Bedah Kasus AHOK "Al-Maidah" Lengkap ! Sebarkan !



1. APAKAH KALIMAT AHOK MERUPAKAN PENISTAAN AGAMA ?
2. APAKAH FATWA MUI TERKAIT KASUS AHOK DIBENARKAN ?
3. BAGAIMANA PENYELESAIAN KASUS AHOK ?

"Bapak ibu nggak bisa pilih saya, karena dibohongin pake surat almaidah 51 macem-macem itu. Itu hak bapak ibu ya. Jadi kalau bapak ibu perasaan ga bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, gapapa. Karena ini kan hak pribadi bapak ibu. Program ini jalan saja. Jadi bapak ibu ga usah merasa ga enak. Dalam nuraninya ga bisa pilih Ahok" [1]

Pertanyaan I :
a. Siapakah subyek yg dimaksud oleh Ahok dalam kalimatnya membohongi bapak ibu dengan menggunakan Al Maidah 51?
b. Apakah Ahok menyampaikan bahwa Al Maidah 51 adalah bohong?

Jawaban :
a. Subyek yg dimaksud Ahok adalah orang yg menyampaikan Almaidah kepada orang lain, dalam konteks ini adalah orang biasa atau ulama
b. Ahok tidak menyampaikan bahwa Almaidah 51 adalah bohong, namun ada orang yg membohongi orang lain dengan menggunakan ayat tersebut agar orang lain tersebut tidak memilih Ahok dalam Pilkada. Jadi Ahok tidak menistakan Al Maidah 51

Pertanyaan II :
a. Apakah Ahok menganggap bahwa ulama yg menyampaikan Almaidah 51 kepada orang lain agar tidak memilih Ahok dalam Pilkada adalah suatu kebohongan ?
b. Mengapa Ahok menganggap itu sebagai suatu kebohongan ?

Jawaban :
a. Ya
b. Karena Ahok menganggap bahwa Almaidah 51 tidak ada kaitannya dengan Pilkada

Baiklah, dari sini kemudian kita mulai meneliti apakah AlMaidah 51 ada kaitannya dengan Pilkada?
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi auliya bagimu; sebahagian mereka adalah auliya bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi auliya, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang lalim.” (QS. Al-Maidah: 51) [2]

Pertanyaan III:
a. Siapakah yg dimaksud nasrani dan yahudi dalam ayat tersebut ?
b. Apakah makna auliya dalam ayat tersebut?
c. Apakah auliya memiliki arti yang sama dengan gubernur ?

Jawaban :
a. Nasrani adalah pengikut ajaran Yesus
Yahudi adalah suatu kepercayaan, karena yahudi tidak diakui di Indonesia secara konstitusional maka kita tidak perlu membahas yahudi

Apakah Ahok seorang nasrani ? jawabnya ya.
b. Secara harfiah Auliya adalah Wali Allah

Wali Allah atau Auliya adalah orang2 yang memiliki ciri2 sebagai berikut :
1. Berilmu tentang Allah Ta’ala dengan sebenar-benarnya, tidak hanya sekadar tahu bahwa Allah Ta’ala itu ada dan sebagai Sang Pencipta, akan tetapi mencakup pula konsekuensi ketika telah mengetahui tentang-Nya.
2. Berusaha melaksanakan ketaatan dengan terus menerus.
3. Ikhlas dalam beribadah kepada Allah Ta’ala (ini juga menjadi salah satu konsekuensi ketika seseorang memiliki ilmu tentang Allah Ta’ala).
4. Karena mereka menjalankan ketaatan kepada Allah Ta’ala dengan penuh ikhlas, mereka tidak khawatir terhadap keadaan yang akan dihadapi di hari kiamat nanti. Mereka juga tidak takut terhadap apa yang telah lalu di belakang mereka baik dari perkara dunia yang luput dari mereka atau amalan telah mereka kerjakan karena mereka menjalankannya ikhlas semata karena Allah Ta’ala dan sesuai dengan syari’at yang diajarkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.[3]

c. Tidak ada keterangan secara pasti mengenai keterkaitan dengan gubernur karena makna Auliya disini adalah sifat dan karakter.

Baik, kita mulai melihat apa itu gubernur?
Gubernur, adalah jabatan politik di Indonesia. Gubernur merupakan kepala daerah untuk wilayah provinsi.

