapat direalisasikan. Pasalnya, Kementerian Keuangan masih menunggu kepastian pemberlakuan aturan pengampunan pajak (tax amnesty) sebagai tambahan sumber penerimaan negara.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro belum bisa menyebutkan waktu pengajuan revisi APBN 2016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebab, dia ingin memastikan terlebih dahulu persetujuan DPR terhadap rancangan undang-undang (RUU) tentang pengampunan pajak yang telah diajukan pemerintah. “Kami lihat tax amnesty dulu. Jadi tidak usah cepat-cepat (revisi APBN),” katanya di Jakarta, Kamis (11/2).

Menurut Bambang, persetujuan DPR atas RUU Tax Amnesty itu penting untuk menentukan penerimaan negara, yang kemudian juga akan mempengaruhi besaran belanja pemerintah tahun ini. Adapun rancangan beleid tersebut direncanakan akan mulai dibahas oleh DPR pekan depan.

Sekadar informasi, pemerintah mengandalkan kebijakan pengampunan pajak untuk menambah penerimaan negara tahun ini. Dalam RUU Tax Amnesty pemerintah menjanjikan penghapusan pajak terutang, sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana perpajakan dengan membayar uang tebusan. Berdasarkan perhitungan tahun lalu, pemerintah menargetkan penerimaan pajak dari kebijakan tersebut sebesar Rp 60 triliun.

Namun, ada kekhawatiran pembahasan beleid tax amnesty ini bakal terhambat. Pasalnya, DPR meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan Amanat Presiden (Ampres) sebagai bentuk komitmen politik bahwa pembahasan RUU Tax Amensty sejalan dengan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai pemerintah seharusnya mengajukan segera perubahan APBN 2016. “Revisi APBN seharusnya Maret,” kata dia. Pasalnya, pemerintah harus mengkalkulasi ulang penerimaan negara untuk menopang belanja. Belanja modal yang cukup tinggi di awal tahun ini masih ditopang oleh pembiayaan sebelum tahun anggaran 2016 (pre-funding) pada akhir tahun lalu sekitar Rp 48 triliun.

Namun, ke depan, pemerintah membutuhkan penerimaan yang lebih besar untuk membiayai belanja hingga akhir tahun nanti. Penopang utama penerimaan negara adalah penerimaan pajak, di tengah melorotnya ekspor dan anjloknya harga komoditas. David melihat tantangan anggaran negara tahun ini adalah mendongkrak penerimaan pajak, apalagi jika kebijakan tax amnesty sulit dijalankan karena terganjal persetujuan DPR. “Jadi harus ada antisipasi kalau tax amnesty tidak jalan karena tarik-menarik politik. Belanja harus ada penyesuaian nantinya,” kata dia.

Selain penyesuaian pos penerimaan dan belanja, David menilai perubahan APBN 2016 perlu dilakukan untuk merevisi asumsi harga minyak. “Asumsinya (harga minyak ICP dalam APBN 2016) sebesar US$ 50 per barel, sekarang sudah (turun) menjadi US$ 30 perbarel,” katanya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara juga menilai asumsi makro dalam APBN 2016 yang agak meleset dengan kondisi saat ini adalah harga minyak. “Harga minyak yang rendah itu berdampak ke inflasi, seharusnya menjadi turun,” katanya. Namun, dia mengaku belum ada keputusan mengenai perubahan APBN 2016.

Keinginan merevisi APBN 2016 pertama kali diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sejak akhir tahun lalu. Ia menilai target APBN 2016 cukup ambisius karena kondisi ekonomi tahun ini masih kurang mendukung peningkatan penerimaan pajak. Saat ekonomi melambat, keuntungan perusahaan menyusut yang berujung pada minimnya setoran pajak. Apalagi, sebagian besar penerimaan pajak di Indonesia masih bersumber dari perusahaan.

Karena itulah, dia meragukan target pajak 2016 bakal tercapai. Sekadar informasi, target penerimaan pajak dalam APBN 2016 sebesar Rp 1.368 triliun atau lebih tinggi 29 persen dari realisasi penerimaan pajak, termasuk pajak penghasilan (PPh) migas tahun lalu yang sebesar Rp 1.060,8 triliun.

Belakangan, Menteri Keuangan menyatakan akan mengajukan perubahan APBN 2016 dalam waktu dekat untuk merevisi target penerimaan pajak. Untuk menghitung penerimaan pajak tahun ini harus memperhatikan pertumbuhan alamiah, yaitu pertumbuhan ekonomi ditambah dengan inflasi dan dikalikan dengan penerimaan pajak 2015. “Pertumbuhan ekonomi kami asumsikan 5,3 persen dan inflasi 4,7 persen berarti pertumbuhan alamiah sekitar 10 persen,” kata Bambang, Januari lalu. Dengan menggunakan rumus tersebut, target penerimaan pajak tahun ini yang diajukan Kementerian Keuangan minimal Rp 1.166,67 triliun.

RUU Tax Amnesty Masih Menunggu Amanat Presiden



Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016. Beleid ini ditargetkan selesai bula depan atau Maret tahun ini. Tetapi, lembaga legislatif itu masih menunggu Presiden Joko Widodo mengeluarkan Amanat Presiden atau Ampres terlebih dulu.

Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Subagyo mengatakan ada 40 rancangan undang-undang yang masuk dalam Prolegnas. Dari jumlah itu, 14 beleid di antaranya masuk pembahasan tingkat satu, sehingga diperkirakan rampung sebelum masa sidang pertama yang berakhir Maret nanti. Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan dan Pengampunan Pajak masuk pembahasan tingkat satu.

“Kalau pemerintah menghendaki, cepat selesai. Sekarang kami belum terima (draf) RUU Tax Amnesty. Kalau pemerintah mau cepat, yaa serahkan ke DPR,” kata Firman usai Sidang Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 26 Januari 2016.

Badan Legislasi memang sempat meminta Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Amanat Presiden. Dalam Ampres diharapkan muncul kesepakatan politik bahwa RUU Tax Amnesty akan dibahas bersamaan dengan revisi RUU Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua Badan Legislasi Hendrawan Supratikno menyatakan sudah menerima draf RUU Tax Amnesty, tetapi konsepnya belum final. Pengesahan aturan pengampunan pajak itu sebagai prioritas kelanjutan dari Sidang Paripurna pada 17 Desember tahun lalu. “Kalau Presiden sudah kasih Ampres, baru bisa dikatakan ada kesepakatan politik,” kata Hendrawan.

Saat ini, kata Hendrawan, draf RUU KPK sudah selesai dikaji oleh DPR. Kalau sudah ada deal politik, pembahasannya bisa cepat. Bahkan, hanya seminggu. Tetapi jika belum ada kesepakatan politik, prosesnya bisa berlangsung alot. Apalagi Partai Gerindra hingga kini belum menyepakati kebijakan untuk mendorong penerimaan pajak ini. (Lihat pula: Pemerintah Akan Perpanjang Masa Pengampunan Pajak).

“Itu keputusan politik. Keputusan politik itu tidak tersandera rambu-rambu tanggal. Kalau mau cepat, delapan jam selesai. DPR mau (bahas) sampai jam dua pagi. Tapi kalau sedang malas, sedang enggan istilahnya, berminggu-minggu juga tidak dikerjain,” ujar Hendrawan. Meski begitu, ia memastikan RUU Pengampunan Pajak selesai pada masa sidang awal tahun ini.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Misbakhun juga menyatakan ada kesepakatan politik dalam pembahasan kedua beleid ini. Yakni, pembahasan dua rancangan undang-undang dilakukan berbarengan. “Mau tidak mau, kami tunggu saja. Kalau kesepakatan seperti ini, jangan sampai jadi hambatan tax amnesty,” tutur dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI Suprayitno menyatakan sebaliknya. Menurut politikus Fraksi Gerindra ini pembahasan RUU Tax Amnesty tidak menunggu beleid KPK. Partainya menolak kebijakan pengampunan pajak lebih karena dinilai tidak adil bagi wajib pajak yang patuh. Selain itu, belum jelas potensi yang didapat dan pengaruhnya terhadap perluasan basis pajak.

“Ada empat ribu perusahaan yang menunggu insentif ini. Memang mau sumber daya alam (SDA) dikeruk, dan tidak menghasilkan apa-apa?,” ujar dia. “Bukan karena menunggu barengan (dengan RUU KPK). Kalau yang lain sepakat, biarpun kami belum, yaa sepakat saja.”