Kata "gubernur" bisa berasal dari bahasa Portugis "governador", bahasa Spanyol "gobernador", atau bahasa Belanda "gouverneur". Bentuk Belanda ini mirip dengan bentuk bahasa Perancis dan arti harafiahnya adalah "pemimpin", "penguasa", atau "yang memerintah".

Gubernur dipilih bersama wakilnya dalam satu paket pasangan yang dipilih secara langsung oleh rakyat di provinsi setempat untuk masa jabatan 5 tahun, sehingga dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada rakyat. Gubernur terpilih kemudian dilantik oleh Presiden, dan dapat juga dilantik oleh Mendagri atas nama Presiden.

Selain itu, gubernur juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi bersangkutan, sehingga dalam hal ini, gubernur bertanggung jawab kepada presiden. Dan kewenangan gubernur diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 dan PP No 19 Tahun 2010.
Pada dasarnya, gubernur memiliki tugas dan wewenang memimpin pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD provinsi.

Gubernur bukanlah atasan bupati atau wali kota, namun hanya sebatas membina, mengawasi, dan mengkoordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Hubungan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota bukan subordinat, di mana masing-masing pemerintahan daerah tersebut mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.[4]

Dari pernyataan diatas kita bisa menyimpulkan bahwa gubernur adalah suatu jabatan politik yg memiliki tugas dan wewenang memimpin pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD provinsi.

Baca : 21 Kebijakan AHOK untuk Kemajuan Islam di Jakarta (yang Gak Tersentuh Gubernur Lain sejak 1945)

Pertanyaan IV:
a. Siapakah yang dipimpin oleh gubernur ?
b. Siapakah yang memimpin gubernur ?
c. Apakah fungsi DPRD provinsi ?
d. Apakah kedudukan ketua DPRD provinsi setara dengan gubernur?

Jawaban :
a. Terkait dengan tugas dan wewenangnya dalam memimpin pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah maka gubernur memimpin subyek yang melaksanakan penyelenggaraan pemda. Nah, siapakah yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah? Tentunya adalah aparat pemerintah daerah. Siapa sajakah aparat tersebut? Tentunya mereka adalah PNS dan sejenisnya.
Mari kita analogikan dengan perusahaan dan konsumen

Perusahaan = Pemprov
Konsumen = Rakyat daerah

Seperti halnya perusahaan, maka dalam suatu perusahaan harus ada yang namanya manajer untuk mengatur, membina, mengendalikan system yang berjalan pada perusahaan yang mencakup produksi, keuangan, SDM dan operasional.

Maka pada pemprov dianalogikan yakni :
Produk = Layanan Publik
Keuangan = Pemasukan (Pajak dsb.) Pengeluaran (gaji PNS, pembangunan infrastruktur dll)
SDM = PNS, instansi terkait dll.
Operasional = Regulasi, Perda, Tata Kerja, Jobdes PNS dsb

Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa yang dipimpin oleh seorang gubernur adalah PNS dan seluruh personil yang berada pada instansi terkait.

Apabila ada kebijakan2 atau aturan yang dibuat oleh gubernur seperti Perda dll,itu merupakan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan DPRD Pemprov, artinya gubernur tidak diperbolehkan mengambil keputusan secara sepihak tanpa kesepakatan dengan DPRD Pemprov. Artinya kebijakan tersebut dibuat untuk sebaik-baiknya kepentingan rakyat.

Analoginya dengan sebuah perusahaan maka perusahaan pun memiliki aturan yang ditujukan kepada konsumen demi sebaik2nya kepentingan konsumen. Sehingga diharapkan tidak adanya perselisihan antara konsumen 1 dengan konsumen yang lain, sama halnya dengan rakyat daerah agar tidak terjadi bentrokan antara rakyat1 dengan rakyat yang lain dalam satu lingkup daerah.

b. Gubernur berada di bawah naungan presiden dan dibawah pengawasan Mendagri.
Gubernur dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat.

c. Fungsi DPRD adalah legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. DPRD sebagai lembaga legislatif merupakan lembaga perimbangan terhadap kekuasaan eksekutif yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.[5]

d. Karena DPRD sebagai lembaga legislasi yang berfungsi untuk perimbangan lembaga eksekutif (pemprov), maka bisa dikatakan bahwa ketua DPRD memiliki kedudukan yang setara dengan seorang gubernur.

Berdasarkan serangkaian hipotesa yang saya cermati, maka untuk sementara ini saya menyimpulkan bahwa kata Auliya yang dimaksud dalam QS AlMaidah:51 bukanlah seorang gubernur, sebaliknya gubernur bukanlah pemimpin yang dimaksudkan dalam QS AlMaidah:51 karena tugas dan wewenangnya sebatas memimpin aparaturnya dalam meningkatkan layanan public demi sebaik2nya kepentingan rakyat.

Bahkan rakyat bisa mengusulkan pemberhentian gubernur bila gubernur tidak melakukan tugas dan wewenangnya dengan baik dalam mengelola pemprov mengingat gubernur bertanggung jawab kepada rakyat.

Preskripsi saya selanjutnya adalah Ahok tidak menistakan agama karena yang dituju adalah subyeknya yakni orang yang menyampaikan AlMaidah , bukan obyeknya yakni Almaidah. Dari sini muncullah dugaan selanjutnya yakni Apakah Ahok menghina ulama sebagai orang yang memiliki konsekwensi hukum dalam menyampaikan QS AlMaidah:51? Dan apakah menghina ulama termasuk kategori penistaan agama? Mari lanjut kepada rumusan masalah selanjutnya…

FATWA MUI berisi :
1. Al-Quran surah al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non Muslim sebagai pemimpin.
2. Ulama wajib menyampaikan isi surah al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib.
3. Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin.
4. Menyatakan bahwa kandungan surah al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran.
5. Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam.[6]

Mari kita bedah satu-persatu
Pernyataan nomor 1 : Sudah kita bahas pada rumusan diatas dan peskripsi saya adalah makna pemimpin yang tersirat dalam QS Al Maidah:51 bukanlah atau belum tentu seorang gubernur.

Pernyataan nomor 2 : Sudah jelas dan dibenarkan dengan tanpa mengutarakan bahwa gubernur adalah subyek yang dimaksud dalam QS Al Maidah:51

Pernyataan nomor 3 : Sudah jelas dan dibenarkan, dengan penafsiran masing2 umat islam secara pribadi

Pernyataan nomor 4 : Sudah jelas dan dibenarkan apabila Ahok menyatakan bahwa kandungan AlMaidah adalah suatu kebohongan merupakan penistaan agama. Pertanyaannya… apakah Ahok menyatakan bahwa kandungan AlMaidah adalah kebohongan? Jawabannya tidak, karena sekali lagi yang dimaksud Ahok dalam kalimatnya secara eksplisit adalah subyek, bukan obyek.

Pernyataan nomor 5 : Ahok menyatakan bohong terhadap “ulama yang dimaksudkan”, jawabannya Ya. Artinya Ahok telah melakukan penghinaan terhadap “ulama yang dimaksudkan”

Pertanyaan I :
a. Siapakah subyek “ulama yang dimaksudkan”?
b. Apakah “ulama yang dimaksudkan” mewakili seluruh umat islam di Indonesia?
c. Siapakah lembaga MUI itu? Dan bagaimana kedudukannya di Indonesia?

Jawaban
a. Subyek ulama yang dimaksud disini adalah orang atau sekelompok orang yang menafsirkan bahwa makna pemimpin atau Auliya dalam QS Al Maidah:51 adalah seorang gubernur dan mereka menyampaikan dalil tersebut kepada umat islam lainnya.

b. Saya katakan tidak semua ulama mewakili umat islam di Indonesia, begitu pula sebaliknya tidak semua umat islam diwakili oleh ulama tertentu. Karena disini kita berbicara tentang fatwa MUI maka kita sepakat “ulama yang dimaksudkan” disini adalah lembaga MUI yang notabene MUI adalah Majelis Ulama Indonesia.

c. MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. [7]

Maka bisa disimpulkan bahwa MUI adalah suatu lembaga berbadan hukum yang dibentuk oleh masyarakat untuk mewadahi ulama dalam tugasnya mengayomi kaum muslim di Indonesia.
Nah sampai disini saya mulai memunculkan pertanyaan Apakah Ahok menghina MUI?

Secara eksplisit tidak disebutkan subyek MUI dalam kata2 Ahok, namun faktanya MUI merasa tersinggung dengan pernyataan Ahok.