Tax Amnesty Gagal, Banyak Pengusaha Berpotensi Dipidana

Sejumlah negara gagal berkali-kali menerapkan tax amnesty. Ada pula yang sukses.

Tak hanya dikejar oleh target penerimaan pajak, pemerintah pun berpacu dengan automatic exchange of information/AEOI. Keterbukaan informasi secara otomatis terkait perpajakan ini berlaku pada September 2018. Melalui sistem itu, wajib pajak yang membuka rekening di negara lain akan terlacak oleh otoritas pajak negara asal.

Direktur Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak John Hutagaol mengatakan sebelum memasuki era tersebut, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak. Tax amnesty ini merupakan jembatan menuju penerapan AEOI. Melalui kebijakan ini, wajib pajak diharapkan memperbaiki pelaporan dan kewajibannya.

Saat ini, kata John, Indonesia belum siap menghadapi AEOI dibanding Singapura yang merupakan negara tax haven. Padahal kebijakan ini merugikan negara-negara yang menerapkan pajak rendah, bahkan nol persen tersebut. Terbatasnya akses Direktorat Pajak membuka data wajib pajak di perbankan menjadi indikasi belum siapnya Indonesia. “Selama ini kami meremehkan Singapura, ternyata dia lebih siap untuk transparansi,” kata John dalam acara Ikatan Akuntan Indonesia di Balai Kartini, Jakarta, Kamis, 10 Maret 2016.

Namun, sidang paripurna Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat akhir bulan lalu menunda pembahasan Rancanagn Undang-Undang Tax Amnesty. Padahal pemerintah mentargetkan beleid tersebut selesai pertengahan tahun ini sebagai acuan menyususun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. (Lihat pula: RUU Tax Amnesty Masih Terganjal Amanat Presiden).

Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional Jon Erizal menyatakan beleid tersebut masih dikaji anggota Dewan. “Pertanyaan yang muncul, apakah tidak ada jebakan batman? Mereka punya pengalaman dari penerapan Sunset Policy, (khawatir) data ini tidak lagi digunakan untuk mengejar yang lain-lain,” katanya.

Keputusan Dewan tersebut disesalkan oleh Darussalam. Pakar perpajakan dari Universitas Indonesia ini mengatakan pengampunan pajak mesti diterapkan sebelum AEOI berlaku. Pasalnya, jika Tax Amnesty gagal diterapkan tahun ini, akan ada banyak pengusaha atau wajib pajak yang dipidanakan.

Dalam analisanya, aset yang belum dilaporkan akan dengan mudah didapat oleh Direktorat Pajak ketika AEOI berlaku. “Kalau sekarang tidak dilakukan tax amnesty, berapa banyak yang akan kena sanksi administrasi, bahkan pidana?” tutur Darussalam.

Pandangan serupa disampaikan oleh Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Suryadi Sasmita. Karena itu, kebijakan untuk mendorong penerimaan pajak tersebut seyogyanya berlaku tahun ini. (Lihat pula: Hariyadi Sukamdani: Kami yang Dorong Tax Amnesty).

Meskipun, di sisi lain, dia menyesali target penerimaan pajak yang meonjak 30 persen. Target tersebut dikhawatirkan akan mengganggu iklim usaha. Sebab, bila mengacu perhitungan Direktorat Pajak, setiap pertumbuhan ekonomi satu persen akan ada kenaikan penerimaan pajak 1,5 persen. “Kalau ekonomi tumbuh lima persen, seharusnya target (pajak) 7,5 persen. Kenapa ini 30 persen?” kata dia.

Dalam kesempatan terpisah, Presiden Joko Widodo menyerahkan keputusan tax amnesty kepada pembahasan DPR. Sebab, pemerintah telah selesai membahas dan memproses rancangan beleid tersebut. “Tanyakan saja ke Dewan,” kata Jokowi usai peresmian Pusat Logistik Berikat PT. Citra Krida Bahari di Cilincing, Jakarta.