Apakah MUI merasa menyampaikan QS Almaidah:51 dengan penafsiran pemimpin = gubernur? Atau apakah MUI mengeluarkan fatwanya dalam rangka mengayomi “ulama yang menafsirkan makna pemimpin dalam AlMaidah:51 adalah gubernur”?

Kali ini saya tidak dapat menjawab dan memastikan jawabannya, karena hanya MUI lah yang bisa menjawab secara pasti apa alasan yang mendasari mereka mengeluarkan fatwa tersebut berdasarkan penafsirannya. Yang jelas arti daripada fatwa sendiri adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah "nasihat", "petuah", "jawaban" atau "pendapat".[8] Itu artinya fatwa tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Jadi menurut pendapat saya, fatwa MUI terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok ini tidak dapat sepenuhnya dibenarkan karena fatwa bukanlah teori namun hanyalah pendapat. Begitu pula dengan pendapat saya ini, tidak dapat sepenuhnya dibenarkan karena saya hanya berpendapat, dan Negara ini adalah Negara demokratis dimana setiap warga Negara memiliki kebebasan dalam menyampaikan pendapat.

Baca : Ketika Indonesia Menuju Suriah (negara konflik) dari Moment Pilkada DKI

Kemudian dengan melihat tendensi masing2 subyek dalam perkara ini maka kita akan bahas satu persatu :

Pertanyaan II :
a. Mengapa Ahok melontarkan kata2 yang mengandung penghinaan kepada orang / ulama yang dimaksudkan dengan menuduh mereka bohong?

b. Mengapa orang / ulama yang dimaksudkan menyampaikan penafsiran mereka akan makna “pemimpin = gubernur” dalam QS Al Maidah kepada umat islam lainnya?

Jawaban :
a. Ahok melontarkan kata2 tersebut karena dalam persepsi Ahok tidak ada kaitannya QS Al Maidah:51 dengan pilihan gubernur. Dan seringkali dalil tersebut digunakan oleh oknum2 tertentu untuk kepentingan politik dalam strategi mereka menjatuhkan Ahok (oknum yang dimaksud adalah lawan politik Ahok) mengingat Ahok merupakan salah 1 tokoh politik.

Jadi jelas disini subyek yang dimaksud Ahok adalah oknum lawan politik Ahok. Apakah mereka ulama? Mungkin iya mungkin juga bukan, karena tidak sedikit pula ulama yg berkecimpung di dunia politik dan kebetulan mereka mungkin juga lawan politik Ahok.

b. Ada 2 kemungkinan diantaranya yakni ada unsur kesengajaan dan unsur ketidak tahuan. Sengaja menyampaikan penafsiran yang “tidak benar” karena memiliki kepentingan politik dan Tidak mengerti bahwa penafsiran mereka “tidak benar” atau “belum tentu kebenarannya”.
Dan pada akhirnya konklusi yang bisa saya tarik adalah masing-masing baik Ahok maupun Ulama, tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah artinya masing-masing dari mereka memiliki kesalahan yang berdasar.

Pertanyaan III :
a. Apa kesalahan mendasar dari si Ahok dan bagaimana seharusnya?
b. Apa kesalahan mendasar dari ulama yang dimaksud dan bagaimana seharusnya?

Jawaban :
a. Ahok tidak menjelaskan secara detail subyek yang dimaksud dalam kalimatnya, sehingga kalimat yang dia ucapkan bersifat ambigu yakni ditujukan kepada siapa dan juga kalimatnya sangat rentan bersifat negative. Seharusnya Ahok berhati2 dalam berucap mengingat dirinya adalah pejabat yang menjadi sorotan public.

Seharusnya pula Ahok tidak perlu menyebutkan “Al Maidah:51” dalam kalimatnya karena QS Al Maidah:51 ada dalam ranah agama islam yang notabene bukan berada dalam ranah agama nasrani. Sehingga kalimat Ahok berpotensi menyinggung perasaan umat islam yang mendengarnya secara spontan. Mungkin menurut saya kalimat yang seharusnya diucapkan oleh Ahok adalah :

"Bapak ibu nggak bisa pilih saya, karena ada oknum2 yang menggunakan dalil-dalil agama demi kepentingan politik mereka. Itu hak bapak ibu ya. Jadi kalau bapak ibu perasaan ga bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibilangin kayak gitu ya, gapapa. Karena ini kan hak pribadi bapak ibu. Program ini jalan saja. Jadi bapak ibu ga usah merasa ga enak. Dalam nuraninya ga bisa pilih Ahok"

b. Kesalahan mendasar dari ulama yang dimaksud dalam perkara ini adalah sengaja menyampaikan kepada umat islam lainnya suatu dalil-dalil agama apalagi ayat dalam AlQuran yang manapun itu manakala demi kepentingan politik semata. Hal tersebut sangatlah tidak etis dan berpotensi menimbulkan perpecahan antar umat beragama.

Dan bagi ulama yang menyampaikan penafsiran tersebut karena ketidaktahuannya tidak dapat dipersalahkan secara mutlak karena penafsiran mereka ternyata belum tentu benar dan pengakuan belum tentu benar harus disampaikan pula kepada umat islam lainnya tersebut atas dasar firman Allah dalam QS Al Isra:36 yaitu
c. وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

“janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya”

Nah kita bisa menyimpulkan bahwa perkara ini hanya bersifat salah paham, lantas bagaimana penyelesaian masalah ini, apakah Ahok cukup hanya dengan meminta maaf? Apakah demonstrasi yang katanya besar-besaran di Jakarta bisa dibenarkan? Jika kita bersikap sebagai seorang pemimpin, solusi apakah yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Mari kita bahas bersama-sama.

Pertanyaan I :
a. Konsekwensi apa yang harus dilakukan oleh Ahok sebagai tersangka dugaan penistaan agama dalam perkara ini?
b. Apakah demonstrasi di Jakarta pada tanggal 4 November 2016 bersifat urgent untuk dilaksanakan?
c. Konsekwensi apa yang seharusnya dilakukan oleh ulama dalam proporsinya mewakili umat islam di Indonesia menyikapi penyelesaian masalah ini?

Jawaban :
a. Ahok harus mengklarifikasi maksud ucapannya dan secara gentle mengakui kesalahannya bahwa ucapannya telah menyinggung perasaan umat islam serta berjanji bahkan bila perlu secara tertulis untuk tidak mengulanginya dan siap dengan segala resiko agar dirinya diproses secara hukum sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.

Ahok pun juga harus mengambil hikmah dari kejadian ini agar ke depannya dia lebih menjaga kata demi kata yang dia ucapkan, terlepas dari kultur yang membentuk karakternya, dia harus beradaptasi dan menyesuaikan dengan adanya keberagaman SARA di Indonesia.

b. Menurut pendapat saya, demonstrasi itu adalah hak dari masing2 warga Negara karena Negara kita adalah Negara demokrasi asalkan demonstrasi yang dilakukan sesuai dengan UU No.9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Apakah urgent untuk dilaksanakan, tergantung persepsi masing2 tokoh agama yang bersangkutan, selama mereka dan pengikutnya memiliki kehendak untuk demo dan merasa hal tersebut penting untuk dilakukan bagi saya itu sah2 saja asalkan sanggup memenuhi ketentuan perUUan yang berlaku.

Toh sebenarnya polisi sudah melakukan beberapa tindakan untuk menyelidiki kasus ini. Bilamana ada beberapa pendemo yang merasa bahwa polisi tidak segera mengusut tuntas kasus ini dan menilai polisi cenderung lamban,ketahuilah bahwa sebenarnya polisi juga tidak ingin gegabah dalam bertindak, polisi harus super berhati2 dalam melakukan penyelidikan karena kasus ini sarat dengan adanya unsur politis didalamnya.

c. Para ulama terlebih dahulu harus memiliki visi dan misi yang jelas dan seragam dalam menyikapi kasus ini. Maka para ulama dalam proporsinya mewakili umat islam seluruh Indonesia harus satu suara dan kompak untuk focus bersama2 menemukan solusi yang tepat dan bijak untuk menyelesaikan masalah ini.

Dalam menyelesaikan masalah apapun sebaik2nya adalah dengan cara damai dan dengan tanpa tendensi kepentingan politik/ kepentingan golongan alias murni untuk meluruskan perselisihan yang terjadi demi kepentingan bangsa Indonesia.