Kisah Tax Amnesty di Penjuru Dunia*

Gagal

India: 1952, 1965, 1975, 1981, 1985, 1986, 1991

o Program tax amnesty terlalu sering sehingga menjadi bagian iklim melemahnya penegakan peraturan pajak penghasilan.

o Intensitas tuntutan hukum menjadi lebih rendah. Terdapat kemudahan penyelesaian di luar pengadilan atas tunggakan pajak.

o Tidak adanya langkah memperkuat Undang-Undang perpajakan atau perubahan struktur lain dalam sistem perpajakan.

o Adanya ekspektasi wajib pajak bahwa akan ada program tax amnesty yang lebih menarik di masa yang akan datang.

Indonesia: 1965 dan 1984

o Wajib pajak yang diharapkan mengikuti program tax amnesty ternyata tidak begitu merespons kebijakan ini.

o Penerapan kebijakan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara terpadu dan menyeluruh.

o Minimnya keterbukaan dan peningkatan akses informasi ke masyarakat termasuk sistem kontrol dari Direktorat Jenderal Pajak.

Berhasil

India: 1997

o Situasi krisis di India mendorong wajib pajak berpartisipasi dalam tax amnesty.

o Program ini merupakan program amnesty terakhir, tidak ada amnesty selanjutnya.

Irlandia: 1988

o Pemerintah Irlandia mengumumkan usulan tenggat waktu 10 bulan pada wajib pajak yang tidak taat untuk membayar kewajiban tanpa ancaman sanksi denda dan bunga atau tuntutan.

o Kebijakan ini merupakan yang pertama dan terakhir bagi wajib pajak di Irlandia.

o Menambah jumlah pemeriksa pajak dengan tugas menegakkan pemungutan pajak, mengumumkan daftar hitam para pembayar pajak di surat kabar-surat kabar nasional.

o Di akhir periode pengampunan, memberlakukan sistem perpajakan baru, tarif denda dan bunga naik bagi wajib pajak yang nakal, menambah kewenangan para penyidik untuk menyita barang serta aktiva lainnya dan membekukan rekening bank tersangka penyelundup pajak.

Afrika Selatan: 1995, 1996, 2003

o Sangat besar antusias masyarakat dengan fasilitas amnesty. (Lihat juga: Kejar Target 2016, Pemerintah Bidik Wajib Pajak Pribadi).

o Telah dilakukannya penelitian dan pengumpulan data sebelum pelaksanaan pengampunan pajak.

o Optimalisasi strategi “pull and push”. Pull adalah menarik atau memberikan insentif kepada wajib pajak agar tertarik ikut program ini. Salah satunya dengan penghapusan denda dan atau bunga pajak terutang atau pembayaran tebusan dengan tarif yang rendah. Push dimaksudkan memberikan tekanan atau rasa tidak nyaman seandainya wajib pajak tidak berpartisipasi. Salah satunya dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas audit pajak, strategi pemilihan target penyidikan, serta sanksi pidana pajak sementara sebelum amnesty diumumkan.

Yang tidak dapat pengampunan:

o Kepemilikan aset di luar negeri yang berasal dari aktivitas ilegal atau kriminal lain seperti korupsi, hasil kejahatan, hasil transaksi narkoba, atau hasil pencucian uang.

o Aset yang disimpan di dalam negeri dan berasal dari penghasilan dalam negeri namun belum dilaporkan dan dipenuhi kewajiban perpajakannya. Ini hanya diberi penghapusan sanksi denda sebesar 200 persen dan pemberian kelonggaran dalam mencicil kewajibannya

Sumber: Fiscal and Tax Administration Association, Tempo, Katadata.co.id

Sebarkan ! Share Artikel ini !

Share on Google Plus

Tentang Rey Arifin

Rey Arifin (Arizal Firmansyah) adalah Seorang Blogger dan Praktisi IT, Multimedia, Broadcasting, & Media Online. Juga Pendiri & Pengelola RIZALmedia, Pendiri & Ketua Komunitas Blogger Indonesia, Pendiri & Penyiar Radio Kepanjen FM.
Baca : Profil Lengkap Rey Arifin. Hubungi : Kontak Rey Arifin.
    Sampaikan Komentar Anda dengan Akun Google

0 komentar:

Poskan Komentar

    Sampaikan Komentar Anda dengan Akun Facebook