Bilamana ulama mewakili umat islam seluruh Indonesia ini menghendaki Ahok untuk diproses secara hukum, ya memang sudah seharusnya ada proses hukum yang terjadi manakala terjadi konflik perselisihan.

Selanjutnya proses hukum biar dilaksanakan oleh pihak yang berwajib, apabila Ahok meminta maaf kepada para ulama yang dimaksud, sebagai pemuka agama yakni tokoh yang menjadi suri tauladan bagi umat islam khususnya, sudah seharusnya untuk memaafkan demi menjaga keutuhan NKRI dan kerukunan antar umat beragama sehingga masalah tidak berlarut2 dan cenderung berdampak polemic.

Kemudian apapun hasil dari proses pemeriksaan sesuai prosedur hukum yang berlaku yang nantinya menentukan nasib Ahok, baik para ulama maupun pihak Ahok harus berlapang dada dan berjiwa besar untuk menerimanya. Tidak boleh memaksakan kehendak dan bertindak anarkis. Setidaknya pasti ada hikmah yang masing2 dari kita semua bisa ambil atas perkara ini.

Manakala Ahok ternyata tidak terbukti melakukan penistaan agama seperti analisa dan hipotesa2 yang saya teliti tadi, maka Pilkada DKI Jakarta akan tetap berjalan sesuai agenda pemerintah dan kampanye akan tetap berlangsung.

Kampanye adalah adu visi, adu program dan adu kualitas dari masing2 calon gubernur. Rakyat tinggal memilih sesuai akal dan hati nuraninya mana calon gubernur yang nantinya akan memberikan layanan public menjadi lebih baik, mengelola kota Jakarta menjadi lebih berkualitas dll.

Ibarat sebuah perusahaan yang mengiklankan dirinya pasti akan berusaha menunjukkan kualitas yang mereka miliki masing2. Sangat tidak etis berkampanye dengan menjelek2kan calon lain, sangat tidak etis pula perusahaan yang beriklan dengan menjatuhkan nama baik perusahaan lain.

Karena persaingan yang sesungguhnya adalah dengan cara berfokus meningkatkan kualitas diri masing2 menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Melakukan kampanye yang beradab dan kompetisi yang elok serta tetap mengedepankan etika.

Menurut saya ketiga calon gubernur DKI saat ini semuanya memiliki kualitas yang sebanding jadi bisa dibilang ini adalah kompetisi yang seru dengan segala kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki masing2.

Jadilah rakyat yang cerdas, jangan mudah terprovokasi dengan berita2 hoax di social media, karena banyak sekali oknum2 yang tidak bertanggung jawab menyebar berita2 hoax yang bersifat provokatif atas dasar mencari keuntungan pribadi.

Menurut saya sebaiknya pemerintah segera memperketat UU ITE baik dari segi hukum formil maupun hukum materiilnya, agar social media tidak lagi digunakan sebagai media bagi oknum2 yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi2 negatif.

referensi :
[1] http://news.detik.com/berita/d-3315317/soal-al-maidah-51-ahok-tidak-ada-yang-salah-dengan-ucapan-saya
[2] https://rumaysho.com/14628-surat-al-maidah-ayat-51-jangan-memilih-pemimpin-non-muslim.html
[3] https://fatwasyafii.wordpress.com/2016/03/24/mengenal-auliya/
[4] https://id.wikipedia.org/wiki/Gubernur
[5] www.fungsiklopedia.com/fungsi-dprd/
[6] http://berita.islamedia.id/2016/10/inilah-fatwa-lengkap-mui-ahok-terbukti-menghina-alquran-ulama.html
[7] https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia
[8] https://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa

Sebarkan ! Share Artikel ini !

Share on Google Plus

Tentang Rey Arifin

Rey Arifin (Arizal Firmansyah) adalah Seorang Blogger dan Praktisi IT, Multimedia, Broadcasting, & Media Online. Juga Pendiri & Pengelola RIZALmedia, Pendiri & Ketua Komunitas Blogger Indonesia, Pendiri & Penyiar Radio Kepanjen FM.
Baca : Profil Lengkap Rey Arifin. Hubungi : Kontak Rey Arifin.
    Sampaikan Komentar Anda dengan Akun Google

0 komentar:

Poskan Komentar

    Sampaikan Komentar Anda dengan Akun Facebook